Pengadaan Komponen Eskalator Lamban, Wawali Bontang Minta Segera Dituntaskan

Durasi Baca: 5 menit

Ikhtisar: Wakil Wali Kota Bontang menyoroti lambannya penyelesaian pengadaan komponen eskalator. Persoalan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran sekitar Rp100 juta yang menjadi tanggungan Pemkot Bontang. Pemerintah daerah kemudian melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti persoalan pengadaan dan pemeliharaan eskalator pasar.]

Balikpapan TV - Hai Ces! Persoalan pengadaan komponen eskalator di Kota Bontang mendapat perhatian dari Wakil Wali Kota Bontang. Lambannya proses pengadaan disebut berdampak pada munculnya kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan pemerintah daerah.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pengadaan sebuah komponen, tetapi juga menyangkut kelancaran pemeliharaan fasilitas publik. Pemerintah Kota Bontang diketahui menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti penyelesaian pengadaan barang dan jasa terkait pemeliharaan eskalator pasar pada Senin, 24 Agustus 2026. Rapat tersebut diselenggarakan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Pengadaan Komponen Jadi Sorotan

Sorotan Wakil Wali Kota Bontang muncul karena proses pengadaan komponen eskalator dinilai berjalan lamban.

Komponen tersebut diperlukan dalam rangka pemeliharaan eskalator yang menjadi bagian dari fasilitas pasar. Ketika proses pengadaan tidak berjalan sesuai kebutuhan, persoalan teknis pada fasilitas publik dapat berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengadaan barang dan jasa juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Pemkot Bontang sendiri memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau UKPBJ yang berfungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Muncul Kewajiban Sekitar Rp100 Juta

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah munculnya kewajiban pembayaran sekitar Rp100 juta.

Nilai tersebut menjadi persoalan karena berkaitan dengan komponen eskalator yang proses pengadaannya belum terselesaikan secara cepat. Akibatnya, pemerintah kota harus menindaklanjuti persoalan tersebut agar kewajiban yang muncul dapat diselesaikan secara tepat.