Samarinda memperkuat kolaborasi pendidikan untuk mempercepat akses prasekolah berkualitas bagi anak usia dini.
Ikhtisar: Pemkot Samarinda dan Kemendikdasmen memperkuat koordinasi untuk memperluas akses PAUD sebagai bagian Wajib Belajar 13 Tahun.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempercepat penerapan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah. Langkah ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus mendukung target Wajib Belajar 13 Tahun.
Upaya ini bukan sekadar soal menambah akses sekolah, tetapi memastikan fondasi pendidikan anak Samarinda makin kuat. Simak poin pentingnya sampai tuntas, Ces!
Baca Juga: SPMB 2027 Samarinda: DPRD Soroti Mutasi Domisili dan Dorong Mitigasi Sejak SD
Mengapa Samarinda mempercepat Wajib Belajar Prasekolah?
Program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah merupakan bagian dari kebijakan nasional Wajib Belajar 13 Tahun yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Kebijakan tersebut mencakup satu tahun prasekolah, enam tahun SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun pendidikan menengah.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyebut pendidikan prasekolah sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia daerah.
Saat menerima Tim Pendampingan Kemendikdasmen di Balai Kota Samarinda, Neneng menekankan pentingnya dukungan Bunda PAUD serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, budaya kolaborasi diperlukan agar kebijakan pendidikan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Apa yang dibahas bersama Kemendikdasmen?
Pendampingan dari Kemendikdasmen menjadi ruang untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan Samarinda. Pemerintah daerah juga melihat peluang memperoleh dukungan program dan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan fasilitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Samarinda.
Secara nasional, Kemendikdasmen memang menempatkan perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola sebagai tiga pilar pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.
Artinya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah satuan PAUD, tetapi juga kesiapan layanan, tenaga pendidik, tata kelola, dan partisipasi masyarakat.
Mengapa kolaborasi lintas sektor menjadi penting?
Perwakilan Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Margaret Erni Tanati, menjelaskan bahwa percepatan prasekolah merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat fondasi Wajib Belajar 13 Tahun.
Ia menekankan bahwa urusan pendidikan anak usia dini tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor pendidikan.
Koordinasi antarlembaga dibutuhkan karena perluasan layanan PAUD berkaitan dengan perencanaan, data, fasilitas, pembiayaan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.
Kemendikdasmen juga menempatkan partisipasi lintas pihak sebagai bagian penting dalam penguatan PAUD bermutu. Pemerintah, orang tua, komunitas, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam ekosistem tersebut.
Siapa sasaran Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah?
Kebijakan nasional tersebut menyasar anak usia 5–6 tahun agar memperoleh akses dan berpartisipasi dalam layanan PAUD bermutu sebelum memasuki sekolah dasar.
Karena itu, ketersediaan tempat belajar menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelaksanaannya. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, PAUD-SD satu atap, perluasan kewenangan layanan PAUD, dan penegerian PAUD swasta.
Kemendikdasmen juga menyiapkan program afirmasi seperti guru PAUD kunjung, alat permainan edukatif dan perpustakaan keliling, kelas rangkap, serta Program Indonesia Pintar untuk mendukung perluasan akses.
Bagi Samarinda, penguatan data menjadi bagian penting agar kebutuhan layanan dapat dipetakan secara tepat dan dukungan pemerintah dapat diarahkan kepada wilayah yang membutuhkan.
Baca Juga: Samarinda Catat 119 Kebakaran, Korsleting Listrik Dominasi Kasus Semester I 2026
Apa manfaat penguatan PAUD bagi Samarinda?
Percepatan prasekolah memberi peluang bagi anak memperoleh pengalaman pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Pada saat yang sama, pemerintah daerah dapat membangun sistem layanan pendidikan sejak tahap paling awal.
Kebijakan nasional juga menempatkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai upaya memperluas dan memeratakan akses pendidikan bermutu.
Dengan demikian, kerja sama Samarinda dan Kemendikdasmen tidak berhenti pada koordinasi administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi layanan PAUD yang tersedia, bermutu, dan dapat dijangkau keluarga.
Poin Penting
- Samarinda memperkuat sinergi dengan Kemendikdasmen untuk mempercepat Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.
- Program prasekolah merupakan bagian dari kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dalam RPJMN 2025–2029.
- Sasaran utama program adalah anak usia 5–6 tahun.
- Pemkot Samarinda mendorong koordinasi lintas OPD dan dukungan Bunda PAUD.
- Pemerintah pusat menyiapkan berbagai strategi untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu PAUD.
Insight Redaksi
Penguatan PAUD di Samarinda akan terasa manfaatnya jika koordinasi pusat-daerah berujung pada layanan nyata dan data kebutuhan yang benar-benar dipakai. Jangan sampai program bagus berhenti di meja rapat. Samarinda perlu memastikan dukungan anggaran, fasilitas, dan kapasitas layanan bergerak bersama supaya anak-anak memperoleh akses prasekolah yang layak.
Kalau ikam punya keluarga dengan anak usia prasekolah, bagikan info ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham pentingnya akses PAUD.
Selalu update informasi pendidikan dan kabar Samarinda hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa itu Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah?
Kebijakan yang memastikan anak usia 5–6 tahun memperoleh akses dan berpartisipasi dalam layanan PAUD bermutu sebelum masuk SD.
2. Apakah prasekolah menjadi bagian Wajib Belajar 13 Tahun?
Ya. Wajib Belajar 13 Tahun mencakup satu tahun prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah.
3. Mengapa pemerintah daerah perlu terlibat?
Karena pelaksanaan membutuhkan penguatan akses, mutu, tata kelola, data, fasilitas, serta koordinasi lintas sektor.
4. Siapa yang menjadi sasaran program prasekolah?
Sasaran utamanya adalah anak berusia 5–6 tahun yang membutuhkan akses layanan PAUD minimal satu tahun sebelum SD.
5. Apa strategi pemerintah untuk memperluas layanan PAUD?
Strateginya mencakup pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, PAUD-SD satu atap, perluasan layanan, penegerian PAUD, serta sejumlah program afirmasi.
Sumber Informasi
Informasi utama bersumber dari ANTARA Kaltim mengenai pendampingan Kemendikdasmen kepada Pemerintah Kota Samarinda. Artikel disusun ulang secara orisinal dengan angle dan gaya jurnalistik Balikpapantv.id. Konteks kebijakan diverifikasi melalui sumber resmi Kemendikdasmen.
