Balikpapan TV – Hai Cess! Kaltim masih berjibaku menurunkan angka stunting meski tren nasional sudah makin membaik. Dari 21,5% pada 2023 turun menjadi 19,8% pada 2024, tapi Kaltim baru bergerak dari 22,9% (2021) ke 22,2% (2024).
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (18 November 2025), Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, menegaskan perlunya percepatan luar biasa agar Kaltim tidak terus tertinggal.
Penasaran apa strategi Pemprov untuk menekan angka stunting di Kaltim? Yuk, baca artikel ini sampai habis, Cess!
Kenapa Penurunan Stunting Kaltim Masih Tertinggal?
Angka stunting Kaltim memang bergerak turun, tapi masih belum sekencang nasional. Dari 22,9% tahun 2021 menuju 22,2% tahun 2024, progres ini dianggap belum cukup. Tren melambat inilah yang bikin pemerintah provinsi merasa wajib gerak lebih cepat.
Wagub Seno Aji menyebut langkah percepatan harus dilakukan secara sistematis. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan intervensi berbasis data, terutama di wilayah yang masih memiliki banyak keluarga berisiko.
“Secara nasional sudah lebih turun dari 1%, namun kita baru turun 0,7%,” ujarnya dalam rakor.
Baca Juga: Ketua RT Ungkap Kronologi 6 Anak yang Tewas Tenggelam di Waduk KM 8 Balikpapan
Apa Langkah Cepat yang Diminta Pemprov Kaltim?
Wagub ingin tiap daerah punya keberpihakan jelas: peta wilayah prioritas, peta keluarga risiko, dan posko lengkap dengan peta sasaran. Tujuannya, intervensi bisa langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa koordinasi antara Dinas Kesehatan, DP3A, BAZNAS, Dinas Sosial, hingga OPD lainnya harus makin solid agar bantuan tepat sasaran.
“Dinas Sosial perlu memastikan bantuan tepat sasaran, dan kita harus terus menjaga angka prevalensi stunting dari bulan ke bulan,” ucapnya.
Selain itu, Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan rantai koordinasi yang rapat. Mulai pusat hingga desa harus berjalan satu ritme agar strategi 7 Quick Wins bisa diterapkan maksimal.
Menurutnya, evaluasi satgas dilakukan rutin untuk memastikan data akurat serta program berjalan efektif. Penyelarasan lintas sektor dan lintas wilayah jadi kunci agar penanganan lebih terukur dan tidak tumpang tindih.
Seberapa Besar Kasus Stunting di Kaltim Saat Ini?
Dalam data yang dipaparkan, terdapat 39.137 kasus stunting di Kalimantan Timur. Angka ini dinilai cukup besar sehingga perlu pemantauan intensif. DP3A sebagai OPD pengampu diminta langsung memetakan lokasi balita-balita tersebut.
“DP3A harus mulai memonitor di mana balita-balita ini berada, sehingga puskesmas dan posyandu terdekat bisa memberikan layanan secara tepat,” tutur Seno.
Dengan pemetaan rinci, pemerintah bisa menyalurkan dukungan kesehatan lebih akurat.
Tips Singkat untuk Pembaca
1. Pantau tumbuh kembang anak di posyandu terdekat.
2. Pastikan konsumsi gizi seimbang terutama 1000 hari pertama kehidupan.
3. Gunakan layanan pemerintah seperti puskesmas, posyandu, atau program bantuan jika masuk kategori risiko.
4. Ikut menjaga kebersihan lingkungan, karena sanitasi buruk jadi salah satu pemicu.
Kegiatan rakor ini juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian penggunaan data keluarga risiko stunting antara BKKBN dan Diskominfo Kaltim.
Acara ini dihadiri Bupati, Wabup, serta perangkat daerah dengan peserta sekitar 100 orang dari TPPS provinsi hingga kabupaten/kota se-Kaltim. Harapannya sederhana: tahun depan angka stunting Kaltim bisa turun signifikan dan menyamai capaian nasional.
Kaltim sudah bergerak, tapi tantangannya masih besar. Mulai dari koordinasi, pemetaan keluarga berisiko, hingga intervensi langsung jadi kunci agar angka stunting bisa turun lebih cepat. Kerja bareng lintas sektor dan data yang akurat diharapkan membawa hasil nyata tahun depan.
Yuk Cess, bantu sebarkan cerita penting ini agar makin banyak warga yang paham dan ikut terlibat.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
1. Mengapa angka stunting di Kaltim turun lebih lambat dibanding nasional?
Karena progres penurunan hanya 0,7%, sedangkan nasional turun lebih dari 1%. Ini dipengaruhi cakupan intervensi yang masih perlu dipercepat di daerah.
2. Apa peran peta keluarga berisiko stunting?
Peta ini membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas agar intervensi tepat sasaran.
3. Apakah semua kabupaten/kota wajib membentuk posko stunting?
Ya, pembentukan posko lengkap dengan peta sasaran diminta agar pemantauan lapangan bisa lebih efektif.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
