Pendataan Sensus Ekonomi Paser Melambat, BPS Luruskan Isu Pajak yang Viral

Durasi Baca: 6 Menit

Topik: Hoaks perpajakan menghambat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Paser

Ikhtisar: Penyebaran informasi keliru membuat pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Paser melambat. BPS meluruskan tujuan sensus, menyiapkan strategi lanjutan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data akurat.

Balikpapan TV - Hai Ces! Penyebaran hoaks yang mengaitkan Sensus Ekonomi 2026 dengan pajak membuat proses pendataan di Kabupaten Paser tersendat. Hingga awal Juli 2026, capaian pendataan baru sekitar 20 persen karena sebagian warga menolak menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Masih banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan sensus ini? Simak faktanya sampai habis, supaya informasinya kada keliru lagi, Ces!

Baca Juga: Disporapar Paser Siapkan Trail Run Wisata Alam, Pelari Sekaligus Diajak Jelajahi Destinasi Unggulan

Mengapa Hoaks Pajak Menghambat Sensus Ekonomi 2026?

Masalah terbesar yang dihadapi petugas lapangan bukan sekadar menemukan responden, melainkan menghadapi kesalahpahaman yang sudah lebih dulu menyebar melalui media sosial.

Kepala BPS Kabupaten Paser, Bayu Prasetiyo, mengatakan isu yang menghubungkan Sensus Ekonomi 2026 dengan kewajiban perpajakan membuat sebagian masyarakat memilih menolak didata. "Banyak isu yang beredar di media sosial mengaitkan sensus ekonomi dengan pajak. Akibatnya, ada masyarakat yang menolak didata karena mengira informasi yang kami kumpulkan akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan mereka," ujar Bayu Prasetiyo, Rabu (8/7).

Penolakan tersebut berdampak langsung terhadap kecepatan pendataan. Padahal, masa sensus memiliki target waktu yang harus dipenuhi sehingga setiap keterlambatan akan memengaruhi keseluruhan proses pengumpulan data.

BPS menilai tantangan komunikasi kini sama pentingnya dengan pekerjaan pendataan di lapangan. Informasi yang keliru dapat berkembang cepat apabila tidak segera diluruskan.