Durasi Baca: 3 Menit
Ikhtisar: Wacana pengalihan transaksi pemerintah daerah mengangkat kembali peran Bankaltimtara, kontribusi PAD, dan kemandirian fiskal Kaltim.
Balikpapan TV - Hai Ces! Wacana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur dari Bankaltimtara ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Jumat (13/11/2026). Ia menilai aktivitas perbankan daerah memiliki nilai ekonomi yang perlu dipertimbangkan.
Namun, persoalannya bukan sekadar memilih bank untuk mengelola uang pemerintah. Ada pertanyaan mengenai keuntungan, dividen, kualitas pelayanan, hingga manfaat yang benar-benar kembali kepada daerah. Yuk, pahami apa yang dipertaruhkan dalam wacana ini, Ces!
Hasanuddin Mas’ud Keberatan Transaksi Pemda Dialihkan
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan keberatan secara pribadi terhadap rencana pengalihan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke Himbara.
Politikus yang akrab disapa Hamas tersebut menilai aktivitas pembayaran melalui sistem perbankan daerah memberikan keuntungan yang berpotensi berkontribusi terhadap PAD.
“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu hampir ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia juga mengingatkan potensi berkurangnya kontribusi ekonomi apabila transaksi pemerintah dialihkan ke bank lain.
“Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegas Hasanuddin.
Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat efisiensi dan perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Hasanuddin meminta penguatan fasilitas, infrastruktur, profesionalisme, serta kualitas pelayanan Bankaltimtara agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
Baca Juga: Pengangguran Kaltim Naik Jadi 111 Ribu Orang, Fresh Graduate Hadapi Tantangan Penyerapan Kerja
Transaksi Bankaltimtara dan PAD, Apa Hubungannya?
Ada satu hal yang menarik dari pernyataan Hasanuddin, yakni hubungan antara aktivitas transaksi perbankan dan pendapatan daerah.
Bankaltimtara merupakan bank pembangunan daerah yang menjalankan kegiatan usaha perbankan serta melayani kebutuhan transaksi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Namun, keuntungan yang diperoleh bank dari aktivitas transaksi perlu dibedakan dari pendapatan asli daerah.
Salah satu jalur kontribusi perusahaan kepada pemerintah daerah ialah pembagian dividen berdasarkan kepemilikan saham dan keputusan pembagian keuntungan.
Artinya, nilai transaksi pemerintah, pendapatan operasional bank, laba bersih, dan dividen merupakan komponen keuangan yang berbeda.
Besarnya kontribusi Bankaltimtara kepada PAD perlu dilihat melalui laporan keuangan dan realisasi dividen yang diterima masing-masing pemerintah daerah.
Bankaltimtara telah menyediakan laporan tahunan 2025 serta laporan keuangan berkala melalui kanal hubungan investor perusahaan.
Angka tersebut penting untuk mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima pemerintah daerah dari kepemilikan sahamnya.
Tekanan Fiskal Kaltim Membuat Kontribusi BUMD Jadi Perhatian
Persoalan ini semakin relevan karena keuangan daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan perubahan transfer dari pemerintah pusat.
Dalam pemberitaan mengenai APBD 2026, Pemprov Kaltim menyetujui anggaran sebesar Rp15,15 triliun dengan rencana pendapatan Rp14,25 triliun dan target PAD Rp10,75 triliun.
Pada September 2026, pemberitaan mengenai penyusunan APBD Perubahan Kaltim juga menyoroti potensi defisit lebih dari Rp1 triliun.
Angka tersebut berasal dari periode dan tahapan penganggaran berbeda, sehingga perlu dibaca sesuai status masing-masing anggaran.
Dalam situasi tersebut, kontribusi badan usaha milik daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan pendapatan pemerintah.
Bagi masyarakat, persoalannya berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Baca Juga: Rokok Elektrik Dilarang! Polisi Ungkap Peredaran Etomidate Melalui Vape
Pemilihan Bank Penempatan Kas Daerah Memiliki Aturan
Pengelolaan uang pemerintah daerah juga memiliki ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum muncul keputusan mengenai perubahan bank penempatan.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
Dalam penunjukan bank, kepala daerah perlu mempertimbangkan reputasi, pelayanan, serta manfaat yang diberikan bank.
Artinya, keputusan penempatan kas daerah memiliki sejumlah pertimbangan tata kelola, bukan semata-mata persoalan kepemilikan bank.
Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai isu pemindahan payroll ASN daerah dari BPD ke Himbara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 7 September 2026 menyampaikan:
“Enggak ada. Itu bukan dari kita, kita enggak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja.”
Pernyataan tersebut khusus membahas kebijakan payroll ASN dari pemerintah pusat. Hal itu belum menjawab apakah terdapat rencana tersendiri dari pemerintah daerah Kaltim mengenai pengelolaan transaksi keuangannya.
Karena itu, status dan cakupan rencana pengalihan transaksi di Kaltim masih memerlukan penjelasan resmi pemerintah provinsi.
Baca Juga: NPL UMKM Balikpapan Turun ke 3,6 Persen, Apa Artinya bagi Pelaku Usaha Kecil?
Bankaltimtara Perlu Membuktikan Daya Saingnya
Selain mempertahankan aktivitas transaksi, Hasanuddin menyoroti kebutuhan peningkatan kemampuan Bankaltimtara.
Ia menyampaikan, “Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah.”
Pernyataan tersebut membawa perhatian pada kualitas layanan perbankan yang digunakan pemerintah.
Kecepatan transaksi, keamanan sistem, integrasi pembayaran, biaya layanan, serta penanganan gangguan menjadi sejumlah aspek yang dapat dievaluasi.
Bagi pemerintah daerah, kualitas pelayanan merupakan bagian penting dalam memilih mitra pengelolaan keuangan.
Sementara bagi masyarakat, manfaat keberadaan bank daerah perlu terlihat melalui kontribusi ekonomi dan pelayanan yang dapat dirasakan.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Bankaltimtara dan Himbara berkaitan dengan satu kepentingan besar: bagaimana uang pemerintah dikelola secara efisien sekaligus memberikan manfaat bagi daerah.
Poin Penting
-
Hasanuddin Mas’ud secara pribadi menolak wacana pengalihan transaksi Pemda Kaltim dari Bankaltimtara ke Himbara.
-
Aktivitas perbankan dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, tetapi kontribusinya terhadap PAD perlu dibuktikan melalui laporan keuangan dan dividen.
-
Keuangan daerah menghadapi tekanan efisiensi dan perubahan alokasi transfer pemerintah pusat.
-
Pemilihan bank penempatan RKUD mempertimbangkan kesehatan, reputasi, pelayanan, dan manfaat.
-
Peningkatan kualitas layanan Bankaltimtara menjadi salah satu hal yang disoroti Ketua DPRD Kaltim.
Insight Redaksi
Bank daerah memang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Kaltim. Namun, mempertahankan transaksi harus sejalan dengan kualitas pelayanan dan kontribusi yang terukur. Pemprov perlu melihat angka, bukan sekadar kepemilikan. Uang daerah harus kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Kada cukup bangga punya bank daerah, kinerjanya juga harus terasa.
Jika bubuhan ikam mengikuti perkembangan kebijakan keuangan daerah, bagikan artikel ini agar semakin banyak warga memahami persoalannya.
Ikuti terus perkembangan ekonomi dan pemerintahan Kalimantan Timur hanya di BalikpapanTV.id, karena setiap keputusan keuangan daerah punya arti bagi masyarakat. Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apakah transaksi Pemda Kaltim sudah resmi dialihkan ke Himbara?
Belum ada konfirmasi resmi mengenai keputusan pengalihan tersebut dalam informasi yang tersedia.
2. Apakah transaksi pemerintah melalui Bankaltimtara otomatis menjadi PAD?
Tidak. Pendapatan operasional, laba bank, dan dividen merupakan komponen berbeda. Dividen dapat menjadi penerimaan daerah sesuai kepemilikan saham dan realisasinya.
3. Siapa yang menentukan bank penempatan RKUD?
Kepala daerah menunjuk bank umum yang sehat dengan mempertimbangkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Sumber Informasi
-
Kaltim Post, 14 November 2026. Pernyataan Ketua DPRD Kaltim mengenai wacana pengalihan transaksi Pemda.
-
Radius Kaltim, 13 November 2026. Tanggapan Hasanuddin Mas’ud terhadap rencana pengalihan transaksi.
-
Bankaltimtara. Laporan Tahunan 2025 dan laporan keuangan berkala.
-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Publikasi APBD 2026.
-
Bisnis.com, September 2026. Perkembangan tekanan fiskal dan APBD Perubahan Kaltim.
-
Kementerian Dalam Negeri. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
-
CNBC Indonesia, 7 September 2026. Klarifikasi Menteri Keuangan mengenai payroll ASN daerah.
my ride-or-die for updates