Durasi Baca: 5 Menit
Ikhtisar: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU Bontang masih belum longgar. Pemkot Bontang bersama DPRD akan membahas distribusi hingga ketersediaan kuota BBM bersubsidi, sementara masyarakat masih menghadapi keterbatasan mendapatkan Pertalite melalui pengecer.
Balikpapan TV - Hai Ces! Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di Kota Bontang masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk membahas persoalan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi bersama DPRD Bontang.
Rapat lintas instansi tersebut dijadwalkan berlangsung di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang pada Jumat, 28 Agustus 2026, sekitar pukul 08.00 Wita.
Pembahasan ini dilakukan untuk melihat lebih jauh persoalan yang menyebabkan penyaluran Pertalite di masyarakat belum juga lebih longgar.
Pemkot dan DPRD Bahas Distribusi Pertalite
Pemerintah Kota Bontang tidak langsung menetapkan satu persoalan sebagai penyebab utama antrean. Pemkot bersama DPRD terlebih dahulu akan melihat aspek yang perlu dikaji dalam pertemuan tersebut.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bontang, Moch Arif Rochman, mengatakan pembahasan dapat mencakup persoalan distribusi maupun kuota.
“Ya kita lihat dulu apa kita mau kaji ini terkait apa, distribusinya kah, kuotanya kah atau apa.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka beberapa kemungkinan dalam evaluasi. Artinya, persoalan antrean Pertalite belum diarahkan hanya pada satu faktor tertentu.
Pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi penyaluran BBM bersubsidi di Bontang.
Baca Juga: Antrean Biosolar Bontang Diperketat Ambil Kupon di Dishub Mulai 1 September
Antrean Belum Kunjung Longgar
Antrean kendaraan masih menjadi pemandangan di sejumlah SPBU Bontang. Kondisi tersebut terjadi ketika masyarakat membutuhkan Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Persoalan ini kemudian tidak hanya dilihat dari keberadaan BBM di SPBU, tetapi juga dari bagaimana distribusi berlangsung hingga sampai ke masyarakat.
Pemkot juga mempertimbangkan kondisi ketersediaan kuota dalam pembahasan. Dengan begitu, evaluasi yang dilakukan dapat melihat persoalan dari sisi distribusi sekaligus pasokan yang tersedia.
Harga Pertamax Ikut Disorot
Menurut Arif, persoalan Pertalite di Bontang juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi harga Pertamax.
Ia menyebut kondisi mulai terasa ketika harga Pertamax berada di kisaran Rp16 ribu per liter. Namun, perubahan harga tersebut belum membuat penyaluran Pertalite di masyarakat menjadi lebih longgar.
“Kalau saya ngobrol dengan Pertamina, sebetulnya ini parahnya sejak Pertamax harganya Rp16.000-an itu. Turun juga enggak terlalu banyak, tetap sama saja.”
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terjadi perubahan harga pada Pertamax, kondisi mendapatkan Pertalite di lapangan masih menghadapi persoalan.
Situasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dilihat dalam pembahasan pemerintah bersama DPRD.
Pengecer Pertalite Makin Terbatas
Selain antrean di SPBU, persoalan lain yang disebut pemerintah adalah semakin terbatasnya pengecer Pertalite.
Masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh BBM dari pengecer kini disebut semakin sulit menemukan penjual. Kondisi tersebut membuat pilihan masyarakat untuk mendapatkan Pertalite menjadi lebih terbatas.
Arif menyebut kondisi pengecer saat ini tidak seperti sebelumnya.
“Cuma ini masalahnya di pengecer itu sudah enggak ada, terbatas kalaupun ada.”
Keterbatasan pengecer tersebut menjadi bagian dari kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Ketika pengecer semakin sulit ditemukan, masyarakat yang membutuhkan Pertalite harus lebih mengandalkan SPBU. Hal ini berpotensi membuat antrean di SPBU menjadi perhatian yang semakin besar.
Persoalan Bukan Sekadar Harga BBM
Pembahasan Pemkot dan DPRD memperlihatkan bahwa persoalan Pertalite di Bontang tidak hanya menyangkut harga BBM.
Distribusi dan ketersediaan kuota juga menjadi aspek yang akan dikaji. Pemerintah masih akan melihat lebih dahulu persoalan mana yang paling membutuhkan perhatian.
