Durasi Baca: 6 menit
Ikhtisar: Antrean BBM di Berau memicu pengawasan delapan SPBU, penataan pengecer, pemeriksaan barcode, serta percepatan distribusi Pertalite.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan distribusi BBM di delapan SPBU pusat kota setelah antrean kendaraan memanjang dalam beberapa hari terakhir.
Bukan cuma soal stok, aktivitas pengisian dan pembelian juga mulai diawasi. Pemerintah kini menata pengecer, memeriksa barcode kendaraan, serta mengejar kelancaran pasokan agar antrean segera terurai.
Delapan SPBU Jadi Fokus Pengawasan
Pengawasan awal ditempatkan pada delapan SPBU yang berada di empat kecamatan kawasan pusat kota Berau.
Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. Mereka memantau proses pengisian sekaligus potensi pelanggaran.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat Forkopimda Berau pada Senin malam, 31 Agustus 2026.
Pembahasan kemudian dilanjutkan Diskoperindag Berau dalam rapat pada Selasa, 1 September 2026. Pengawasan nantinya dapat diperluas ke seluruh SPBU Kabupaten Berau.
Baca Juga: BMKG Ungkap Mengapa Asap Karhutla Berau Tidak Sampai ke Balikpapan
Barcode Kendaraan Ikut Diperiksa
Pemerintah tidak hanya menempatkan petugas di sekitar antrean. Pemeriksaan juga diarahkan langsung kepada transaksi BBM pada operator nozzle.
Setiap pengisian diperiksa menggunakan barcode untuk memastikan kesesuaiannya dengan nomor polisi dan kendaraan. Ketidaksesuaian membuat transaksi tidak dapat dilanjutkan.
“Barcode itu harus sesuai dengan nopol dan mobilnya. Kalau tidak sesuai, wajib keluar, tidak boleh diisi,” tegas Hotlan Silalahi.
Kebijakan tersebut penting bagi warga yang datang ke SPBU untuk kebutuhan sehari-hari. Sistem pemeriksaan diharapkan mencegah transaksi yang berpotensi memperpanjang antrean.
Pengecer BBM Non Subsidi Akan Diatur
Selain SPBU, pemerintah juga menyoroti aktivitas pengecer yang ikut mengambil BBM dari SPBU. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran Bupati Berau.
BBM subsidi tidak diperbolehkan diperjualbelikan oleh pengecer. Sementara Pertamax dan Dexlite akan mendapatkan aturan terkait harga dan jumlah penjualan.
Pemerintah berencana menetapkan Harga Eceran Tertinggi atau HET bagi BBM non subsidi. Kuantitas yang boleh dijual pengecer juga akan dibatasi.
“Dengan adanya nanti surat edaran Bupati Berau, maka pembatasan penjualan di pengecer akan mengurangi sistem pengantrean di SPBU,” ujar Hotlan.
Artinya, penataan pengecer diarahkan untuk mengurangi tekanan pembelian di SPBU. Warga diharapkan memperoleh akses BBM tanpa harus menghadapi antrean yang berlarut.
Mengapa Pasokan BBM Sempat Tersendat?
Persoalan antrean di Berau juga berkaitan dengan keterlambatan pasokan BBM. Pertamina menjelaskan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi jadwal distribusi menuju wilayah tersebut.
SBM Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, menyebut antrean kargo di Balikpapan menjadi salah satu kendala. Kondisi itu turut berkaitan dengan distribusi menuju terminal lain.
Jadwal pasokan yang sebelumnya direncanakan pada 27 Agustus kemudian bergeser hingga 31 Agustus. Gelombang laut dan kondisi alur pelayaran juga menjadi pertimbangan keselamatan kapal.
Proses sandar kapal di Depot Jober juga dipengaruhi pasang surut dan kondisi sedimen. Kapal akhirnya dapat bersandar sekitar pukul 07.00 Wita pada 1 September 2026.
Pertalite Diprioritaskan untuk Mengurai Antrean
Setelah kapal bersandar, pembongkaran BBM dilakukan dan pasokan dialihkan menuju tangki pendam. Selanjutnya, BBM dikirim menggunakan mobil tangki menuju SPBU.
Pertalite menjadi jenis BBM yang diprioritaskan untuk distribusi awal. Langkah tersebut diarahkan untuk membantu mengurai antrean kendaraan masyarakat.
Pertamina juga menyatakan mobil tangki akan dioptimalkan sampai malam. Distribusi Pertamax kemudian dilanjutkan setelah penyaluran Pertalite berjalan.
