Balikpapan TV - Hai Cess! Kritik tajam meluncur dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Pertamina. Ia menilai proyek pembangunan kilang minyak baru di Indonesia jalan di tempat selama lebih dari dua dekade. Bahkan, sejak krisis 1998, belum ada satu pun kilang baru yang benar-benar selesai dibangun, padahal kebutuhan energi nasional terus melonjak setiap tahun.
Dalam rapat koordinasi ekonomi energi pekan lalu, Purbaya menyebut Pertamina seperti “malas-malasan” mengeksekusi proyek besar yang sejatinya sudah dijanjikan puluhan tahun lalu. “Sejak krisis sampai sekarang, tidak ada satu pun kilang baru yang selesai dibangun. Padahal, kebutuhan energi terus meningkat,” ujarnya.
Kilang Mangkrak, Impor Membengkak
Catatan Balikpapan TV menunjukkan, kilang terakhir yang benar-benar baru di Indonesia adalah Balongan, Indramayu, yang beroperasi tahun 1994 dan hanya diperluas pada 2005. Setelah itu? Proyek Tuban, Bontang, berstatus rencana atau sekadar revitalisasi, hingga Kilang Balikpapan yang belum selesai dan belum dapat memberi kepastian penambahan kapasitas nyatanya.
Akibat stagnasi itu, Indonesia masih tergantung pada impor BBM. Data Kementerian Keuangan mencatat impor BBM meningkat 5–7 persen per tahun, sementara kapasitas kilang dalam negeri tetap mentok di sekitar 1 juta barel per hari. Kondisi ini membebani APBN karena subsidi energi terus membengkak dari tahun ke tahun.
Kritik Tajam Purbaya dan Respons Pemerintah
Purbaya bahkan mengungkap, pemerintah sempat menawarkan skema kerja sama Build, Operate, Transfer (BOT) dengan investor asal China—tapi ditolak Pertamina dengan alasan “kapasitas berlebih”. “Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
Kritik tersebut muncul hanya sehari sebelum insiden kebakaran kilang Pertamina Dumai, Riau, pada 1 Oktober 2025. Banyak pihak menganggap kebakaran itu jadi simbol nyata lemahnya tata kelola kilang nasional—dan memperkuat kritik Purbaya soal kemandekan proyek energi strategis.
Beda Nada dari Bahlil dan Pertamina
Menjawab polemik itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta publik tak menilai sepihak. Ia menegaskan, proyek kilang tetap jalan, khususnya Kilang Balikpapan dan Kilang Tuban. “Progres kilang Balikpapan sudah mencapai 96,5 persen dan mulai tahap commissioning. Ini bukti nyata pemerintah tetap jalan,” ujarnya dikutip Bloomberg Technoz.
Sementara Pertamina Patra Niaga menjelaskan, pembangunan kilang baru membutuhkan waktu panjang dan biaya jumbo. Perusahaan, kata mereka, harus berhati-hati agar tak membebani keuangan negara. Namun suara publik terlanjur lantang—banyak yang menilai alasan klasik semacam ini hanya menunda solusi energi nasional.
Risiko Energi dan Masa Depan Suram
Jurnalis energi Muhammad Al Azhari menilai lambannya realisasi proyek kilang mencerminkan lemahnya visi hilirisasi migas nasional. “Sudah 20 tahun kita bicara kemandirian energi, tapi tanpa kilang baru, semua itu hanya slogan,” ujarnya kepada Jaringan Promedia.
Menurut analis energi Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, jika proyek kilang baru terus tertunda, Indonesia terancam defisit pasokan hingga 300 ribu barel per hari pada 2030. “Selama proyek kilang belum tuntas, impor BBM akan terus tinggi,” tegasnya dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2024.
Tanpa tambahan kilang baru, Indonesia menghadapi risiko ganda: defisit energi dan ketergantungan impor. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi menekan APBN, inflasi naik, dan efeknya bisa menjalar ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan kilang baru dibangun, tapi mengapa Pertamina tak juga belajar dari masa lalu.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV, teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
