SK Walikota Sudah Ada,Tapi Pom Mini Masih Ada,Ini Kata Satpol PP Samarinda

BalikpapanTv.id-Meski sudah satu minggu sejak diterbitkannya SK Wali Kota tentang larangan penjualan BBM tanpa izin, mesin dispenser dan botol BBM Pertalite masih terlihat di toko-toko tepi jalan.
Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat melakukan penertiban penjualan BBM tanpa izin sampai ada surat edaran dari Wali Kota.
Konsep penertiban tersebut sudah didiskusikan dengan bagian hukum pemerintah kota.“Setelah disetujui pimpinan kami bergerak,” ucapnya, Rabu (8/5).
Pihaknya akan mengikuti langkah Pemkot Balikpapan dalam menertibkan mesin-mesin dispenser Pertamini di jalan-jalan. Perbedaan terdapat pada peraturan daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang sudah dimiliki di Kota tersebut.
“Samarinda belum punya (perda). Masih dibahas di DPRD. Makanya pakai aturan dari pemerintah pusat. Kami sempat kesulitan mencari cantolan hukum itu,padahal draf surat edaran itu lebih dulu jadi ketimbang SK wali kota. Namun, diperlukan SK sebagai penguat,”ucapnya.
Dia tidak bisa melakukan tindakan penertiban sampai ada persetujuan dari surat edaran karena ada pertimbangan dari pimpinan. Pihaknya menunggu surat edaran tersebut.
“Kemungkinan ada pertimbangan dari pimpinan, sehingga belum juga diterbitkan. Kami menunggu itu,” singkatnya.
SK Wali Kota terkait pelarangan perdagangan BBM eceran dengan menggunakan pertamini mengharuskan penjualan dilengkapi izin, yaitu Izin Usaha Niaga dan memiliki KBLI 47892 dalam izin usaha, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Pelanggar akan diawasi, dikendalikan dan ditertibkan oleh Pemkot, kepolisian, TNI, dan Satpol PP.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




