Durasi Baca: 5 Menit
Ikhtisar: Ketua DPRD Kutim meminta standar desil DTSEN dikaji karena biaya hidup dan kondisi ekonomi Kalimantan berbeda dengan Jawa.
Balikpapan TV - Hai Ces! Penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN kembali mendapat perhatian dari Kutai Timur.
Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi meminta pemerintah pusat mengevaluasi standar penetapan desil yang digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi dan biaya hidup di Kalimantan tidak bisa begitu saja disamakan dengan Jawa. Perbedaan karakter wilayah dinilai perlu menjadi pertimbangan agar klasifikasi masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Standar desil dinilai perlu dikaji
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program.
Dalam konteks tersebut, Jimmi menilai standar yang digunakan secara nasional perlu dievaluasi.
Ia menyoroti adanya perbedaan kondisi antara wilayah Kalimantan dan Jawa, terutama dari sisi biaya hidup dan inflasi.
“Jangan disamakan antara Kalimantan dengan Jawa.”
Menurut Jimmi, perbedaan tersebut perlu masuk dalam pembahasan ketika pemerintah menentukan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Warga Kutai Barat Keluhkan Sulitnya BBM Subsidi, Harga Eceran Pertalite Capai Rp15 Ribu
Biaya hidup menjadi sorotan
Salah satu alasan yang disampaikan Ketua DPRD Kutim adalah perbedaan biaya hidup.
Kondisi geografis Kalimantan, termasuk Kutai Timur, membuat kebutuhan dan biaya untuk berbagai aktivitas masyarakat tidak selalu sama dengan daerah di Pulau Jawa.
Karena itu, apabila indikator kesejahteraan hanya diterapkan dengan standar yang sama tanpa melihat karakter daerah, hasil pengelompokan berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat setempat.
Jimmi mendorong agar pemerintah pusat melihat kondisi tersebut ketika melakukan evaluasi terhadap sistem desil.
DTSEN digunakan untuk memetakan kesejahteraan
DTSEN merupakan basis data yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sistem tersebut membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok atau desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Data ini kemudian dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah.
Di Kutai Timur sendiri, data desil sebelumnya telah digunakan dalam konteks program sosial dan pendidikan. Misalnya, calon penerima Program Sekolah Rakyat Kemensos di Kutim berasal dari keluarga yang masuk kategori desil tertentu dalam DTSEN.
Artinya, akurasi pengelompokan tersebut bukan sekadar persoalan angka di dalam database. Posisi seseorang dalam desil dapat berkaitan dengan akses terhadap program pemerintah.
Jangan hanya melihat angka
Perdebatan mengenai standar desil pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah menerjemahkan kondisi ekonomi masyarakat ke dalam sebuah sistem data.
Angka memang diperlukan agar kebijakan dapat dibuat secara terukur. Namun, kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi lokasi, harga kebutuhan, akses layanan, hingga karakter geografis.
Hal inilah yang menjadi perhatian Jimmi ketika meminta standar desil dikaji kembali.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu melihat kondisi daerah secara lebih proporsional, bukan sekadar menggunakan ukuran yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
Perbedaan wilayah perlu masuk evaluasi
Kalimantan memiliki karakter wilayah yang berbeda dengan Jawa. Jarak antardaerah yang jauh dan kondisi geografis dapat memengaruhi biaya distribusi maupun akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan.
Dalam konteks Kutai Timur, persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena wilayah kabupaten yang luas membuat kondisi masyarakat antarwilayah tidak selalu seragam.
Karena itu, evaluasi standar desil dapat menjadi ruang untuk melihat apakah indikator nasional sudah cukup sensitif terhadap perbedaan karakter daerah.
Namun, permintaan evaluasi tersebut merupakan pandangan Ketua DPRD Kutim dan belum berarti standar desil nasional telah berubah.
Akurasi data menentukan ketepatan program
Ketepatan data sosial ekonomi memiliki dampak langsung terhadap kebijakan yang menggunakan data tersebut sebagai acuan.
Jika klasifikasi tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat, ada risiko warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk kelompok sasaran, sementara kelompok yang lebih mampu dapat berada pada kategori yang sama.
Karena itu, selain evaluasi standar, pembaruan dan verifikasi data di tingkat daerah juga tetap penting.
Pemerintah daerah dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi lapangan, sementara pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kerangka data nasional.
Baca Juga: Kasus Narkotika Terungkap di Kongbeng, Seorang Perempuan Diamankan
Kutim mendorong pendekatan yang lebih sesuai daerah
Pernyataan Ketua DPRD Kutim menjadi bagian dari dorongan agar kebijakan nasional tetap mempertimbangkan realitas daerah.
Bukan berarti standar nasional harus berbeda untuk setiap kabupaten atau provinsi. Namun, indikator yang digunakan perlu mampu menangkap perbedaan biaya hidup dan kondisi sosial ekonomi antardaerah.
Dengan begitu, data tidak hanya terlihat rapi secara administratif, tetapi juga lebih mendekati kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Poin Penting
- Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi meminta standar desil DTSEN dikaji.
- Ia menilai kondisi Kalimantan tidak bisa disamakan begitu saja dengan Jawa.
- Perbedaan biaya hidup dan inflasi menjadi salah satu sorotan.
- Desil digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Data tersebut dapat menjadi dasar berbagai program pemerintah.
- Kutai Timur sebelumnya menggunakan kategori desil dalam pendataan calon penerima Program Sekolah Rakyat.
- Permintaan evaluasi tersebut merupakan pandangan DPRD Kutim dan belum berarti standar desil nasional telah berubah.
Insight Redaksi
Perdebatan standar desil bukan sekadar soal angka, tetapi soal apakah data mampu membaca kenyataan masyarakat daerah. Angka harus punya konteks. Biaya hidup, geografis, dan akses layanan berbeda antarwilayah. Evaluasi DTSEN penting agar klasifikasi nasional tetap konsisten, namun tidak kehilangan kemampuan menggambarkan kondisi warga di daerah seperti Kutai Timur.
Kalau ikam merasa kondisi ekonomi daerah perlu dihitung lebih adil, pantau terus pembaruan data dan kebijakan pemerintah.
Standar desil diminta dikaji agar kondisi Kalimantan tidak disamakan dengan Jawa. Ikuti info terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan desil?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kondisi sosial ekonomi dalam sistem data pemerintah.
2. Mengapa Ketua DPRD Kutim meminta standar desil dikaji?
Karena ia menilai kondisi Kalimantan, termasuk biaya hidup dan inflasinya, berbeda dengan Jawa sehingga perlu dipertimbangkan dalam penentuan kelompok kesejahteraan.
3. Apa itu DTSEN?
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan basis data yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
4. Mengapa data desil penting?
Karena pengelompokan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah. Di Kutim, kategori desil juga pernah digunakan dalam pendataan calon penerima Program Sekolah Rakyat.
5. Apakah standar desil nasional sudah berubah?
Belum ada informasi dalam sumber yang menyatakan standar nasional tersebut sudah berubah. Pernyataan Jimmi merupakan permintaan agar standar tersebut dikaji kembali.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "Kaltim Post", dengan judul "Ketua DPRD Kutim Minta Standar Desil Pusat Dikaji, Jangan Samakan Kalimantan dan Jawa",oleh penulis Jufriadi. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : Kaltim Post