Gaspol! Pemkot Samarinda dan Pertamina Akan Gencarkan Program Subsidi Tepat Sasaran

Cakra Agung • Dipublikasikan Senin, 5 Agustus 2024 | 13:49 WIB
Illustrasi BBM di SPBU
Illustrasi BBM di SPBU

BalikpapanTV.id-Hai Cess! Sebuah rencana telah diumumkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatur penjualan BBM bersubsidi khususnya di tingkat pengecer yang tidak resmi. Rencana lainnya adalah untuk membatasi pembelian tabung elpiji 3 kg bersubsidi, memberikan prioritas kepada warga tidak mampu yang mendapat dukungan dari Pertamina.

Rencana ini sesuai dengan program subsidi tepat sasaran pemerintah dan akan memperkuat keberlangsungan program tersebut. Diharapkan tindakan ini juga dapat meningkatkan efektivitas rencana subsidi dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan.

Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication & CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, mengakui bahwa program pendataan kendaraan roda empat saat ini sedang disosialisasikan secara aktif oleh pihaknya.

Pembelian BBM subsidi Pertalite hanya dapat dilakukan oleh kendaraan yang menunjukkan kode bar yang telah terdaftar di aplikasi My Pertamina.

Langkah ini diambil oleh Pertamina untuk memastikan efektivitas program subsidi BBM, sekaligus meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat.

“Kami imbau warga mendaftar, sebagai langkah percepatan. Karena ke depan akan berlaku aturan pembatasan. Menunggu Keputusan pemerintah pusat,” ucapnya, Minggu (4/8).

Dukungan dari pemerintah daerah terkait pengaturan distribusi BBM dan elpiji bagi warga tidak mampu disambut positif.

Langkah ini dianggap mendukung program pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi yang disalurkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Diharapkan tindakan ini dapat meningkatkan efektivitas program subsidi sehingga manfaatnya dapat menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mendukung. Pemerintah daerah dapat memberlakukan kebijakan tambahan terkait pembatasan pembelian BBM atau gas elpiji bersubsidi,” jelasnya.

Dirinya berharap agar pemerintah daerah di Kaltim meningkatkan posisi tawarannya di pusat.Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan BBM yang semakin meningkat di Kalimantan Timur, penambahan kuota BBM pun diusulkan.

Baca Juga: Naik BCT Makin Canggih! Bank Mandiri Luncurkan Kartu Elektronik, Balikpapan Jadi Lebih Modern Cess!

Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut yang semakin meningkat, terutama di kota-kota penyangga sebagai daerah tujuan pemukiman akibat pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

“Terlebih Kaltim juga penyumbang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp2,7 Triliun di 2023. Tertinggi se-pulau Kalimantan. Tentunya harus punya bargaining position,” ucapnya.

Karena minimnya kuota BBM di Kaltim, investasi di sektor ini menjadi stagnan. Sulit mencari investor untuk membangun SPBU baru saat ini.

Di kota Balikpapan, hanya ada sekitar 14 unit SPBU, idealnya mencapai 30 unit. Sementara di Samarinda hanya ada sekitar 33 unit, padahal idealnya harus lebih dari 50 unit.

“Karena dengan kondisi saat ini untuk balik modal atau break event point (BEP) berkisar 15-20 tahun,” ucapnya.

Salah satu langkah untuk memastikan penyaluran BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan adalah dengan menerapkan subsidi tepat sasaran.

Menurutnya, kuota BBM seperti Pertalite, Solar subsidi, dan elpiji masih cukup aman hingga akhir tahun di Samarinda dan Kaltim, berada pada angka sekitar 45 persen.

Namun, tantangan yang terjadi adalah bagaimana mendistribusikan BBM secara tepat sasaran. Oleh karena itu, ia berharap agar para stakeholder terkait juga dapat ikut bertindak untuk memastikan keberhasilan program subsidi BBM.

Meskipun banyak laporan dari warga, Pertamina tidak memiliki aturan untuk menindak pengecer sehingga tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti.

“Kami hanya bisa menindak ketika kejadian di penyalur atau SPBU, misalnya dengan penutupan sementara. Namun ini juga berdampak keluhan masyarakat karena kesulitan membeli,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Samarinda akan mengeluarkan aturan baru Peraturan Walikota (Perwali) Larangan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin di wilayah Kota Samarinda.

Aturan ini akan menguatkan SK Walikota sebelumnya, yaitu Nomor 500.2.1/184/HK-HS/IV/2024 tentang Pelarangan Aktivitas Penjualan BBM, yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2024.

Baca Juga: Ridho Hilang Terseret Arus Sungai Karang Mumus, Tim SAR Berjibaku Cari Jejak Remaja 15 Tahun

Pemerintah Kota Samarinda sedang menyiapkan pilot project untuk distribusi elpiji bersubsidi di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.

Proyek ini bertujuan untuk memastikan kuota elpiji bersubsidi bagi warga miskin tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah setiap bulannya tanpa harus mengantre di pangkalan yang terdekat.

 

Editor : Cakra Agung
Sumber : kaltimpost.jawapos.com
pemkot samarinda samarinda pertamina patra niaga bbm subsidi gas elpiji 3 kg