Saat Anggaran Dinas Menyusut, Occupancy Rate di Balik Pintu Hotel Samarinda Ikut Diuji

Industri perhotelan di Samarinda yang menggambarkan tantangan industri jasa akomodasi di tengah penyesuaian anggaran pemerintah dan upaya memperkuat ekonomi lokal.

Durasi Baca: 5 menit

Ikhtisar: Penerimaan sektor hotel dan restoran Samarinda mencapai Rp166,9 miliar hingga September 2026, di tengah penyesuaian anggaran pemerintah yang ikut memengaruhi aktivitas bisnis. Wali Kota Andi Harun menolak kebijakan yang mengistimewakan hotel milik BUMD dan menegaskan pentingnya persaingan sehat. Bagi industri, tantangannya kini bukan hanya mempertahankan okupansi, tetapi juga membangun pasar yang tidak bergantung pada kegiatan pemerintah.

Balikpapan TV - Hai Ces! Hotel bukan cuma tempat singgah untuk beristirahat. Di balik kamar yang terisi, ada pekerja yang menyiapkan ruangan, restoran yang melayani tamu, pemasok bahan makanan, hingga pelaku UMKM yang berharap produknya mendapat tempat di pasar.

Ketika belanja pemerintah diperketat, perputaran bisnis itu ikut menghadapi ujian. Di Samarinda, persoalannya bukan sekadar berapa banyak kamar yang terisi, melainkan bagaimana industri perhotelan dan restoran tetap menghidupkan ekonomi lokal tanpa bergantung pada satu sumber pelanggan.

Penerimaan Rp166,9 miliar, tetapi tantangan belum selesai

Sektor hotel dan restoran masih menjadi salah satu penopang ekonomi Kota Samarinda. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun, kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 mencapai Rp209,8 miliar.

Hingga September 2026, penerimaannya tercatat Rp166,9 miliar.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dari sektor hotel dan restoran masih menghasilkan penerimaan yang besar bagi daerah.

Meski demikian, pemerintah kota mengakui bahwa penyesuaian anggaran ikut memberi tekanan terhadap aktivitas usaha. Andi Harun menyebut APBD Samarinda yang sebelumnya sekitar Rp5,8 triliun mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,4 triliun.

Perubahan tersebut berpengaruh terhadap belanja perjalanan dinas, konsumsi, dan kegiatan lain yang selama ini turut mendatangkan pelanggan bagi hotel, restoran, serta penyedia jasa boga.

“Yang kita efisiensi itu perjalanan dinas, biaya makan-minum. Dulu ketika APBD kita naik, itu juga berpengaruh terhadap usaha restoran, jasa boga atau katering. Sekarang kita harus melakukan penyesuaian terhadap belanja,” ujar Andi Harun dalam kegiatan pelantikan pengurus BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Rabu, 7 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan antara keputusan anggaran dan aktivitas ekonomi. Penghematan belanja pemerintah bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga perubahan permintaan bagi usaha yang selama ini melayani kegiatan kedinasan.

Kamar hotel dan rantai ekonomi yang mengikutinya

Dampak terhadap sektor perhotelan tidak cukup dibaca dari penerimaan pajak. Tingkat penghunian kamar atau TPK juga memberikan gambaran tentang seberapa besar kapasitas akomodasi yang digunakan tamu.

Data yang diberitakan RRI dengan merujuk statistik BPS menunjukkan TPK hotel berbintang di Samarinda pada Juli 2026 sebesar 56,96 persen. Angka tersebut turun 7,60 persen dibandingkan Juni 2026 dan 3,47 persen dibandingkan Juli 2025, sesuai perbandingan yang dilaporkan.

Sementara itu, data BPS untuk Maret 2026 mencatat TPK hotel berbintang Samarinda sebesar 49,68 persen. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2026 maupun Maret 2025.

Perbedaan pergerakan tersebut menjadi pengingat bahwa kondisi okupansi tidak selalu bergerak dalam satu arah. Data bulanan dapat berubah mengikuti musim perjalanan, kegiatan bisnis, agenda pertemuan, dan faktor lain yang memengaruhi kedatangan tamu.

Efisiensi anggaran merupakan salah satu faktor yang disebut pemerintah dan pelaku industri. Namun, tanpa data tambahan, tidak tepat jika seluruh perubahan okupansi dianggap semata-mata disebabkan oleh kebijakan tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah efek berantai ketika permintaan hotel melemah. Sebuah kegiatan di hotel dapat melibatkan penyedia makanan, tenaga kebersihan, petugas keamanan, pekerja teknis, transportasi, hingga pemasok barang kebutuhan operasional.

