Balikpapan TV - Hai Cess! Pergantian tahun tinggal hitungan hari, suasana kerja di sektor kesehatan Balikpapan justru makin padat dan fokus. Di sebuah ruang pertemuan Hotel Golden Tulip yang hangat dan tertata rapi, Dinkes Balikpapan bersama seluruh puskesmas duduk satu meja, Selasa (16 Desember 2025), membahas evaluasi kinerja 2025 sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk 2026. Orang-orang penting di balik layanan kesehatan kota ini hadir lengkap, dengan dokumen, catatan, dan angka-angka yang menentukan arah layanan publik ke depan.
Nah, sebelum ikam lanjut scroll ke berita lain, tahan dulu jarimu Cess. Cerita di balik rapat ini bukan sekadar soal angka anggaran, tapi tentang bagaimana layanan kesehatan tetap jalan di tengah tekanan pemangkasan dana. Yuk baca sampai habis, biar ikam benar-benar paham arah kebijakan kesehatan Balikpapan ke depan!
Baca Juga: Puluhan Warga Balikpapan di 6 Kelurahan Ini Dapat Bantuan Renovasi Rumah
Bagaimana evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Balikpapan sepanjang 2025?
Evaluasi kinerja menjadi pintu masuk utama rapat koordinasi akhir tahun ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Alwiati, menyampaikan bahwa capaian kinerja sepanjang 2025 dibedah dari hulu ke hilir, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan. Pendekatannya lugas, fokus pada apa yang sudah berjalan dan apa yang masih perlu diperbaiki.
Salah satu catatan penting datang dari sisi serapan anggaran. Hingga akhir 2025, serapan anggaran Dinas Kesehatan tercatat berada di atas 75 persen. Angka ini dinilai cukup positif di tengah dinamika pelaksanaan program kesehatan yang tidak selalu mulus. Namun, Alwiati tidak menutup mata terhadap hambatan yang muncul di lapangan.
Beberapa kendala berasal dari sisa tender dan program yang belum sepenuhnya terserap. Kondisi ini kemudian tercatat sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa. Evaluasi ini menjadi bahan penting agar perencanaan ke depan lebih presisi, nah’ itu sudah, evaluasi memang harus jujur dari awal sampai akhir.
Kenapa Silpa JKN 2025 jadi sorotan dalam rapat koordinasi ini?
Salah satu pembahasan yang cukup menyita perhatian adalah Silpa dari pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2025. Program yang ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan untuk warga tidak mampu ini menyisakan Silpa sebesar Rp 5,8 miliar. Angka tersebut bukan kecil, dan tentu perlu dijelaskan secara transparan.
Menurut Alwiati, Silpa ini muncul dari dinamika pembayaran iuran yang tidak sepenuhnya terserap sesuai proyeksi awal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu tetap berjalan dan menjadi prioritas pemerintah daerah. Tidak ada pengurangan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pembahasan Silpa ini sekaligus menjadi alarm perencanaan ke depan. Dengan kondisi anggaran yang semakin ketat, setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Bubuhan di Dinas Kesehatan diminta lebih jeli membaca kebutuhan riil di lapangan agar anggaran tepat sasaran dan tidak menyisakan ruang pemborosan yang tidak perlu.
Apa tantangan terbesar sektor kesehatan Balikpapan di tahun 2026?
Masuk ke 2026, tantangan justru terasa lebih berat. Alwiati secara terbuka menyampaikan bahwa anggaran Dinas Kesehatan Balikpapan terkena dampak pemangkasan dana transfer ke daerah. Total pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp64 miliar, menyisakan pagu sekitar Rp500 miliar.
Situasi ini memaksa Dinas Kesehatan untuk berpikir lebih kreatif dan kolaboratif. Integrasi program dan kerja sama lintas sektor menjadi salah satu strategi utama untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pengetatan anggaran bukan pilihan, melainkan keharusan yang harus dihadapi bersama.
Meski demikian, target standar pelayanan minimal atau SPM tetap tidak boleh turun. Layanan kesehatan harus tetap mencapai 100 persen sesuai ketentuan.
“Semua kinerja kita juga harus tetap maksimal walaupun dengan anggaran yang ditekan cukup tinggi,” tegas Alwiati. Ya'kalo pahamlah ikam, tantangan berat bukan alasan untuk menurunkan layanan publik.
Program prioritas apa yang tetap berjalan meski anggaran kesehatan dipangkas?
Di tengah keterbatasan, beberapa program prioritas tetap dipastikan berjalan. Alwiati menyebut pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat tetap masuk dalam alokasi anggaran 2026. Program ini menjadi bagian dari visi jangka panjang peningkatan layanan kesehatan di wilayah yang terus berkembang.
Selain itu, komitmen terhadap program JKN juga tidak bergeser. Pembayaran iuran bagi peserta PBPU tetap dilanjutkan, dengan alokasi anggaran JKN tahun 2026 sebesar Rp84,4 miliar. Angka ini diproyeksikan untuk kebutuhan 10 bulan, menyesuaikan kondisi fiskal yang ada.
Rapat koordinasi ini menegaskan satu hal penting. Meski ruang fiskal menyempit, arah kebijakan tetap berpihak pada pelayanan dasar masyarakat. Strateginya mungkin berubah, ritmenya bisa disesuaikan, tapi tujuan akhirnya tetap sama, memastikan warga Balikpapan mendapat layanan kesehatan yang layak.
Yuk, bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham arah layanan kesehatan Balikpapan ke depan Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
1. Apa tujuan rapat koordinasi akhir tahun Dinas Kesehatan Balikpapan?
Rapat ini bertujuan mengevaluasi kinerja 2025 dan menyusun strategi program kerja 2026.
2. Berapa besar pengurangan anggaran Dinas Kesehatan Balikpapan tahun 2026?
Pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp 64 miliar dari pagu sebelumnya.
3. Apakah program JKN tetap berjalan di 2026?
Ya, pembayaran iuran JKN tetap berjalan dengan alokasi anggaran Rp 84,4 miliar.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
