Balikpapan TV – Hai Cess! Langkah serius Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam memperkuat fondasi keuangannya kini makin jelas.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi penerimaan daerah untuk menjaga kemandirian pembangunan — apalagi posisi PPU kini strategis sebagai gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Waris saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Penerimaan Daerah (PAD dan DBH) untuk Mewujudkan PPU yang Unggul, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”, Selasa (21/10/2025) di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU.
“Kapasitas fiskal daerah menjadi fondasi utama bagi kemandirian pembangunan. Melalui penguatan PAD dan optimalisasi DBH, kita dapat memperluas ruang fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah berinovasi dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Waris dengan penuh keyakinan.
Suasana FGD berjalan interaktif, melibatkan pejabat OPD, akademisi, serta perwakilan instansi vertikal. Semangatnya satu: memperkuat kemandirian fiskal demi masa depan PPU yang berdaya saing di era IKN.
Mengapa Kapasitas Fiskal Jadi Kunci Pembangunan PPU?
Waris menekankan, posisi PPU yang berdekatan langsung dengan kawasan IKN membawa dua konsekuensi besar: peluang percepatan pembangunan sekaligus tekanan fiskal yang meningkat.
Daerah dituntut mampu membiayai kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.
Itulah sebabnya, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi prioritas utama.
Dengan kapasitas fiskal yang kuat, Pemkab bisa lebih leluasa berinovasi tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
“Posisi kita strategis. Tapi kalau keuangan daerah tidak kuat, kita bisa tertinggal dalam persaingan regional,” tegas Waris dalam sambutannya.
Baca Juga: UMKM Lokal Naik Kelas! Pemprov Kaltim Gandeng HIPPI Kembangkan SDM Unggul
Apa Tantangan Fiskal yang Dihadapi Penajam Saat Ini?
Meski punya potensi ekonomi besar, struktur PAD PPU masih didominasi sektor tradisional, seperti pertanian dan migas.
Potensi ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri jasa belum tergarap maksimal.
Selain itu, perubahan kebijakan fiskal nasional serta dinamika hubungan keuangan antara pusat dan daerah memaksa Pemkab untuk cepat beradaptasi.
Kondisi ini membuat perencanaan fiskal harus lebih cermat, transparan, dan berbasis data.
“Tantangan penguatan fiskal daerah masih cukup besar, mengingat struktur PAD kita belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil ekonomi daerah,” jelas Waris.
Namun, ia optimistis dengan perencanaan yang matang, tantangan ini bisa jadi momentum untuk transformasi ekonomi lokal.
Bagaimana Strategi Pemkab PPU dalam Meningkatkan PAD dan DBH?
Melalui forum FGD ini, Pemkab ingin melahirkan strategi konkret.
Waris menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, pusat, hingga sektor swasta dan masyarakat.
“Transformasi fiskal harus berjalan seiring dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Kita perlu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, memperbaiki basis data fiskal, dan memperluas ruang inovasi pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema PPP dan CSR,” paparnya.
PPP (Public Private Partnership) dan CSR (Corporate Social Responsibility) menjadi dua instrumen penting yang bisa dioptimalkan untuk mendukung proyek-proyek prioritas tanpa membebani APBD.
Langkah ini juga membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
Apa Harapan PPU Lewat Forum FGD Ini?
Bagi Waris, forum ini bukan sekadar diskusi formal, tapi wadah untuk merumuskan arah pembangunan ke depan.
Ia mengajak seluruh peserta berkontribusi aktif, memberikan ide, dan memperkuat komitmen bersama membangun PPU yang mandiri dan kompetitif.
“Kita harus siap bertransformasi. Dengan komitmen bersama, PPU dapat menjadi daerah yang unggul, sejahtera, dan berdaya saing sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara,” ujarnya menutup sambutan.
FGD ini menegaskan semangat baru birokrasi PPU: dari sekadar pengelola anggaran menjadi penggerak ekonomi daerah.
Fiskal bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana uang daerah kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan optimalisasi PAD serta DBH untuk menopang pembangunan daerah di era IKN.
Melalui FGD bertema penguatan fiskal, Pemkab mendorong transformasi tata kelola keuangan yang akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
Tujuannya jelas: membangun PPU yang mandiri, sejahtera, dan siap menjadi gerbang utama Ibu Kota Nusantara.
Yuk dukung terus langkah-langkah positif daerah dalam memperkuat fondasi fiskalnya.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV, teman update setia — “Bukan Sekadar Info Biasa" Satya
FAQ
1. Apa arti kapasitas fiskal bagi daerah seperti PPU?
Kapasitas fiskal adalah kemampuan daerah mengelola dan meningkatkan pendapatan untuk membiayai pembangunan secara mandiri.
2. Mengapa PAD dan DBH menjadi fokus penguatan?
Keduanya merupakan sumber utama pendanaan pembangunan daerah, terutama saat dukungan dana pusat terbatas.
3. Bagaimana peran masyarakat dan swasta dalam penguatan fiskal?
Melalui kolaborasi, investasi, dan dukungan CSR, sektor non-pemerintah bisa memperluas ruang fiskal daerah secara berkelanjutan.
DISKLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas dalam menganalisa struktur artikel untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
