Andi Harun Persilakan Wartawan Membongkar Data yang Ditutupi Pejabat

Durasi Baca: 4 Menit

Ikhtisar: Andi Harun mengakui peran wartawan dalam menemukan persoalan publik dan mendorong keterbukaan pemerintahan Samarinda.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan. Namun, tidak semua persoalan masyarakat selalu terlihat dari balik meja birokrasi. Di sinilah temuan wartawan memiliki peran penting.

Wali Kota Samarinda Andi Harun bahkan mengakui, informasi dari wartawan terkadang membuka persoalan yang tidak tertangkap melalui laporan formal pemerintahan. Pernyataan itu mengemuka saat menerima pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS), Kamis (5/11/2026) malam.

Temuan Wartawan Bisa Membuka Persoalan yang Luput dari Pemerintah

Pertemuan berlangsung di Anjungan Karang Mumus, Balai Kota Samarinda, dalam agenda welcome dinner bersama jajaran pengurus SPS yang menghadiri rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-80 organisasi tersebut.

Hadir Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita, Wakil Ketua Umum SPS Suhendro Boroma, serta Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho.

Dalam pertemuan itu, Andi Harun menyampaikan bahwa kepala daerah tidak boleh merasa menjadi satu-satunya pihak yang memegang kebenaran. Pemerintahan membutuhkan ruang pertukaran gagasan, kritik, dan informasi dari luar birokrasi.

"Sebagai kepala daerah itu harus memperbanyak sharing dan tidak boleh menjadi agen tunggal dari kebenaran. Karena situasi terus berubah, apalagi di tengah tuntutan perbaikan dan peningkatan tata kelola," ungkap Andi Harun.

Ia kemudian menjelaskan peran informasi jurnalistik dalam membantu pemerintah melihat persoalan yang mungkin luput dari pengamatan formal.

"Saya bersyukur dibantu oleh banyak teman-teman wartawan. Dengan begitu saya bisa melihat sisi lain yang tidak saya lihat. Kadang-kadang teman-teman wartawan justru bisa membongkar sesuatu yang tidak saya lihat secara formal sehari-hari," tuturnya.

Menurut Andi Harun, pemberitaan mengenai kondisi infrastruktur maupun persoalan pelayanan masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung dan mengambil langkah penyelesaian.

Baca Juga: Jual Es Krim Merugi, Gissel Datangi PLN Samarinda Bawa Es Krim Cair Minta Penjelasan

Andi Harun Persilakan Wartawan Menguji Pernyataan Pemerintah

Pernyataan tersebut tidak berhenti pada pengakuan mengenai manfaat informasi dari media. Andi Harun juga mempersilakan wartawan memeriksa pernyataan pemerintah melalui fakta di lapangan.

Ia secara khusus meminta wartawan menyampaikan informasi apabila menemukan pejabat yang menutupi data.

"Kalau saya bilang ada, memang ada. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama pahami keadaan ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, ucapan saya ini silakan dicek. Kalau ada pejabat yang menutupi data, beritahu saya," tegasnya.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pandangannya mengenai kepercayaan publik. Menurut Andi Harun, kepercayaan seorang pemimpin harus dibangun melalui kesesuaian antara ucapan, kebijakan, dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menilai kritik dan informasi dari pers dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melihat kembali kebijakan serta persoalan pelayanan masyarakat.

Baca Juga: Warga Dobrak Pintu Kontrakan untuk Selamatkan Anak dari Kebakaran di Samarinda

Independensi Pers Menjadi Bagian Penting Pengawasan Publik

Hubungan pemerintah dengan perusahaan pers memang membutuhkan komunikasi. Namun, fungsi jurnalistik juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 juga menyebutkan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Tantangan kemerdekaan pers masih menjadi perhatian nasional. Dewan Pers mencatat Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2025 mencapai 69,44, masuk kategori cukup bebas.

Dalam laporan kinerjanya pada Juni 2026, Dewan Pers juga menyebut sedikitnya 11 kasus yang berkaitan dengan ancaman terhadap jurnalis dipantau sepanjang 2026 hingga laporan tersebut diterbitkan. Kasus tersebut mencakup teror, kekerasan fisik, serangan digital, gugatan perdata, dan dugaan penculikan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hubungan pemerintah dan media tidak cukup berhenti pada komunikasi kelembagaan. Independensi serta keselamatan kerja jurnalistik juga menjadi bagian dari ekosistem pers.

