Desil 9-10 dan BBM Subsidi: Mengapa Data Kesejahteraan Kini Bisa Diperdebatkan?

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Desil menjadi sorotan karena rencana pembatasan BBM subsidi, sementara DTSEN memakai pemeringkatan sosial ekonomi nasional berbasis berbagai karakteristik keluarga Indonesia.

Balikpapan TV - Hai Ces! Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi bagi desil 9 dan 10 membuat cara penentuan kesejahteraan kembali dipertanyakan. Polemik ini berkaitan dengan DTSEN dan akurasi pemeringkatan keluarga.

Di balik angka desil, ada metode statistik, data sosial ekonomi, dan posisi relatif keluarga dalam populasi nasional. Memahami cara kerjanya penting sebelum menilai apakah sebuah keluarga layak menerima atau kehilangan fasilitas subsidi.

Desil Bukan Sekadar Urutan Pendapatan Keluarga

Desil 1 sampai 10 bukan label pendapatan tetap. Posisi keluarga dapat berubah ketika kondisi ekonomi dan pemeringkatan berubah.

DTSEN dibangun dari integrasi DTKS, P3KE, Regsosek, data administratif, serta pembaruan kependudukan melalui Dukcapil. BPS menyebut DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk berbagai program sosial ekonomi.

BPS menjelaskan desil dihitung memakai berbagai karakteristik sosial ekonomi melalui metode Proxy Means Test atau PMT. Karakteristik tersebut mencakup perumahan, air minum, energi memasak, aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

Karena banyak indikator dipakai bersama, perubahan satu kondisi rumah tangga belum otomatis menggeser posisi desil. Perubahan tersebut harus masuk dalam proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.

 Baca Juga: PLTS 100 GW Diburu dalam Tiga Tahun, Pembiayaan Jadi Penentu Investasi Energi

Mengapa Pengeluaran Per Kapita Menjadi Perdebatan?

Di sinilah kritik Arief Anshory Yusuf menjadi penting. Ia menyoroti keterbatasan data pengeluaran per kapita dalam DTSEN.