Kondisi di lapangan juga memperlihatkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap Pertalite melalui pengecer.
Karena itu, penyelesaian persoalan antrean membutuhkan pembahasan yang melihat seluruh rantai penyaluran, bukan hanya kondisi kendaraan yang mengular di SPBU.
Baca Juga: Pengadaan Komponen Eskalator Lamban, Wawali Bontang Minta Segera Dituntaskan
Masyarakat Menunggu Kejelasan
Bagi masyarakat Bontang, antrean BBM tentu berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Waktu yang digunakan untuk mengantre dapat menjadi beban tersendiri, terutama bagi warga yang membutuhkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan berbagai kegiatan.
Kondisi tersebut membuat pembahasan antara Pemkot dan DPRD menjadi perhatian.
Masyarakat tentu berharap evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat menghasilkan langkah yang membuat distribusi Pertalite lebih tertib dan mudah diakses.
Namun, berdasarkan informasi yang tersedia dalam sumber, rapat tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum ada keputusan akhir mengenai perubahan distribusi atau kuota Pertalite di Bontang.
Pemkot Masih Kaji Akar Persoalan
Sikap Pemkot yang belum menentukan satu penyebab menunjukkan pemerintah masih perlu mengumpulkan informasi sebelum mengambil langkah.
Distribusi, kuota, harga BBM jenis lain, hingga kondisi pengecer menjadi bagian dari gambaran persoalan yang berkembang.
Dengan melibatkan DPRD, pembahasan diharapkan dapat melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil pembahasan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
Yang jelas, antrean Pertalite di Bontang masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Poin Penting
- Antrean Pertalite di Bontang masih belum longgar.
- Pemkot Bontang menjadwalkan pembahasan bersama DPRD.
- Rapat dijadwalkan Jumat, 28 Agustus 2026 di kantor DPMPTSP Bontang.
- Pembahasan mencakup kemungkinan persoalan distribusi dan kuota.
- Pemkot menyebut kondisi penyaluran belum banyak berubah meski harga Pertamax berada di kisaran Rp16 ribu per liter.
- Pengecer Pertalite disebut semakin terbatas.
- Belum ada keputusan final mengenai perubahan distribusi atau kuota dalam informasi yang tersedia.
Insight Redaksi
Antrean Pertalite di Bontang memperlihatkan bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak sesederhana soal ada atau tidaknya stok di SPBU. Akses masyarakat, distribusi, kuota, dan keberadaan pengecer juga ikut memengaruhi kondisi di lapangan.
Pembahasan lintas instansi menjadi penting agar persoalan tidak hanya dilihat dari satu sisi. Bubuhan Bontang tentu berharap evaluasi ini menghasilkan langkah yang jelas, terutama agar masyarakat tidak terus menghabiskan waktu dalam antrean.
Untuk saat ini, pemerintah masih melakukan kajian. Jadi, masyarakat masih perlu menunggu hasil pembahasan mengenai langkah selanjutnya.
FAQ
1. Mengapa antrean Pertalite di Bontang masih menjadi perhatian?
Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite masih belum longgar sehingga pemerintah daerah perlu membahas kondisi distribusi dan ketersediaannya.
2. Siapa yang akan membahas persoalan Pertalite di Bontang?
Pemkot Bontang menjadwalkan pembahasan bersama DPRD Bontang untuk mengkaji persoalan distribusi dan kuota BBM bersubsidi.
3. Apa saja yang akan dikaji dalam pembahasan?
Pemkot masih akan melihat apakah persoalan yang perlu dikaji berkaitan dengan distribusi, kuota, atau aspek lainnya.
4. Apa yang dikatakan Moch Arif Rochman mengenai pembahasan tersebut?
Arif mengatakan pemerintah akan melihat terlebih dahulu aspek yang perlu dikaji, apakah berkaitan dengan distribusi, kuota, atau persoalan lainnya.
5. Kapan rapat Pemkot dan DPRD Bontang dilaksanakan?
Rapat dijadwalkan Jumat, 28 Agustus 2026 sekitar pukul 08.00 Wita di kantor DPMPTSP Bontang.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "Kaltim Post" Berjudul"Antrean Pertalite di Bontang Tak Kunjung Longgar, Pemkot dan DPRD Bahas Distribusi",oleh penulis Adhiel kundhara. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : Kaltim Post