Balikpapan TV - Hai Cess! Daya serap APBD Kalimantan Timur 2025 diperkirakan tidak menyentuh angka penuh saat tutup buku akhir tahun. Pemerintah Provinsi Kaltim memproyeksikan ada sekitar 6 sampai 7 persen anggaran yang berpotensi tidak terpakai. Meski begitu, pemprov menilai kondisi ini masih dalam batas aman karena pergerakan realisasi belanja hingga kini tetap dinamis.
Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, pada Selasa, 22 Desember 2025. Ia menegaskan angka itu masih bersifat prognosis atau perkiraan sementara. Nah, kalau ikam penasaran kenapa angka serapan belum maksimal, apa saja penyebabnya, dan bagaimana langkah pemprov menekannya, baca terus sampai habis Cess!.
Mengapa Daya Serap APBD Kaltim 2025 Diprediksi Tidak Penuh?
Serapan APBD Kaltim 2025 diperkirakan berada di kisaran 93 persen pada akhir tahun. Angka ini muncul dari evaluasi sementara yang dilakukan pemprov terhadap realisasi belanja hingga pekan terakhir Desember. Menurut Sri Wahyuni, prediksi tersebut masih bisa berubah karena belanja daerah terus bergerak sampai tutup buku.
Meski tidak mencapai 100 persen, serapan 93 persen dinilai sudah tinggi. Pemprov sejak awal menargetkan setiap OPD mampu menyerap anggaran minimal 90 persen dari rencana kerja yang disusun. Target itu menjadi patokan agar program tetap berjalan dan anggaran tidak mengendap tanpa manfaat.
Namun, realitas di lapangan memang tidak selalu mulus. Ada faktor teknis dan kebijakan yang membuat sebagian anggaran belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Kondisi inilah yang membuat angka serapan berpotensi tidak maksimal, pahamlah ikam.
Bagaimana Upaya Pemprov Menekan Potensi Gagal Serap di Akhir Tahun?
Di pekan terakhir 2025, Pemprov Kaltim berupaya mengoptimalkan belanja agar prediksi gagal serap bisa ditekan. Langkah ini dilakukan dengan mendorong OPD untuk mempercepat realisasi kegiatan yang masih memungkinkan secara administrasi dan teknis.
Sri Wahyuni menyebut pergerakan serapan masih dinamis. Artinya, masih ada ruang bagi OPD untuk memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai aturan. Fokus utama tetap pada belanja yang sudah memiliki dasar kegiatan dan progres yang jelas.
Upaya ini dilakukan bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan anggaran yang sudah direncanakan benar-benar memberi manfaat. Ya’kalo bisa dimaksimalkan, kenapa tidak, nah’ itu sudah!.
OPD Mana yang Menjadi Sorotan dalam Rendahnya Serapan?
Pemprov mencatat masih ada 21 OPD yang masuk kategori merah karena kinerja penyerapannya rendah. Kondisinya bervariasi. Ada OPD dengan progres fisik kegiatan di angka 80 persen, namun realisasi anggarannya masih tertahan.
Bahkan, beberapa OPD tercatat baru merealisasikan anggaran di kisaran 60 persen, atau di bawah itu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan serapan tidak bisa digeneralisasi. Setiap OPD memiliki tantangan masing-masing dalam pelaksanaan program.
Evaluasi terus dilakukan untuk melihat hambatan utama. Dengan begitu, pemprov bisa memahami di mana letak persoalan sebenarnya, bukan sekadar melihat angka di laporan keuangan, bubuhan.
Apa Faktor Utama yang Membuat Anggaran Tidak Terserap Optimal?
Salah satu penyumbang rendahnya daya serap APBD 2025 adalah pos belanja pegawai, khususnya terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Di awal tahun, anggaran gaji PPPK sudah dialokasikan dalam postur APBD.
Namun, proses pengangkatan PPPK baru berjalan pada rentang Mei hingga Oktober 2025 karena menunggu ketetapan dari pemerintah pusat. Akibatnya, terjadi jeda waktu cukup panjang di mana anggaran tersebut belum bisa digunakan dan harus parkir di pembukuan.
Selain itu, kebijakan pusat yang menarik sejumlah kewenangan dari daerah turut berdampak. Contohnya di Dinas Perkebunan, ada anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena penyesuaian kewenangan akibat perubahan Peraturan Presiden di sektor pertanian. Faktor-faktor inilah yang membuat serapan tidak optimal, pahamlah ikam.
Ikhtisar Singkat
Serapan APBD Kaltim 2025 diproyeksikan di kisaran 93 persen dengan potensi gagal serap sekitar 6 sampai 7 persen. Pemprov menilai angka tersebut masih tinggi, meski tantangan tetap ada, terutama di 21 OPD dengan kinerja rendah, belanja pegawai PPPK, dan perubahan kebijakan pusat.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam dan kekawalan ikam supaya makin banyak yang paham kondisi keuangan daerah Cess!.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
Apakah serapan APBD Kaltim 2025 masih bisa berubah di akhir tahun?
Masih bisa berubah karena pergerakan realisasi belanja hingga tutup buku bersifat dinamis.
Berapa target minimal serapan anggaran untuk OPD Pemprov Kaltim?
Setiap OPD ditargetkan mampu menyerap minimal 90 persen dari anggaran yang direncanakan.
Apa penyebab utama anggaran tidak terserap optimal?
Faktor utamanya belanja pegawai PPPK yang tertunda serta penyesuaian kewenangan akibat kebijakan pusat.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
