Ikhtisar: Pemkot Tarakan memverifikasi 9.389 peserta BPJS Kesehatan yang tak masuk pembiayaan Pemprov Kaltara.
Balikpapan Tv - Hai Ces!, ada 9.389 peserta BPJS Kesehatan di Tarakan yang sebelumnya masuk dalam pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tetapi tidak tercantum dalam cakupan pembiayaan untuk Triwulan IV 2026.
Pemkot Tarakan kini tidak ingin buru-buru menentukan nasib kepesertaan tersebut. Data yang terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah itu sedang diverifikasi kembali.
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., memimpin rapat koordinasi verifikasi data tersebut di Ruang Imbaya, Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (21/9).
Rapat melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sejumlah kepala OPD terkait, camat, lurah se-Kota Tarakan, hingga Pekerja Sosial Masyarakat.
Baca Juga: Cegah Karhutla, Bhabinkamtibmas Polsek Sesayap Ingatkan Warga Tana Tidung
Bukan Sekadar Memeriksa Data Administrasi
Bagi Pemkot Tarakan, persoalannya bukan hanya mencocokkan angka dalam daftar peserta.
Khairul meminta kondisi masyarakat yang tercatat dalam data tersebut ikut diperiksa. Pemerintah ingin memastikan siapa yang masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dan siapa yang kondisinya sudah berubah.
“Data ini perlu kita verifikasi kembali. Kita harus melihat kondisi masyarakatnya, apakah memang masih memenuhi kriteria atau tidak. Jangan sampai ada yang sebenarnya sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan, atau sebaliknya ada masyarakat yang membutuhkan justru tidak terdata,” ujar Khairul.
Karena itu, verifikasi akan melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat kelurahan. Kondisi masyarakat di lapangan dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Camat dan Lurah Diminta Pastikan Kondisi Warga
Khairul meminta camat, lurah, serta pekerja sosial masyarakat ikut memastikan data tersebut.
Menurutnya, informasi dari tingkat kelurahan dapat membantu pemerintah melihat kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
“Karena itu saya minta camat, lurah, termasuk pekerja sosial masyarakat, ikut memastikan data ini. Kita lihat kondisi riil di lapangan sehingga nanti keputusan yang diambil memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pemkot Tarakan juga mendorong OPD terkait melakukan sinkronisasi data agar informasi kepesertaan BPJS Kesehatan tidak berbeda antara pemerintah daerah dan data yang digunakan dalam pembiayaan.
Hasil Verifikasi Jadi Dasar Langkah Berikutnya
Verifikasi ini nantinya menjadi dasar Pemkot Tarakan dalam menentukan langkah terhadap peserta yang tidak lagi masuk dalam pembiayaan Pemprov Kaltara.
Artinya, keputusan belum hanya didasarkan pada daftar administratif. Pemerintah masih perlu memastikan kondisi masing-masing data sebelum menentukan penanganannya.
“Yang paling penting data kita harus valid dan terbaru. Setelah itu baru kita menentukan bagaimana langkah selanjutnya, tentu dengan melihat kemampuan anggaran pemerintah daerah,” jelas Khairul.
Bagi warga yang tercatat dalam 9.389 peserta tersebut, proses ini menjadi penting karena menyangkut keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan mereka.
Pemkot Tarakan berharap verifikasi dapat membantu memastikan bantuan tetap menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus membuat penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Beras Fortifikasi Bermasalah Masih Dipajang di Swalayan Sampit, Dua Merek Ditarik
Jadi, Apa yang Sedang Dilakukan Pemkot Tarakan?
Sederhananya, Pemkot Tarakan sedang melakukan tiga hal: memeriksa kembali 9.389 data peserta, memastikan kondisi masyarakat di lapangan, dan menyinkronkan data antarpemerintah.
Setelah data dinilai valid dan terbaru, pemerintah baru menentukan langkah berikutnya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.
Kalau informasi seperti ini terasa dekat dengan kebutuhan warga, jangan lupa bagikan artikel ini kepada keluarga atau kerabat yang mungkin membutuhkan informasinya.
Tetap bersama Balikpapan TV, teman update setia yang membantu Cek memahami kabar daerah bukan sekadar dari angkanya, tetapi juga dari dampaknya bagi kehidupan warga.
FAQ
1. Berapa peserta BPJS Kesehatan yang menjadi perhatian Pemkot Tarakan?
Sebanyak 9.389 peserta.
2. Mengapa data peserta tersebut diverifikasi?
Karena peserta tersebut sebelumnya masuk dalam pembiayaan Pemprov Kaltara, tetapi tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan pada Triwulan IV 2026.
3. Siapa saja peserta yang masuk dalam data tersebut?
Data terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.
4. Siapa yang dilibatkan dalam verifikasi?
Camat, lurah, Pekerja Sosial Masyarakat, serta OPD terkait dilibatkan untuk memastikan kondisi masyarakat dan menyinkronkan data.
5. Apa yang menjadi dasar keputusan selanjutnya?
Hasil verifikasi data, kondisi masyarakat, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Sumber Informasi: Radar Tarakan
