Durasi Baca: 5 Menit
Topik: Usulan pemisahan Disporapar Samarinda menguat demi pengelolaan pariwisata dan olahraga lebih fokus
Ikhtisar: Rencana pemisahan Disporapar Samarinda kembali dibahas untuk meningkatkan fokus pengelolaan pariwisata, ekonomi kreatif, serta pembinaan olahraga yang dinilai belum berjalan optimal.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Samarinda mulai mengkaji kembali rencana memisahkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Wacana ini kembali menguat karena dinilai dapat membuat pengelolaan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta olahraga berjalan lebih fokus dan efektif.
Pariwisata sedang didorong menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Namun apakah struktur organisasi yang sekarang sudah cukup mendukung? Simak sampai tuntas, Ces!
Baca Juga: Pertamina Bangun Toilet di Sekolah Rimba Samarinda, Akses Belajar 124 Anak Makin Layak
Bagaimana rencana pemisahan Disporapar Samarinda mulai dipersiapkan?
Pembahasan mengenai pemisahan organisasi perangkat daerah tersebut sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah Kota Samarinda telah membicarakannya sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini masih berada pada tahap pengkajian.
Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, menjelaskan bahwa kajian menjadi langkah awal sebelum pemerintah mengambil keputusan. Menurutnya, seluruh aspek harus dianalisis secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan pemerintahan. "Pembicaraan tentang pemisahan Disporapar sebenarnya sudah lama dihembuskan. Kami juga sudah menyampaikan kepada bidang organisasi untuk membuat kajian. Karena ini harus dikaji terlebih dahulu, baik dari sisi aturan maupun kebutuhan organisasinya," ujar Muslimin, Kamis (2/7).
Kajian tersebut tidak hanya membahas aturan yang berlaku, tetapi juga memperhitungkan kesiapan organisasi apabila nantinya benar-benar dibentuk dua dinas yang berdiri sendiri.
Muslimin menegaskan, pemerintah belum dapat memastikan kapan pemisahan itu direalisasikan. Masih ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum keputusan tersebut diambil.
Mengapa pemisahan dinilai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat?
Menurut Muslimin, pemisahan organisasi bukan sekadar mengganti nama dinas. Pemerintah harus menghitung kebutuhan sumber daya manusia, anggaran operasional, hingga pembentukan struktur organisasi baru.
Selama ini penggabungan urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi birokrasi. Model tersebut dianggap mampu mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah.
Namun, jika nantinya dipisahkan kembali, konsekuensi anggaran akan ikut bertambah. Pemerintah perlu menyiapkan pegawai baru, kebutuhan administrasi, serta pembiayaan operasional masing-masing dinas.
Selain persoalan anggaran, kesiapan aparatur juga menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan setiap bidang memiliki tenaga yang cukup agar pelayanan publik tidak terganggu setelah perubahan struktur dilakukan.
Muslimin menilai seluruh proses tersebut harus melalui perencanaan yang matang. Karena itu, hasil kajian organisasi nantinya akan menjadi dasar utama sebelum pemerintah mengambil keputusan final.
Baca Juga: Mengapa Seleksi JPT Samarinda Kini Pakai Sistem Manajemen Talenta? Ini Penjelasannya
Mengapa DPRD Samarinda justru mendorong pemisahan dinas?
Di sisi lain, dukungan terhadap pemisahan justru datang dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai penggabungan dua sektor yang berbeda membuat pengembangan pariwisata belum memperoleh perhatian maksimal.
Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda selama beberapa tahun terakhir cukup aktif mempromosikan destinasi wisata sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif. Akan tetapi, dukungan anggaran dinilai belum mencerminkan besarnya target yang ingin dicapai. "Kalau selama ini digabung, jadinya tidak fokus. Pemerintah kota gencar bicara pariwisata, membangun spot-spot wisata, tetapi anggaran untuk pariwisatanya justru kecil. Ini tidak sinkron," tegas Iswandi.
Iswandi berpandangan, apabila pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki dinas tersendiri, maka perencanaan program hingga penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih terarah.
Baginya, sektor pariwisata memiliki peluang besar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah apabila dikelola dengan fokus, mulai dari pengembangan destinasi, promosi, hingga penguatan pelaku ekonomi kreatif.
Berapa potensi PAD pariwisata yang dinilai masih bisa ditingkatkan?
Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih terbuka lebar. Penilaian itu muncul setelah melihat realisasi penerimaan yang terus bergerak hingga pertengahan tahun.
Iswandi mengungkapkan, sampai pertengahan 2026, PAD sektor pariwisata telah mencapai sekitar Rp750 juta atau sudah melewati separuh target tahunan sebesar Rp1,4 miliar.
Secara persentase, capaian tersebut memang menunjukkan perkembangan positif. Namun menurutnya, angka itu belum mencerminkan potensi sebenarnya yang dimiliki Kota Samarinda apabila pengelolaan destinasi wisata dan ekonomi kreatif dilakukan secara lebih maksimal.
