Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Perluas Program Tapera,Bantu Problem Backlog Perumahan Masyarakat Indonesia

C
Penulis: Cakra Agung❯
Illustrasi perumahan
Illustrasi perumahan

BalikpapanTv.id-Moeldoko menjelaskan Program Tapera membantu masalah backlog perumahan dengan 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Program ini kini diperluas untuk pekerja swasta dan mandiri setelah sebelumnya hanya untuk ASN lewat program Bapertarum atau Badan Perimbangan Perumahan.


"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).

Menanggapi permasalahan backlog perumahan di Indonesia disebabkan oleh naiknya gaji kerja yang tidak sebanding dengan meningkatnya inflasi sektor perumahan, Moeldoko menjelaskan bahwa program Tapera dengan skema tabungan dan bunga yang rendah hadir untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah tetap memiliki hunian.

"Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat akhirnya nanti bisa (punya rumah), walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya itu sebenarnya yang dipikirkan," ujarnya.

Advertisement

BP Tapera mengatakan hanya pekerja dengan gaji di atas UMR yang harus mendaftar sebagai peserta Tapera dan membayar iuran.

"Kalau melihat substansi dari UU Nomor 4 tahun 2016, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang, pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta Tapera," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera telah membandingkan target kepesertaannya dengan PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan untuk klaster ASN, segmen swasta, dan pekerja mandiri.

Presiden Joko Widodo menyetujui potongan iuran Tapera sebesar 3 persen bagi karyawan swasta, dengan 2,5 persen dari gaji pekerja dan 0,5 persen dari perusahaan. Keputusan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Balikpapan TelevisiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

13 ASN Balikpapan Pensiun 1 November, Pemkot Siapkan Regenerasi ASN

13 ASN Balikpapan Pensiun 1 November, Pemkot Siapkan Regenerasi ASN

13 ASN Balikpapan pensiun 1 November 2026. Dua jabatan struktural ikut kosong, regenerasi dan pelayanan publik jadi perhatian, Ces!

Pemprov Kaltim Bahas Ketimpangan Guru dan Kepastian Penempatan Pendidik

Pemprov Kaltim Bahas Ketimpangan Guru dan Kepastian Penempatan Pendidik

Pemerataan guru Kaltim dibahas, termasuk penempatan, jam mengajar, dan data ASN. Simak lengkapnya, Ces!

PSU Perumahan Terlantar di Balikpapan Jadi Sorotan, DPRD Siapkan Revisi Perda

PSU Perumahan Terlantar di Balikpapan Jadi Sorotan, DPRD Siapkan Revisi Perda

DPRD Balikpapan mengkaji revisi perda untuk membuka mekanisme pengambilalihan PSU perumahan yang ditinggalkan pengembang, Ces!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer