Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Dana Bagi Hasil Balikpapan baru Rp12 miliar, sementara APBD Perubahan 2026 menekan ruang pembangunan fisik daerah.
Balikpapan TV - Hai Ces! Ruang belanja Pemerintah Kota Balikpapan kembali mengetat setelah penerimaan daerah dalam APBD Perubahan 2026 turun, sementara sebagian besar DBH yang diharapkan belum masuk ke kas daerah.
Angka Rp12 miliar mungkin terlihat besar. Tapi dibanding kebutuhan DBH sekitar Rp425 miliar, ruang fiskal Balikpapan masih jauh dari longgar. Lalu, apa yang tersisa untuk pembangunan?
APBD berubah, ruang gerak ikut menyempit
Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 menunjukkan pendapatan daerah Balikpapan turun sekitar Rp73,77 miliar menjadi Rp3,17 triliun.
Pada saat yang sama, belanja daerah justru meningkat sekitar Rp49,22 miliar menjadi Rp3,57 triliun.
Perubahan ini membuat pemerintah kota harus semakin selektif menentukan belanja. Uang yang tersedia tidak bisa dibagi rata untuk seluruh rencana kegiatan, karena kebutuhan wajib pemerintahan tetap harus berjalan.
Di titik inilah persoalan DBH menjadi penting.
Dari total dana kurang salur sekitar Rp425 miliar, baru sekitar Rp12 miliar yang masuk ke kas daerah. Artinya, sekitar Rp413 miliar masih menjadi dana yang ditunggu pencairannya.
Kalau dihitung dari total tersebut, dana yang sudah masuk baru sekitar 2,8 persen.
Bukan sekadar soal proyek yang tertunda
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menyebut kondisi tersebut membuat hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki ruang untuk kegiatan baru.
“Kalau pengadaan barang, jasa, dan kegiatan fisik itu hampir tidak ada di semua OPD. Anggaran yang ada difokuskan untuk gaji pegawai dan operasional kantor, seperti listrik hingga bahan bakar minyak (BBM),” kata Alwi.
Pernyataan itu menunjukkan persoalannya bukan hanya soal satu atau dua proyek pembangunan yang harus menunggu.
Ketika ruang fiskal menyempit, pemerintah harus lebih dulu menjaga kebutuhan yang sifatnya wajib. Gaji pegawai, listrik, BBM, dan operasional dasar menjadi kebutuhan yang tidak mudah ditunda.
Konsekuensinya, kegiatan fisik dan pengadaan barang maupun jasa baru berada pada posisi yang lebih sulit.
Baca Juga: SMPN 29 Grand City Balikpapan Siap Tampung 120 Murid di SPMB 2027
Mengapa DBH menjadi begitu penting?
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang ikut membentuk kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Data KPPN Balikpapan menunjukkan DBH menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur Transfer ke Daerah yang disalurkan melalui KPPN Balikpapan pada 2026. Pada akhir Mei 2026, total pagu TKD yang dikelola KPPN Balikpapan mencapai sekitar Rp3,98 triliun.
Dalam kondisi normal, penerimaan transfer memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik sekaligus menjalankan program pembangunan.
Masalah Balikpapan tahun ini adalah sebagian penerimaan yang diperhitungkan belum tersedia ketika kebutuhan belanja tetap berjalan.
Pemkot sebelumnya menyebut masih terdapat kebutuhan anggaran sekitar Rp290 miliar yang harus ditutup. Setelah dilakukan efisiensi, kebutuhan yang belum tertutup disebut masih berada di kisaran Rp90 miliar.
Artinya, Rp12 miliar yang sudah masuk belum cukup untuk langsung mengembalikan ruang fiskal ke kondisi semula.
Pendapatan daerah turun bukan hanya karena DBH
Ada satu angka lain yang penting diperhatikan dalam APBD Perubahan 2026.
Penurunan pendapatan daerah sekitar Rp73,77 miliar tidak seluruhnya berasal dari DBH. Dalam pembahasan perubahan APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan sekitar Rp86 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer justru tercatat meningkat sekitar Rp12,24 miliar.
Gambaran ini membuat persoalan fiskal Balikpapan menjadi lebih kompleks. Pemerintah kota tidak hanya menghadapi persoalan kurang salur DBH, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan.