Menurut Iswandi, Samarinda memiliki peluang untuk menarik lebih banyak kunjungan melalui pengembangan objek wisata, penyelenggaraan berbagai agenda kreatif, hingga kolaborasi dengan pelaku usaha lokal.
Pariwisata juga dinilai mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian. Ketika jumlah wisatawan meningkat, sektor kuliner, penginapan, transportasi, hingga pelaku UMKM biasanya ikut merasakan dampaknya.
Karena itu, ia berharap perhatian terhadap sektor ini tidak hanya terlihat melalui pembangunan fisik destinasi, tetapi juga tercermin pada kebijakan anggaran dan kelembagaan yang mendukung pengembangannya.
Baca Juga: Dana Rp200 Juta Jadi Sorotan Sidang Hibah KONI Samarinda, Begini Argumentasi Pembela
Apa kaitan Stadion Segiri dengan usulan pemisahan dinas?
Selain menyoroti sektor pariwisata, Komisi II DPRD Kota Samarinda juga menilai masih ada pekerjaan rumah dalam pengelolaan aset olahraga milik pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Stadion Segiri. Hingga kini, fasilitas olahraga tersebut disebut belum resmi diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda.
Belum rampungnya proses administrasi tersebut membuat pemanfaatan berbagai fasilitas pendukung stadion belum berjalan optimal.
Iswandi menyebut salah satunya adalah area ruko yang berada di kawasan stadion. Potensi pemanfaatannya belum dapat dimaksimalkan karena status pengelolaannya masih menunggu penyelesaian administrasi. "Ini juga akan kami tindak lanjuti. Harapan kami, kalau dinasnya sudah dipisah, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa lebih efektif, begitu juga pembinaan olahraga," pungkasnya.
Menurut DPRD, apabila urusan olahraga dan pariwisata ditangani oleh organisasi yang berbeda, masing-masing dapat memberikan perhatian penuh terhadap program prioritasnya. Dengan begitu, pengelolaan aset olahraga maupun pengembangan destinasi wisata diharapkan berjalan lebih terarah.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Pemerintah Kota Samarinda setelah seluruh kajian organisasi selesai disusun. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apakah pemisahan Disporapar benar-benar diperlukan atau masih lebih efektif dipertahankan dalam satu organisasi.
Baca Juga: EO Samarinda Half Marathon Jadi Tersangka? Ini Fakta Penyidikan Polisi
Poin Penting:
- Pemerintah Kota Samarinda masih mengkaji pemisahan Disporapar menjadi dua organisasi.
- Kajian mencakup regulasi, kebutuhan SDM, anggaran, dan struktur organisasi.
- DPRD Samarinda menilai sektor pariwisata membutuhkan dinas yang lebih fokus.
- PAD pariwisata telah mencapai sekitar Rp750 juta dari target Rp1,4 miliar pada pertengahan 2026.
- Pengelolaan Stadion Segiri masih terkendala proses serah terima aset.
- DPRD berharap pemisahan dinas membuat pembinaan olahraga dan pengembangan pariwisata sama-sama lebih optimal.
Insight Redaksi: Pemisahan organisasi memang bukan solusi instan. Namun ketika target pengembangan pariwisata terus dinaikkan, dukungan kelembagaan juga perlu dihitung secara serius. Samarinda memiliki peluang memperkuat ekonomi melalui wisata dan ekonomi kreatif, tetapi efektivitas program sangat bergantung pada fokus pengelolaan. Yang paling penting pang bukan sekadar membentuk dinas baru, melainkan memastikan anggaran, SDM, dan target kerjanya benar-benar selaras. Kaitu pang yang patut terus dikawal, Ces.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang memahami arah kebijakan pengembangan pariwisata dan olahraga di Samarinda.
Ikuti terus perkembangan kebijakan daerah dan informasi terbaru lainnya hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa Disporapar Samarinda diusulkan dipisah?
Agar pengelolaan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta olahraga dapat berjalan lebih fokus dan efektif.
2. Apakah pemisahan Disporapar sudah diputuskan?
Belum. Pemerintah Kota Samarinda masih menyusun kajian organisasi sebelum mengambil keputusan.
3. Berapa capaian PAD sektor pariwisata Samarinda pada pertengahan 2026?
Sekitar Rp750 juta dari target tahunan Rp1,4 miliar.
4. Apa kendala pengelolaan Stadion Segiri?
Stadion masih belum diserahterimakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Kota Samarinda sehingga pengelolaan aset pendukung belum optimal.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Kaltim Post, dengan judul "Disporapar Samarinda Diusul Pecah, DPRD Kritik Anggaran Pariwisata Kecil padahal Target Gencar", oleh penulis M Hafiz Alfaruqi. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
