
BalikpapanTv.id-Presiden Jokowi menyetujui penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2024 yang diteken pada Rabu, 8 Mei 2024.
"Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).
Pemberlakuan sistem KRIS oleh BPJS Kesehatan mempengaruhi penentuan iuran peserta dan akan dilakukan evaluasi fasilitas ruang perawatan di tiap rumah sakit.
Evaluasi dilakukan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
"Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan manfaat, tarif dan Iuran," bunyi Pasal 103B Ayat (7).
Tarif iuran akan ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025 sesuai dengan Pasal 103B Ayat (8).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



