Balikpapan TV - Hai Cess! Indonesia kini berada di peringkat ke-5 dunia dengan jumlah penduduk terbanyak yang tinggal di kawasan kumuh, yakni mencapai 33 juta jiwa pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Indonesia di bawah India (262 juta), Nigeria (64 juta), Bangladesh (41 juta), dan Pakistan (40 juta). Setelah Indonesia, posisi berikutnya ditempati Brasil, Kongo, Ethiopia, Filipina, dan Kenya.
Di balik gemerlap kota dan deretan gedung tinggi yang memantulkan citra kemajuan, masih tersisa wajah lain dari kehidupan urban—wajah yang menggambarkan ketimpangan sosial dan perjuangan hidup warga yang tinggal di permukiman kumuh. Realitas “dua dunia dalam satu kota” ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia. Yuk, kita kupas lebih dalam fenomena ini, Cess!
Mengapa Permukiman Kumuh Masih Menjadi Cerminan Kota di Indonesia?
Meski pembangunan pesat menghiasi berbagai kota besar, permukiman kumuh tetap tumbuh di sela-sela kemewahan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 2020 terdapat 4.170 hektare kawasan kumuh di Indonesia yang membutuhkan penanganan. Sebanyak 29,9 juta jiwa kala itu hidup di lingkungan padat dengan minim air bersih dan sanitasi.
Ketimpangan antarwilayah begitu terasa. Papua menempati posisi tertinggi dengan 40,3% rumah tangga kumuh, disusul NTT (31,2%) dan DKI Jakarta (22,1%). Ironisnya, bahkan di jantung pemerintahan dan pusat bisnis nasional pun, kawasan kumuh tetap eksis.
Istilah “1 Kota 2 Dunia” kini bukan lagi kiasan. Di balik tembok apartemen mewah dan pusat perbelanjaan megah, ada kehidupan lain yang serba sempit dan penuh keterbatasan. Di sana, anak-anak belajar di ruang sempit tanpa pencahayaan memadai, sementara orang tuanya bekerja keras di sektor informal demi bertahan hidup.
Baca Juga: Healing Santai di Pantai Biduk-Biduk Berau, Harmoni Alam dan Keindahan yang Menyegarkan
Apakah Pemerintah Sudah Berbuat?
Pemerintah sebenarnya sudah berupaya lewat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dasar, revitalisasi kawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tantangan besar masih menghadang.
Data UN-Habitat menunjukkan pada tahun 2018 sekitar 30,6% populasi perkotaan Indonesia tinggal di kawasan kumuh. Angka ini hanya turun tipis dalam beberapa tahun terakhir. BPS mencatat, rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni turun dari 10,04% pada 2020 menjadi 8,93% pada 2022 — progres ada, tapi lambat.
Apa Akar Masalah yang Membuat Kawasan Kumuh Terus Ada?
Akar permasalahan kawasan kumuh tak lepas dari faktor ekonomi dan ketimpangan kebijakan perumahan. Harga tanah dan properti yang terus melambung membuat warga berpenghasilan rendah tak mampu membeli atau menyewa rumah layak. Akibatnya, banyak yang memilih tinggal di lahan ilegal seperti bantaran sungai, pinggir rel, hingga kolong jembatan.
Di sisi lain, perencanaan tata kota yang kurang berpihak pada masyarakat kecil juga memperlebar jurang sosial. Infrastruktur dasar seperti air bersih, transportasi umum, dan ruang terbuka hijau seringkali hanya terpusat di kawasan elit, bukan di area padat penduduk.
Bagaimana Menghapus Stigma dan Membangun Harapan Baru?
Permukiman kumuh sering kali dipandang sebelah mata. Tak jarang penghuninya dianggap sumber masalah sosial, mulai dari kriminalitas hingga pencemaran lingkungan. Padahal, mereka adalah bagian dari denyut nadi kota—penjual, buruh, dan pekerja informal yang berperan penting dalam ekonomi lokal.
Solusi bukan sekadar memindahkan atau menggusur, tetapi memberdayakan. Pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan kebijakan permukiman inklusif, memastikan akses terhadap pendidikan, air bersih, dan kesehatan bagi semua lapisan. Keterlibatan warga dalam program penataan kawasan juga penting agar solusi yang dihasilkan lebih berkelanjutan.
Bisakah Permukiman Kumuh Hilang dari Peta Indonesia?
Permukiman kumuh tak bisa dihapus dengan satu kebijakan. Ini tentang pemerataan ekonomi, kebijakan perumahan terjangkau, dan keadilan sosial. Mengatasi kawasan kumuh berarti membangun manusia, bukan hanya membangun rumah.
Sebagaimana disampaikan seorang pengamat tata kota, “Pembangunan sejati bukan tentang beton, tapi tentang bagaimana setiap warga bisa hidup layak di tempat yang mereka sebut rumah.”
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah wajah kota-kotanya menjadi lebih adil dan manusiawi. Namun itu butuh komitmen bersama: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena kota yang maju bukan diukur dari tingginya gedung, tapi dari seberapa banyak warganya bisa hidup layak tanpa rasa takut akan tergusur.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV, teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
1. Mengapa jumlah warga di kawasan kumuh Indonesia masih tinggi?
Karena masih ada ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses perumahan layak, dan perencanaan kota yang belum inklusif.
2. Apa langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan angka kawasan kumuh?
Dengan memperluas program rumah subsidi, peningkatan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Apakah mungkin Indonesia bebas dari kawasan kumuh?
Mungkin, jika pembangunan kota difokuskan pada manusia dan keadilan sosial, bukan sekadar pembangunan fisik.
