Balikpapan TV - Hai Cess! Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memasang target tinggi: realisasi serapan APBD minimal 92 persen pada akhir tahun anggaran 2025. Tekad itu ditegaskan Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, saat mengikuti rapat koordinasi daring bersama Kemendagri. Waktu yang tersisa memang tipis, hanya sekitar satu bulan, jadi strategi percepatan jadi harga mati.
Suasana rapat terasa padat makna. Banyak hal yang dibahas, mulai dari pengadaan lebih awal, efisiensi belanja lewat e-katalog, sampai penguatan kapasitas aparatur. Semua mengarah pada satu tujuan: memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk publik. Cerita lengkapnya menarik untuk diikuti, apalagi banyak detail di balik layar yang jarang tersorot. Yuk lanjut Cess, biar alurnya nyambung!
Kenapa Kaltim Optimistis Bisa Capai 92 Persen?
Pemerintah Kaltim menilai kondisi keuangan saat ini cukup stabil, terutama keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja. Menurut Ahmad Muzakkir, meski ada kendala berupa surat edaran penundaan pengadaan barang dan jasa, strategi percepatan sudah disiapkan sejak awal. Ini menjadi dasar kuat mengapa target 92 persen dinilai sangat mungkin dicapai.
Keyakinan itu juga diamini Kemendagri. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan bahwa percepatan wajib dilakukan karena waktu tinggal sedikit. Ia memastikan dukungan penuh dalam pendampingan teknis, termasuk penyelesaian juknis yang kerap memakan waktu.
Bagaimana Strategi Percepatan Bakal Dilakukan?
Strateginya cukup agresif. Ahmad Muzakkir menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa didorong untuk dimulai lebih awal. Belanja melalui e-katalog dan toko daring juga digencarkan agar birokrasi tidak memakan waktu lama. Pemerintah daerah turut memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk fleksibilitas pembayaran.
Dari sisi teknis, Dirjen Bina Keuangan Daerah Ahmad Fatoni memaparkan sejumlah langkah tambahan. Mulai percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, penyusunan juknis DAK lebih cepat, DED yang dilakukan sejak awal, sampai pembayaran berbasis termin. Semua diarahkan agar proses penyerapan bergerak tanpa hambatan.
Baca Juga: Keadilan di Ujung Pistol ini lah Thriller Drama Hukum kisah Raka dan Sistem Hukum yang Kian Kelam
Apa Tantangan Utamanya?
Tantangan terbesar masih berada pada pengadaan barang dan jasa. Dari total APBD Kaltim 2025, porsi besar dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Sayangnya, ribuan paket pengadaan dilaporkan masih belum berjalan. Jika tidak segera dieksekusi, bukan hanya serapan anggaran yang terhambat, tetapi juga layanan publik yang bergantung pada implementasi kegiatan.
Asisten Perekonomian Setda Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad, menekankan bahwa keterlambatan PBJ membawa dampak luas. Belanja pemerintah bersifat multiplier effect: ia menggerakkan ekonomi lokal, usaha kecil, hingga membuka lapangan kerja. Karena itu, ia mendesak agar proses tidak menunggu hingga Desember.
Seberapa Realistis Target 92 Persen Itu?
Capaian 92 persen sebenarnya bukan hal baru. Kaltim pernah menyentuh angka serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Rekam jejak itulah yang membuat target kali ini terasa cukup masuk akal. Asalkan percepatan berjalan konsisten, Kaltim punya peluang besar menutup tahun anggaran dengan hasil baik.
Namun, peringatan tetap disampaikan Kemendagri: waktu sangat terbatas. Eksekusi dinas-dinas menjadi faktor penentu. Jika mereka mampu bergerak dalam ritme cepat dan saling terkoordinasi, target itu akan lebih mudah diraih.
Apa Peran Pemprov dalam Mengawal Percepatan?
Pemprov Kaltim tidak tinggal diam. Mereka secara aktif mendorong semua pejabat pengadaan untuk menyelesaikan paket yang tertunda. Ujang Rachmad bahkan menegaskan bahwa biro PBJ siap membantu kapan saja, termasuk memberikan solusi cepat jika ada hambatan teknis.
Langkah lain adalah menyiapkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan PBJ berbasis MOOC. Model pelatihan ini memungkinkan pejabat mengakses materi kapan pun, membuat proses pembelajaran lebih fleksibel. Harapannya, aparatur semakin siap menghadapi ritme percepatan.
Apa Dampaknya Jika Target Tercapai?
Jika target serapan 92 persen berhasil diraih, sejumlah dampak positif bisa langsung dirasakan. Pertama, pembangunan fisik dan program strategis bisa berjalan tanpa jeda. Kedua, ekonomi daerah akan mendapat dorongan signifikan melalui belanja publik. Ketiga, citra pemerintah sebagai pengelola anggaran yang disiplin akan makin kuat.
Poin terpenting: belanja pemerintah bukan sebatas angka. Di lapangan, ia membantu perputaran usaha warga, menjaga stabilitas ekonomi, dan membuka peluang kerja baru.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!' Satya
FAQ
Q: Mengapa Kaltim menargetkan realisasi 92 persen?
Karena waktu pelaksanaan tinggal sedikit dan target ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Q: Apa hambatan terbesar dalam penyerapan APBD 2025?
Hambatan utama ada pada pengadaan barang dan jasa, terutama karena banyak paket belum dieksekusi.
Q: Bisakah target 92 persen dicapai?
Sangat mungkin, karena Kaltim punya pengalaman mencapai angka serupa pada tahun sebelumnya.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