Di sisi lain, belanja tetap harus bergerak karena pelayanan pemerintahan tidak bisa berhenti.
Baca Juga: Antrean Pertalite Balikpapan Tak Cuma Soal Kuota, Penyalahgunaan BBM Disorot
Tekanan fiskal berpotensi terasa sampai ekonomi lokal
Dampak pembatasan belanja pemerintah tidak berhenti di lingkungan kantor pemerintahan.
Ketika pengadaan barang dan jasa serta pekerjaan fisik baru berkurang, pelaku usaha yang biasa menerima pekerjaan pemerintah juga kehilangan sebagian peluang belanja. Efeknya dapat terasa pada kontraktor, penyedia barang, jasa pendukung, hingga tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas proyek.
Karena itu, persoalan DBH bukan semata-mata urusan kas pemerintah.
Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, sebelumnya menilai penurunan transfer pusat dapat menggerus kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada pembangunan serta pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa pelemahan belanja daerah dapat memberi efek terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Konteks ini membuat keputusan pemerintah kota untuk menahan belanja nonprioritas menjadi masuk akal dari sisi menjaga kemampuan membiayai kebutuhan wajib. Namun, semakin lama ruang fiskal menyempit, semakin besar pula tekanan untuk menentukan program mana yang harus didahulukan.
Apa yang terjadi jika DBH akhirnya cair?
Pencairan dana kurang salur akan memberikan tambahan ruang bagi Pemkot Balikpapan. Namun, dana tersebut tidak otomatis berarti seluruh proyek yang tertunda dapat langsung berjalan.
Pemerintah tetap harus menyesuaikan penggunaannya dengan APBD Perubahan, kemampuan kas, ketentuan penganggaran, dan prioritas daerah.
Pemkot sendiri telah menyediakan dokumen Perubahan APBD 2026 dalam kanal transparansi keuangan daerah. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pengelolaan anggaran tahun berjalan.
Jadi, pertanyaan penting berikutnya bukan hanya kapan sisa DBH cair.
Yang tidak kalah penting adalah berapa besar dana yang benar-benar tersedia setelah pencairan, program mana yang bisa dipulihkan, dan pembangunan apa yang tetap harus menunggu.
Bagi warga Balikpapan, dampaknya akan lebih mudah terlihat bukan dari angka di dokumen APBD, melainkan dari proyek yang berjalan, layanan publik yang tetap tersedia, dan kegiatan pemerintah yang harus diprioritaskan.
Kalau ruang fiskal mulai kembali terbuka, publik tentu perlu melihat program mana yang menjadi prioritas dan seberapa cepat manfaatnya bisa dirasakan.
Bagikan artikel ini ke keluarga, teman, atau rekan kerja yang ingin tahu kenapa proyek pembangunan daerah bisa ikut terdampak ketika transfer pemerintah pusat belum sepenuhnya masuk.
Soal anggaran memang penuh angka, tapi ujungnya tetap soal kehidupan warga. Biar tidak ketinggalan ceritanya, terus update informasi Balikpapan hanya di Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa DBH Balikpapan yang sudah diterima?
Sekitar Rp12 miliar dari total dana kurang salur sekitar Rp425 miliar.
2. Berapa dana DBH yang masih ditunggu?
Sekitar Rp413 miliar masih menunggu penyaluran pemerintah pusat.
3. Apa dampaknya terhadap OPD?
Hampir seluruh OPD tidak memiliki ruang untuk kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa baru dalam APBD Perubahan 2026.
4. Belanja apa yang tetap diprioritaskan?
Kebutuhan wajib seperti gaji pegawai dan operasional dasar, termasuk listrik dan BBM.
5. Apakah penurunan pendapatan hanya disebabkan DBH?
Tidak. Dalam perubahan APBD, PAD juga mengalami penurunan sekitar Rp86 miliar, sementara pendapatan transfer meningkat sekitar Rp12,24 miliar.
6. Apakah pencairan DBH otomatis membuat semua proyek berjalan?
Tidak otomatis. Penggunaan dana tetap harus disesuaikan dengan APBD Perubahan, kemampuan kas, ketentuan penganggaran, dan prioritas pemerintah daerah.
Editor : Arya Kusuma