Bila pesanan berkurang, peluang transaksi bagi pihak-pihak tersebut juga dapat menyusut. Besarnya dampak terhadap pekerja dan usaha kecil di Samarinda tetap perlu dibuktikan melalui data dan wawancara langsung, bukan diasumsikan dari angka okupansi saja.

Di sinilah kontribusi industri perhotelan memiliki arti yang lebih luas daripada penerimaan daerah. Hotel dan restoran merupakan bagian dari ekosistem jasa yang menghubungkan pengunjung, tenaga kerja, pelaku usaha, dan pemasok lokal.

Pemerintah tidak ingin menjadi pesaing pelaku usaha

Di tengah tekanan bisnis tersebut, muncul persoalan mengenai posisi pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri.

Salah satu opsi yang sempat menjadi pembahasan adalah memberikan perlakuan khusus kepada hotel milik badan usaha milik daerah (BUMD), misalnya dengan mengarahkan kegiatan dinas atau tamu daerah untuk menggunakan hotel tersebut.

Andi Harun menolak opsi itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menciptakan kondisi yang mendukung persaingan sehat, bukan mengarahkan pasar untuk menguntungkan satu pelaku usaha.

Prinsip tersebut penting karena keputusan pemerintah dalam memilih tempat kegiatan dapat memengaruhi distribusi peluang bisnis. Apabila penggunaan hotel tertentu diwajibkan tanpa dasar yang jelas, pelaku usaha lain berisiko kehilangan kesempatan untuk bersaing mendapatkan pelanggan.

Sebaliknya, persaingan yang terbuka memberi ruang bagi setiap hotel untuk menawarkan harga, fasilitas, pelayanan, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pemerintah tetap memiliki peran penting, tetapi perannya tidak harus berupa penciptaan permintaan melalui pengutamaan perusahaan tertentu. Pemerintah dapat memperbaiki pelayanan publik, memberikan kepastian administrasi, dan mengurangi hambatan yang menyulitkan investasi.

Sikap ini juga sejalan dengan pandangan Andi Harun mengenai kontribusi industri perhotelan terhadap kualitas pelayanan kota.

“Hotel memberikan nilai standar, tambahan standar bagi kota, yakni standar hospitality kota,” ujarnya.

Artinya, kualitas industri perhotelan bukan hanya urusan pemilik bisnis. Pelayanan yang baik ikut membentuk pengalaman pengunjung terhadap Samarinda, termasuk mereka yang datang untuk bekerja, menghadiri kegiatan, atau berwisata.

SLF dan PBG, urusan administrasi yang berpengaruh pada usaha

Salah satu ruang yang dapat diperbaiki pemerintah adalah pelayanan perizinan dan penyelesaian hambatan administratif, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bagi pelaku usaha, kepastian mengenai persyaratan dan penyelesaian dokumen merupakan bagian dari kepastian operasional. Proses yang tidak jelas dapat menyulitkan perencanaan investasi, renovasi, atau pemanfaatan bangunan.

Namun, penyederhanaan pelayanan bukan berarti menghapus persyaratan keselamatan dan ketentuan bangunan. Yang diperlukan adalah prosedur yang jelas, informasi yang mudah dipahami, serta penyelesaian permohonan sesuai ketentuan.

Pemerintah kota juga perlu memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses secara adil oleh seluruh pelaku usaha, bukan hanya perusahaan yang memiliki kedekatan atau kapasitas administratif lebih besar.

Pendekatan ini membuat peran pemerintah lebih konkret. Persaingan sehat tidak cukup dinyatakan sebagai prinsip; prinsip itu harus terlihat dalam kualitas pelayanan, kepastian aturan, dan konsistensi penerapan kebijakan.

Produk UMKM bisa menemukan pasar melalui hotel

Peluang lain berada di dalam rantai pasok industri perhotelan dan restoran.

Dalam agenda bersama PHRI Samarinda, Andi Harun menyinggung produk sabun buatan pelaku usaha mikro yang diperkenalkan kepada kalangan industri. Contoh ini menunjukkan kemungkinan hotel menjadi pasar bagi produk lokal, selain sebagai penyedia kamar dan layanan konsumsi.

Namun, memperkenalkan produk tidak otomatis berarti produk tersebut sudah menjadi pemasok rutin. Untuk menilai manfaat ekonominya, perlu diketahui apakah produk telah melewati proses seleksi, memenuhi standar kebutuhan hotel, memperoleh pesanan, dan digunakan secara berkelanjutan.

