Korupsi Bimtek Dishub Bontang Inkrah, Rp548 Juta Uang Negara Berhasil Dipulihkan

Durasi Baca: 8 Menit

Topik: Penuntasan perkara korupsi perjalanan dinas Dishub Bontang dan pemulihan kerugian negara

Ikhtisar: Perkara korupsi perjalanan dinas bimtek Dishub Bontang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan mengeksekusi pembayaran uang pengganti, denda, serta memulihkan ratusan juta rupiah ke kas negara.

Balikpapan TV - Hai Ces! Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang resmi mengeksekusi pembayaran uang pengganti dan denda dari perkara korupsi perjalanan dinas kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang. Eksekusi dilakukan setelah putusan terhadap tiga terpidana berkekuatan hukum tetap atau inkrah, dengan total pemulihan keuangan negara mencapai Rp548.768.700.

Kasus ini bukan sekadar berakhir pada vonis penjara. Ada ratusan juta rupiah uang negara yang berhasil dikembalikan. Menarik untuk dicermati sampai tuntas, Ces!

Mengapa perkara korupsi bimtek Dishub Bontang menjadi perhatian?

Perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi perjalanan dinas yang menyita perhatian publik di Bontang karena melibatkan penggunaan anggaran kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pada tahun anggaran 2024 dan 2025.

Program tersebut diselenggarakan melalui LPK Albani Bintang Center. Dalam proses penyidikan hingga persidangan, jaksa menemukan adanya penyimpangan dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang akhirnya menyeret tiga orang sebagai terdakwa.

Mereka adalah Jainuddin, Ruri Widyastiwi, dan Erma. Ketiganya diproses menggunakan berkas perkara terpisah (splitting) hingga akhirnya menerima putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Beni Putra, menjelaskan bahwa putusan terhadap seluruh terpidana kini telah berkekuatan hukum tetap sehingga seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana amar putusan dapat langsung dieksekusi.