“Untuk kinerja kami tiga sampai empat hari kita optimalkan untuk Pertalitenya sehingga antrean bisa kita urai,” pungkas Hermawan Bagus.
Pertamina juga menyebut sisa kuota yang belum tersalurkan akan dioptimalkan selama tiga sampai empat hari. Penyaluran Pertalite di Berau diupayakan mencapai kuota 100 persen.
Baca Juga: Kaltim Peringkat Kesembilan Rawan Karhutla, Luasan Berau Tembus 400 Hektare
Pengawasan Diperluas Jika Pelanggaran Berlanjut
Penataan distribusi tidak diarahkan langsung pada penutupan seluruh aktivitas pengecer. Pemerintah memilih pembatasan, pengaturan jenis BBM, HET, serta kuota penjualan.
Jika ketentuan yang disepakati masih dilanggar, proses penindakan dapat dilakukan aparat penegak hukum. Polres Berau menjadi pihak yang menangani penindakan tersebut.
“Kalau ketentuan itu masih dilanggar, baru akan dilakukan penindakan. Penindakannya dilakukan oleh Polres sebagai aparat penegak hukum, kemudian dilanjutkan oleh Kejaksaan,” kata Hotlan.
Pengawasan awal memang menyasar delapan SPBU. Namun pemerintah menyiapkan perluasan pengawasan menuju seluruh SPBU yang berada di Kabupaten Berau.
Bagi warga, keberhasilan kebijakan ini akhirnya bukan sekadar soal banyaknya petugas. Ukurannya adalah apakah BBM tersedia dan antrean kendaraan mulai berkurang.
Poin Penting
- Pengawasan awal dilakukan pada delapan SPBU di empat kecamatan pusat kota Berau.
- Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP.
- Barcode wajib sesuai dengan nomor polisi serta kendaraan yang digunakan.
- BBM subsidi tidak diperbolehkan dijual kembali oleh pengecer.
- Pertamax dan Dexlite akan diatur melalui HET serta pembatasan kuantitas.
- Pertalite diprioritaskan dalam distribusi awal untuk membantu mengurai antrean.
- Pengawasan dapat diperluas ke seluruh SPBU Kabupaten Berau.
Insight Redaksi
Antrean BBM memperlihatkan bahwa persoalan distribusi tidak berhenti pada stok. Ketika pasokan tersendat, pola pembelian dan aktivitas pengecer ikut menentukan tekanan di SPBU. Pengawasan barcode dan pembatasan penjualan bisa membantu, tetapi konsistensi pelaksanaan menjadi kunci. Warga tentu berharap kebijakan ini benar-benar terasa di lapangan, bukan sekadar aturan di atas kertas. Kalau pasokan lancar, antrean panjang mestinya mulai berkurang.
Warga sebaiknya membeli BBM sesuai kebutuhan, sementara pemerintah perlu memastikan informasi pasokan mudah diakses dan konsisten.
Kalau artikel ini terasa berguna, bagikan ke keluarga atau bubuhan yang sedang mencari info kondisi BBM Berau.
Jangan sampai ketinggalan perkembangan antrean dan distribusi BBM di Kalimantan Timur, selalu update hanya di Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa SPBU yang mendapat pengawasan awal?
Sebanyak delapan SPBU menjadi fokus pengawasan awal yang tersebar di empat kecamatan kawasan pusat kota Berau.
2. Siapa saja yang menjaga SPBU?
Pengawasan melibatkan petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
3. Mengapa barcode kendaraan diperiksa?
Barcode diperiksa untuk memastikan transaksi BBM sesuai dengan nomor polisi dan kendaraan yang digunakan.
4. Apakah pengecer masih boleh menjual BBM?
BBM subsidi tidak diperbolehkan dijual pengecer. BBM non subsidi seperti Pertamax dan Dexlite akan diatur melalui HET serta kuota.
5. Apa BBM yang diprioritaskan dalam distribusi awal?
Pertalite diprioritaskan untuk membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU Berau.
6. Apakah pengawasan akan diperluas?
Ya. Setelah tahap awal pada delapan SPBU, pengawasan diarahkan untuk dapat mencakup seluruh SPBU di Kabupaten Berau.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "BerauPost", dengan judul "Antrean Mengular, 8 SPBU di Berau Kini Dijaga Ketat Petugas Gabungan TNI-Polri",oleh penulis Nurismi. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id
Editor : Arya Kusuma
Sumber : BERAU POST