Bagi UMKM, pasar hotel berpotensi membuka kesempatan untuk memperluas penjualan. Di sisi lain, pelaku usaha perlu menyiapkan kualitas produk yang konsisten, kapasitas produksi, kemasan, ketepatan pengiriman, dan harga yang sesuai.

Hotel pun memiliki kebutuhan operasional yang harus dipenuhi. Kerja sama akan lebih berkelanjutan apabila produk lokal mampu memenuhi standar yang diperlukan, bukan semata-mata dibeli sebagai bentuk dukungan sesaat.

Dengan demikian, peluang ekonomi tidak berhenti pada ajakan menggunakan produk lokal. Yang lebih penting adalah terbentuknya hubungan bisnis yang memberi manfaat bagi pemasok dan pembeli.

PHRI mendorong hotel mencari pasar di luar kegiatan dinas

Tekanan belanja pemerintah juga menjadi perhatian pengurus baru BPC PHRI Samarinda periode 2026–2031.

Ketua BPC PHRI Samarinda, Leni Marlina, menilai pelaku industri perlu membangun kegiatan secara mandiri agar bisnis tidak terus bergantung pada agenda instansi pemerintah.

“Tapi coba kita saling berkolaborasi, membangun inovasi, misalkan tuh kita bikin kegiatan-kegiatan atau event-event secara mandiri,” ujar Leni.

Dorongan tersebut membuka arah lain bagi industri perhotelan. Hotel dapat memperkuat pasar dari kegiatan perusahaan swasta, pertemuan komunitas, acara keluarga, kegiatan pariwisata, dan agenda lain yang sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Namun, penyelenggaraan acara mandiri membutuhkan perhitungan bisnis. Pengelola perlu memahami kebutuhan calon pengunjung, biaya operasional, potensi pendapatan, dan kemungkinan kerja sama dengan pelaku usaha lain.

Kolaborasi antarpelaku industri juga dapat memperluas manfaat ekonomi. Sebuah acara yang mendatangkan pengunjung berpotensi menciptakan permintaan bagi akomodasi, restoran, transportasi, serta usaha lokal lainnya.

Strategi tersebut bukan jaminan bahwa seluruh tekanan bisnis akan segera teratasi. Akan tetapi, diversifikasi pelanggan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber permintaan.

Bagi Samarinda, tantangannya adalah memastikan bahwa peluang tersebut berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang nyata dan berkelanjutan, bukan hanya berhenti sebagai rencana.

Persaingan sehat dimulai dari sikap pemerintah

Penolakan terhadap pengutamaan hotel BUMD menegaskan prinsip yang ingin dijaga Pemerintah Kota Samarinda. Andi Harun menyatakan pemerintah tidak seharusnya mengambil posisi sebagai pesaing bagi sektor swasta.

“Enggak, kita tidak akan buat kebijakan seperti itu karena sebenarnya ekonomi itu berputar di swasta. Posisi pemerintah itu menyiapkan landasan agar ekonomi swastanya terbang, bukan justru menjadi penghalang,” ujar Andi Harun saat ditemui pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Prinsip tersebut menjadi relevan ketika industri menghadapi tekanan permintaan. Pemerintah memang memiliki kewenangan mengatur penggunaan anggaran dan fasilitas publik, tetapi keputusan yang menyangkut kegiatan kedinasan perlu tetap mempertimbangkan aturan pengadaan, kebutuhan kegiatan, serta prinsip persaingan yang adil.

Andi Harun juga menyampaikan filosofi dalam menjalankan pemerintahan, “Kalau kamu enggak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat buruk.”

Pernyataan itu menempatkan tanggung jawab pemerintah bukan hanya pada upaya membantu pelaku usaha, melainkan juga pada kewajiban untuk tidak menambah hambatan yang tidak diperlukan.

Bagi industri hotel dan restoran Samarinda, tantangan berikutnya adalah membangun sumber permintaan yang lebih beragam, menjaga kualitas pelayanan, dan memperkuat hubungan dengan pemasok lokal. Bagi pemerintah, pekerjaan rumahnya adalah memastikan kebijakan dan pelayanan publik benar-benar mendukung persaingan yang sehat.

