BPPDRD Balikpapan Pangkas Verifikasi BPHTB Jadi 3 Hari, Kejar Target Rp175 Miliar

Durasi Baca: 5 menit

Ikhtisar: BPPDRD Balikpapan mempercepat verifikasi BPHTB maksimal tiga hari untuk mengejar target penerimaan Rp175 miliar.

Balikpapan TV - Hai Ces! Urusan peralihan hak atas tanah dan bangunan kini ditargetkan bisa bergerak lebih cepat di Balikpapan. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) memangkas proses pemeriksaan dan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi maksimal tiga hari kerja.

Langkah ini bukan sekadar soal memangkas waktu pelayanan. BPHTB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang ditargetkan menyumbang Rp175 miliar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan pada 2026.

Dari target tersebut, realisasi penerimaan yang disampaikan BPPDRD telah mencapai sekitar Rp100 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp75 miliar yang perlu dikejar hingga akhir tahun.

Kenapa proses BPHTB dipercepat?

Bagi masyarakat yang baru menyelesaikan transaksi jual beli tanah atau bangunan, pembayaran BPHTB merupakan salah satu tahapan yang perlu dibereskan sebelum proses peralihan hak berjalan lebih jauh.

BPPDRD Balikpapan kini mempercepat alur verifikasi pembayaran pada bagian Wajib Benda (Wabenda) dalam skema pelayanan terintegrasi. Pemeriksaan dan verifikasi internal ditargetkan selesai paling lama tiga hari kerja.

Percepatan tersebut diharapkan membuat proses administrasi tidak terlalu lama menunggu di satu tahapan. Bagi masyarakat, waktu penyelesaian menjadi bagian penting karena proses pengurusan hak atas tanah biasanya berkaitan dengan dokumen lain yang harus segera dilanjutkan.

Secara umum, BPHTB merupakan bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, termasuk dalam transaksi jual beli properti. BPPDRD Balikpapan juga menjelaskan BPHTB sebagai salah satu jenis pajak yang dibayarkan ketika terjadi perolehan hak atas tanah atau bangunan.