Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Target PAD Balikpapan 2026 dikoreksi Rp86 miliar, sementara pemerintah menata ulang belanja agar program prioritas tetap berjalan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Balikpapan mengoreksi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sekitar Rp86 miliar setelah penerimaan diperkirakan tidak mencapai target di tengah perlambatan aktivitas ekonomi dan kebijakan efisiensi.
Buat warga, perubahan ini bukan sekadar urusan angka di dokumen anggaran. Ruang belanja pemerintah ikut menyempit, sementara kebutuhan pelayanan dan pembangunan tetap harus berjalan.
Target PAD harus disesuaikan
Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan target PAD perlu dikoreksi karena kondisi ekonomi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tidak sepenuhnya terjadi sepanjang 2026.
Aktivitas ekonomi yang dinilai tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya ikut memengaruhi penerimaan pajak daerah. Sektor hotel, restoran, dan usaha penyedia konsumsi juga terdampak ketika kegiatan serta belanja pemerintah mengalami efisiensi.
"Secara nasional juga ekonomi tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pendapatan asli daerah, terutama dari pajak, itu juga pasti terdampak," ujar Agus.
Sebelumnya, target PAD Balikpapan 2026 berada di kisaran Rp1,58 triliun. Dengan koreksi sekitar Rp86 miliar, penyesuaian tersebut setara sekitar 5,4 persen dari target awal.
Angka itu menunjukkan persoalan utama perubahan APBD kali ini bukan sekadar penghematan belanja, tetapi juga penyesuaian terhadap kemampuan penerimaan daerah yang lebih realistis.
Transfer pusat belum mampu menutup koreksi PAD
Tekanan terhadap pendapatan daerah juga datang dari sisi transfer pemerintah pusat.
Agus menyebut tambahan transfer yang diterima Balikpapan berdasarkan KMK Nomor 198 Tahun 2026 baru sekitar Rp12,3 miliar. Menurut Pemkot Balikpapan, angka tersebut masih jauh dari besaran sekitar Rp425 miliar yang menjadi acuan berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp412,7 miliar antara angka Rp425 miliar yang disebut sebagai acuan dengan tambahan Rp12,3 miliar yang diterima sementara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan tambahan transfer untuk menutup tekanan pendapatan.
Di tingkat Kalimantan Timur, situasi fiskal yang lebih ketat juga mendorong pemerintah melakukan efisiensi belanja. Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir sebelumnya mengatakan penyesuaian dilakukan dengan menunda belanja yang belum mendesak, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi.
Baca Juga: SMPN 29 Grand City Balikpapan Siap Tampung 120 Murid di SPMB 2027
Belanja yang belum terserap menjadi ruang efisiensi
Ketika pendapatan harus dikoreksi, Pemkot Balikpapan memilih memangkas sejumlah belanja yang belum terserap.
Yang menjadi sasaran antara lain sisa anggaran perjalanan dinas, belanja makan dan minum, alat tulis kantor, serta kegiatan bimbingan teknis yang belum terlaksana.
Namun, efisiensi tidak berarti seluruh program pembangunan dihentikan.
"Program prioritas tetap menjadi prioritas wali kota. Kalau itu tidak bisa ditawar, memang harus dilaksanakan," tegas Agus.
Pemerintah juga menghadapi kebutuhan operasional yang justru meningkat. Anggaran bahan bakar minyak, misalnya, perlu diperhatikan untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor yang ikut menambah kebutuhan belanja operasional tersebut.
Pemerintah masih mengejar penerimaan pajak
Di sisi pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan terus mengoptimalkan penerimaan.
Petugas mendatangi sejumlah objek pajak untuk memberikan sosialisasi sekaligus mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya lebih cepat.
Strategi ini penting karena pajak daerah menjadi komponen terbesar dalam target PAD Balikpapan. Data anggaran 2026 sebelumnya mencatat target PAD sekitar Rp1,58 triliun, dengan pajak daerah sekitar Rp1,33 triliun.
BPPDRD sebelumnya juga menyatakan strategi 2026 diarahkan pada pemetaan dan pemutakhiran data objek pajak yang sudah memiliki dasar regulasi, bukan dengan menambah jenis pajak baru.
