
BalikpapanTv.id-Setelah berbagai kebakaran terjadi di kota Samarinda karena tidak adanya penertiban usaha Pertamini, masyarakat menanti penertiban tersebut selama dua tahun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengeluarkan keputusan pada 30 April lalu yang melarang penjualan bahan bakar minyak eceran, Pertamini, dan usaha sejenisnya tanpa izin di wilayah Kota Samarinda. Namun, setelah ditelusuri, regulasi tersebut tidak mengharamkan keberadaan Pertamini secara menyeluruh.
SK Wali Kota Samarinda nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 menyebutkan bahwa kegiatan usaha penjualan BBM Eceran, Pertamini, dan sejenisnya di Kota Samarinda harus memiliki izin usaha niaga dan memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
KBLI 47892 juga harus termasuk dalam izin usaha tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Regulasi tersebut memberikan peluang bagi pengusaha untuk melengkapi perizinan mereka. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa aturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur ketat kegiatan usaha yang memiliki risiko bahaya tinggi dan jika syaratnya terpenuhi, usaha tersebut dapat diterima.
Meski begitu, persyaratan untuk memperoleh izin tidaklah mudah, karena memerlukan persetujuan dari tetangga dan lingkungan sekitar. Usaha tersebut dianggap berbahaya bagi keselamatan masyarakat luas.
Andi Harun juga menegaskan bahwa ia tidak akan menertibkan usaha tersebut jika pemiliknya telah memenuhi ketentuan.
Wali Kota Samarinda masih memberikan kesempatan bagi pelaku usaha BBM eceran dan Pertamini untuk beroperasi, dengan catatan harus memiliki izin lengkap.
Tidak ada pengecer BBM yang memenuhi syarat yang diketahui hingga saat ini, sehingga Pemkot Samarinda berencana melakukan penertiban melalui edaran yang akan segera dirilis.
“Tapi kami tidak langsung melakukan penertiban, harus sosialisasikan dulu lalu memberi kesempatan mereka untuk memahami kemudian menghabiskan stok bahan bakar yang mereka miliki,” sebutnya.
Meskipun penertiban merupakan pilihan terakhir, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, berharap agar pelaku usaha memahami bahwa kegiatan usaha di bidang ini berpotensi mengancam keselamatan masyarakat karena kurangnya standar keamanan yang diterapkan.
“Pemerintah itu bukan ingin mempersulit atau membatasi usaha warga. Tapi sebaliknya kami ingin masyarakat menyadari bahwa usaha ini mengandung risiko bahaya, bagi keluarga, tetangga dan sekitarnya,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




