Durasi Baca: 6 menit
Ikhtisar: Kasus honor non-ASN Kukar menyoroti pembagian kewenangan antara pejabat daerah, verifikator, Kuasa BUD, dan bank operasional.
Balikpapan TV - Hai Ces! Dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN Disdikbud Kukar kini menyoroti posisi Bankaltimtara, terutama terkait kewenangan verifikasi dan pelaksanaan transfer dana.
Kasus ini penting dipahami karena proses pembayaran APBD melibatkan beberapa pejabat dengan tanggung jawab berbeda. Jadi, siapa sebenarnya yang menentukan penerima dan siapa yang menjalankan transfer?
Mengapa posisi Bankaltimtara ikut disorot dalam perkara honor non-ASN Kukar?
Persoalan bermula dari temuan pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Dalam resume LHP BPK atas LKPD Kukar 2025, pembayaran tersebut disebut menimbulkan kelebihan pembayaran sekitar Rp36,75 miliar.
BPK merekomendasikan Bupati Kukar memerintahkan Disdikbud memproses penyelesaian serta menyetorkan dana ke kas daerah.
Namun, resume publik BPK yang menjadi rujukan perkara tersebut tidak mencantumkan rekomendasi khusus kepada Bankaltimtara.
Kondisi itu membuat pembagian kewenangan menjadi penting ketika penyidik menelusuri bagaimana daftar penerima sampai akhirnya diproses untuk pembayaran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