Dengan kondisi penerimaan yang harus dikoreksi, kualitas data dan kemampuan membaca potensi pajak menjadi semakin penting. Pemerintah perlu mengetahui lebih cepat berapa kapasitas penerimaan yang benar-benar bisa dihimpun hingga akhir tahun.
Baca Juga: Antrean Pertalite Balikpapan Tak Cuma Soal Kuota, Penyalahgunaan BBM Disorot
APBD Perubahan ditargetkan selesai 30 September
Setelah kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS, Pemkot Balikpapan akan melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Hasilnya menjadi dasar penyusunan Raperda Perubahan APBD 2026.
Tahap berikutnya mencakup penyampaian nota penjelasan, pendapat umum, jawaban wali kota, pendapat akhir, hingga pengambilan keputusan bersama.
DPRD Balikpapan menargetkan seluruh pembahasan Perubahan APBD 2026 selesai paling lambat 30 September 2026.
Bagi warga, bagian terpenting dari proses ini bukan hanya berapa besar angka APBD setelah perubahan. Yang perlu dilihat adalah apakah penyesuaian pendapatan benar-benar diikuti belanja yang lebih tepat sasaran, tanpa mengganggu pelayanan dasar dan program pembangunan yang sudah menjadi prioritas.
Poin Penting
-
Target PAD Balikpapan 2026 dikoreksi sekitar Rp86 miliar.
-
Target PAD sebelumnya berada di kisaran Rp1,58 triliun.
-
Tambahan transfer pusat yang disebut Pemkot baru sekitar Rp12,3 miliar.
-
Pemkot memangkas belanja kegiatan yang belum terserap.
-
Program prioritas pembangunan disebut tetap dijalankan.
-
BPPDRD terus mengoptimalkan penerimaan melalui pemutakhiran dan pengawasan objek pajak.
-
Pembahasan APBD Perubahan ditargetkan selesai paling lambat 30 September 2026.
Insight Redaksi
Koreksi PAD sekitar Rp86 miliar memang terlihat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan kebutuhan anggaran daerah, tetapi dampaknya terletak pada ruang fiskal yang semakin terbatas.
Ketika penerimaan tidak sesuai target sementara kebutuhan operasional tetap ada, pilihan pemerintah menjadi lebih sempit: mengurangi belanja yang belum mendesak, memperkuat penerimaan yang masih bisa dikejar, dan memastikan program prioritas tidak ikut tergerus.
Dalam situasi seperti ini, kemampuan pemerintah daerah mengubah target berdasarkan kondisi riil menjadi sama pentingnya dengan upaya mengejar penerimaan.
Yang akan menentukan hasil akhirnya adalah seberapa akurat proyeksi pendapatan dan seberapa disiplin belanja dijalankan sampai akhir tahun.
Yang Perlu Diperhatikan Warga
Perubahan APBD akan menentukan bagaimana pemerintah menyesuaikan belanja ketika kemampuan pendapatan berubah. Karena itu, masyarakat dapat melihat hasil akhirnya melalui program pelayanan publik, pembangunan, dan kegiatan prioritas yang tetap dijalankan setelah APBD Perubahan ditetapkan.
Kalau ruang fiskal semakin terbatas, kualitas belanja menjadi semakin penting. Bukan sekadar berapa banyak uang yang dibelanjakan, tetapi untuk kebutuhan apa dan seberapa besar manfaatnya bagi warga.
Balikpapantv.id akan terus menemani Ces melihat bagaimana perubahan anggaran ini diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
FAQ
Apa yang berubah dalam APBD Balikpapan 2026?
Salah satu perubahan utama adalah koreksi target PAD sekitar Rp86 miliar karena penerimaan diperkirakan tidak mencapai target sebelumnya.
Berapa target PAD Balikpapan sebelum dikoreksi?
Target PAD 2026 sebelumnya berada di kisaran Rp1,58 triliun.
Mengapa PAD Balikpapan turun?
Menurut Pemkot Balikpapan, kondisi ekonomi yang tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya serta kebijakan efisiensi memengaruhi aktivitas usaha dan penerimaan pajak daerah.
Apakah program prioritas pembangunan dihentikan?
Pemkot menyatakan program prioritas yang telah masuk APBD murni tetap dijalankan.
Kapan APBD Perubahan 2026 ditargetkan selesai?
Pembahasan hingga kesepakatan APBD Perubahan ditargetkan rampung paling lambat 30 September 2026.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : Balikpapan TV