Sistem Kelas BPJS Dihapus,Pemkot Balikpapan Rumus Ulang Program Layanan Kesehatan Gratis.

BalikpapanTv.id- Asisten I Pemkot Balikpapan, Zulkifli, menegaskan komitmennya dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga, melalui program BPJS Kesehatan, meskipun sistem kelas dihapuskan oleh Perpres.
"Sampai saat ini, Pemkot Balikpapan tetap melaksanakan kebijakan atau program unggulan Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud, yakni gratis iuran BPJS Kesehatan kelas 3," kata Zulkifli, Kamis (23/5).
Untuk tahun 2024, Pemkot Balikpapan telah menyediakan APBD sebesar Rp94 miliar untuk mendanai program layanan kesehatan gratis. Zulkifli menegaskan kebijakan tersebut tidak akan berubah.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 59 Tahun 2024 pada 8 Mei 2024, yang merupakan perubahan ketiga dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan terbaru menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Zulkifli mengungkapkan kemungkinan adanya penambahan biaya jika aturan tersebut diberlakukan.
"Nanti itu akan diinformasikan lebih lanjut. Tapi yang jelas, komitmen kami tetap berjalan. Pelayanannya, pembayarannya, tetap ditanggung Pemkot Balikpapan," ujarnya.
Pemkot Balikpapan akan membahas langkah-langkah detail terkait verifikasi data PBI BPJS Kesehatan kelas 3 dalam menghadapi kebijakan baru BPJS Kesehatan.
"Kami perlu memastikan jumlah PBI BPJS Kesehatan kelas 3 dan tepat sasaran. Mungkin PBI kelas 3 itu sudah banyak ditampung perusahaan-perusahaan tempat bekerja. Itu nanti bisa disesuaikan," jelasnya.
Data PBI perlu diperbaiki agar program dapat menargetkan sasaran yang tepat. Beberapa peserta yang semestinya ditanggung oleh perusahaan terdata juga sebagai PBI kelas 3. Oleh karena itu, Pemkot Balikpapan akan membersihkan data-data tersebut secara detail.
Dengan adanya penghapusan sistem kelas di BPJS Kesehatan, Pemkot Balikpapan harus merumuskan ulang program layanan kesehatan gratis yang akan diberikan.
"Ada kemungkinan perubahan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung Pemkot Balikpapan bukan karena kelas, tapi karena status sosial, misalnya," tutupnya
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