Poin Penting

Penerimaan sektor hotel dan restoran Samarinda mencapai Rp166,9 miliar hingga September 2026, sedangkan realisasi sepanjang 2025 tercatat Rp209,8 miliar.
Penyesuaian APBD dari sekitar Rp5,8 triliun menjadi Rp3,4 triliun disebut ikut memengaruhi perjalanan dinas, belanja konsumsi, dan aktivitas jasa boga.
Wali Kota Andi Harun menolak kebijakan yang mengistimewakan hotel BUMD untuk kegiatan pemerintah.
Produk UMKM berpeluang masuk ke rantai pasok hotel, tetapi manfaatnya perlu diukur dari transaksi dan kerja sama yang benar-benar berlangsung.
PHRI Samarinda mendorong pelaku industri memperkuat kolaborasi dan menyelenggarakan acara mandiri untuk memperluas pasar.

Insight Redaksi

Angka penerimaan daerah menunjukkan besarnya peran hotel dan restoran dalam ekonomi Samarinda. Namun, ketahanan industri tidak cukup dinilai dari pajak yang masuk ke kas daerah. Ukurannya juga terletak pada kemampuan usaha mempertahankan kegiatan operasional, membuka peluang bagi pemasok lokal, dan menciptakan permintaan yang tidak bergantung pada belanja pemerintah.

Sikap pemerintah yang tidak mengistimewakan hotel tertentu merupakan langkah penting untuk menjaga persaingan. Meski begitu, prinsip tersebut perlu diikuti pelayanan perizinan yang pasti, aturan yang konsisten, serta upaya memperluas aktivitas ekonomi kota.

Di sisi lain, industri juga perlu membangun pasar secara mandiri. Kolaborasi PHRI, acara yang menarik pengunjung, dan kemitraan dengan UMKM dapat menjadi bagian dari strategi tersebut. Hasilnya tetap harus dinilai berdasarkan perkembangan bisnis yang nyata, bukan sekadar rencana.

Bagi pelaku usaha lokal, peluang yang paling berarti adalah ketika kebijakan yang adil bertemu dengan permintaan pasar yang berkelanjutan. Dari situ, manfaat industri perhotelan dapat menjangkau lebih banyak orang, bukan hanya berhenti pada transaksi kamar dan restoran.

Kalau Ikam sedang melihat perkembangan ekonomi Samarinda, isu ini layak diperhatikan karena keputusan anggaran dan kebijakan usaha ikut menentukan bagaimana peluang ekonomi dibagikan kepada masyarakat.

Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Berapa penerimaan sektor hotel dan restoran Samarinda pada 2026?

Berdasarkan data Bapenda yang disampaikan Wali Kota Andi Harun, penerimaannya mencapai Rp166,9 miliar hingga September 2026.

2. Mengapa efisiensi anggaran berdampak pada hotel dan restoran?

Pengurangan perjalanan dinas, belanja makan-minum, dan kegiatan kedinasan dapat mengurangi sebagian permintaan terhadap kamar hotel, ruang pertemuan, restoran, serta jasa boga. Namun, besarnya dampak perlu dinilai bersama faktor lain yang memengaruhi bisnis.

3. Apakah Pemkot Samarinda akan mengutamakan hotel milik BUMD?

Andi Harun menyatakan tidak akan membuat kebijakan yang mengarahkan kegiatan pemerintah untuk mengistimewakan hotel BUMD. Ia menekankan pentingnya persaingan yang sehat bagi seluruh pelaku usaha.

4. Bagaimana hotel dapat membantu UMKM lokal?

Hotel dapat membuka peluang sebagai pembeli produk lokal untuk kebutuhan operasional, seperti perlengkapan kamar dan produk konsumsi. Keberhasilan kerja sama bergantung pada kualitas, harga, kapasitas produksi, serta keberlanjutan pesanan.

5. Apa strategi PHRI Samarinda menghadapi efisiensi?

Ketua BPC PHRI Samarinda, Leni Marlina, mendorong kolaborasi dan penyelenggaraan acara secara mandiri untuk mendatangkan pengunjung serta memperluas sumber pendapatan industri.

Sumber Informasi

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dan publikasi Kominfonews, keterangan Wali Kota Andi Harun pada 7 Oktober 2026.
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, data kontribusi sektor hotel dan restoran terhadap PAD yang disampaikan pemerintah kota.
Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, statistik tingkat penghunian kamar hotel berbintang tahun 2026.
RRI Samarinda, laporan penerimaan sektor hotel dan restoran serta tingkat penghunian kamar.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, keterangan Ketua BPC PHRI Samarinda, Leni Marlina, mengenai efisiensi dan strategi penyelenggaraan acara mandiri.

Editor : Arya Kusuma