DBH dan TKD Disorot SPS, Nasib Keberlanjutan Media Daerah Ikut Dipertanyakan di Rakernas Samarinda

Durasi Baca: 3 Menit

Ikhtisar: Rakernas SPS menyoroti tekanan fiskal, kemitraan pemerintah, dan masa depan keberlanjutan perusahaan pers daerah.

Balikpapan TV - Hai Ces! Rakernas Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Samarinda menghasilkan enam rekomendasi, termasuk sorotan terhadap DBH dan TKD yang berkaitan dengan keberlanjutan industri pers daerah.

Namun, apakah perubahan anggaran pemerintah daerah juga dapat memengaruhi keberlangsungan media lokal? Persoalan ini menarik ditelusuri karena masyarakat membutuhkan informasi publik yang profesional dan independen.

Ketika industri pers menghadapi tekanan ekonomi

Rakernas SPS 2026 berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (5/11/2026), dengan tema Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres SPS 2027.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menilai perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan pers.

“Delapan puluh tahun perjalanan SPS telah membawa organisasi ini melintasi berbagai perubahan besar dalam kehidupan pers Indonesia. Dari masa ketika surat kabar menjadi salah satu sumber utama informasi masyarakat, hingga hari ini ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi,” ujar Januar.

Tekanan ekonomi industri media juga menjadi perhatian Dewan Pers. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menyebut penurunan pendapatan iklan dan perubahan perilaku konsumsi informasi sebagai persoalan keberlanjutan perusahaan pers.

Dewan Pers juga menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik oleh pihak lain tanpa mekanisme yang menjamin nilai ekonomi bagi media pembuatnya.