Baca Juga: 200 Ribu Meter Kubik Air Track Dayung Jadi Penyangga Pasokan Bersih Samarinda

Samarinda Menjadi Tuan Rumah HUT ke-80 SPS

Pertemuan Andi Harun dengan pengurus SPS merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-80 SPS dan Rakernas 2026 yang diselenggarakan di Kalimantan Timur pada 4–7 November 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan perwakilan pengurus SPS dari berbagai daerah di Indonesia. Agenda nasional ini juga mencakup dialog media, kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta SPS Awards.

Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kota Samarinda dalam pertemuan tersebut.

"Terima kasih atas jamuannya, Pak. Makanannya enak, mengenyangkan dan menyenangkan," ujar Januar.

Dalam kesempatan itu, Januar juga menyerahkan cinderamata kepada Andi Harun sebagai penanda silaturahmi antara SPS dan Pemerintah Kota Samarinda.

Andi Harun mengaku merasa terhormat menerima kunjungan tersebut. Ia menilai pertemuan informal memberikan kesempatan bagi pemerintah dan insan pers untuk bertukar pandangan di luar agenda kedinasan.

"Saya justru merasa terhormat bisa menjamu dan bersilaturahim dalam keadaan santai. Kita bisa berbincang-bincang hangat untuk saling bertukar pikiran," ungkapnya.

Ia berharap pers terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan berkontribusi dalam penguatan demokrasi.

Bagi masyarakat, hubungan pemerintah dan media memiliki arti ketika informasi yang disampaikan dapat membantu mengungkap persoalan, menguji kebijakan, dan menjaga kepentingan publik.

Poin Penting

• Andi Harun mengakui temuan wartawan dapat membuka persoalan yang luput dari pengamatan formal pemerintah.

• Wali Kota Samarinda meminta wartawan melaporkan pejabat yang menutupi data.

• UU Pers mengatur fungsi media sebagai sarana informasi dan kontrol sosial.

• HUT ke-80 SPS dan Rakernas 2026 berlangsung di Kalimantan Timur pada 4–7 November.

Insight Redaksi

Kepala daerah boleh bersahabat dengan pers, tetapi kedekatan tidak boleh membuat kritik kehilangan tempat. Pemerintah membutuhkan informasi, sementara masyarakat membutuhkan media yang berani menguji kekuasaan. Bubuhan media di Kaltim harus ingat, independensi bukan hiasan organisasi. Kepentingan publik tetap nomor satu, Ces!

Pemerintah daerah perlu membuka akses informasi, sementara media harus konsisten memeriksa fakta dan mengawal kebijakan tanpa kehilangan independensinya.

Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam agar semakin banyak yang memahami pentingnya pers dalam mengawal pemerintahan.

Ikuti terus perkembangan pemerintahan dan informasi Kalimantan Timur bersama BalikpapanTV.id. Sebab, berita yang baik bukan hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga membantu masyarakat memahami haknya.

Dari ruang pertemuan hingga persoalan masyarakat, pers punya tugas penting. Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Apa yang dibahas Andi Harun bersama pengurus SPS?

Pertemuan membahas dinamika pemberitaan Kalimantan Timur, keterbukaan pemerintah, dan peran pers dalam mengawal pembangunan.

2. Siapa saja pengurus SPS yang hadir?

Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita, Wakil Ketua Umum SPS Suhendro Boroma, serta Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho.

3. Apa fungsi pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999?

Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, termasuk mengawasi kepentingan umum.

Sumber Informasi

1. Kaltim Post, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Pengurus SPS Perkuat Komunikasi dengan Pers, Ainur Rofiah, 6 November 2026.

2. PPID Pemerintah Kota Samarinda, Andi Harun: Pers Bukan Sekadar Mitra Publikasi, tetapi Kekuatan Demokrasi dan Pengawal Tata Kelola, November 2026.

3. Dewan Pers, Dewan Pers Laporkan Kinerjanya di Semester Pertama 2026, 16 Juni 2026.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

5. Pemerintah Kota Samarinda, SPS Apresiasi Kepemimpinan Andi Harun, 28 Oktober 2026.

Diolah kembali dengan angle dan gaya jurnalistik BalikpapanTV.id.

Editor : Arya Kusuma