Durasi Baca: 5 menit
Ikhtisar: Andi Harun membedakan mekanisme bankeu dan pokir DPRD Kaltim serta meminta polemik anggaran dikembalikan pada aturan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi polemik bankeu dan pokir DPRD Kaltim, khususnya soal aspirasi anggota dewan dari Dapil Samarinda dan penggunaannya dalam APBD.
Persoalannya bukan sekadar soal daerah mana mendapat anggaran, tetapi bagaimana bankeu dan pokir ditempatkan sesuai mekanisme perencanaan. Simak duduk perkaranya, Ces!
Apa yang membedakan bankeu dengan pokir DPRD?
Andi Harun menilai polemik muncul karena bankeu dan pokir dianggap berada dalam konstruksi yang sama, padahal keduanya memiliki mekanisme berbeda.
Menurutnya, APBD Provinsi Kaltim memang mencakup seluruh 10 kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD Kaltim dapat menentukan kebijakan bantuan keuangan berdasarkan kebutuhan daerah.
Ia bahkan menyebut Mahakam Ulu dan Kutai Barat sebagai contoh daerah yang memiliki kapasitas fiskal berbeda. Jika kebutuhan pembangunan membuat kedua daerah tersebut memperoleh bankeu lebih besar, Samarinda menurutnya tidak mempermasalahkan.
“Kalau misalnya Provinsi Kaltim memutuskan untuk tahun 2027 hanya dua kabupaten ini yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan, kita juga ikhlas,” ujar Andi Harun.
Perbedaannya ada pada pokir. Andi Harun mengaitkan pokir dengan proses penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan rapat dengar pendapat.
Baca Juga: Teras Samarinda 2 Dibuka September, 22 Personel Siaga dan Parkir Dipusatkan
Pokir DPRD punya kaitan dengan aspirasi dapil
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai kajian permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari risalah rapat dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
Aturan tersebut juga menyebut pokir perlu diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kapasitas riil anggaran.
Andi Harun menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar pandangannya mengenai posisi dapil dalam pembahasan pokir.
Menurut dia, anggota DPRD Kaltim yang terpilih dari Dapil Samarinda memperoleh mandat politik dari masyarakat Samarinda. Aspirasi yang dihimpun melalui reses pun berkaitan dengan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kalau APBD itu rumah besarnya untuk 10 kabupaten kota, itu benar. Tapi kalau pokir itu berlaku prinsip representasi elektoral yang dia harus kembalikan kepada dapil masing-masing,” tegas Andi Harun.
Dengan demikian, ia memandang cakupan APBD provinsi dan asal aspirasi dalam pokir sebagai dua hal yang perlu dibedakan.
Baca Juga: Varia Niaga Diminta Perkuat Bisnis Pangan Saat Inflasi Samarinda Masih Jadi Sorotan
Polemik bermula dari pernyataan soal Dapil Samarinda
Perdebatan ini mencuat setelah Andi Harun menyampaikan adanya indikasi pokir anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang diduga dialokasikan ke luar Samarinda.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Samarinda pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Saat itu, Andi Harun menyebut masih melakukan penelusuran dan belum mengungkap nama anggota dewan maupun daerah yang diduga menjadi tujuan alokasi. Ia memilih mengumpulkan data agar persoalan tersebut tidak berubah menjadi tudingan tanpa dasar.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud atau Hamas.
Usai memimpin Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim pada Senin, 10 Agustus 2026, Hamas berpandangan anggota DPRD provinsi memiliki tanggung jawab terhadap seluruh wilayah Kaltim.
Ia juga menilai bantuan keuangan dari APBD provinsi tidak harus dibatasi berdasarkan dapil anggota dewan yang mengusulkan.
“Anggota DPRD provinsi itu harus seluruh Kaltim, bukan hanya misalnya Samarinda,” ujar Hamas.
Andi Harun nilai ketimpangan daerah punya instrumen anggaran lain
Andi Harun tidak mempermasalahkan jika pemerintah provinsi memberikan dukungan lebih besar kepada daerah tertentu karena kebutuhan pembangunan.
Menurutnya, persoalan ketimpangan antarwilayah tidak harus diselesaikan dengan menggeser pokir dari satu dapil ke dapil lain.
“Kalau ada daerah yang dipertimbangkan harus dapat nilai lebih, tidak harus sumbernya dari pokir. Tapi dari bantuan keuangan dari pemerintah,” katanya.
Pandangan tersebut menempatkan bankeu sebagai salah satu instrumen pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan kepada kabupaten/kota sesuai kebijakan dan kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, pokir berada dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan berasal dari hasil penyerapan aspirasi DPRD. Permendagri 86/2017 saat ini tercatat masih berstatus berlaku.
Andi Harun minta polemik dikembalikan pada dokumen APBD
Dalam perdebatan mengenai jumlah anggota DPRD dan besaran anggaran, Andi Harun meminta masyarakat melihat dokumen APBD sebagai rujukan.
Ia menilai jumlah wakil suatu daerah di DPRD tidak otomatis menjadi dasar untuk menentukan besaran anggaran yang diterima daerah tersebut.
“Masyarakat sekarang semakin pintar, Pak Ketua. Bisa menguji pernyataan kita melalui buku APBD,” ujarnya.
Menurut Andi Harun, pembahasan anggaran perlu bertumpu pada dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar perbandingan jumlah wakil politik.
Ia juga menyarankan pembahasan mengenai bankeu dan pokir dilakukan secara akademik dengan melibatkan pakar hukum maupun pemerintahan dari perguruan tinggi di Kaltim.
“Semakin jadi pejabat, semakin harus belajar. Tidak boleh berhenti belajar,” kata Andi Harun.
Baca Juga: 35 Karhutla Tercatat di Samarinda, Musim Kemarau Jadi Perhatian BPBD
Poin Penting:
- Bankeu merupakan instrumen anggaran pemerintah provinsi untuk mendukung kabupaten/kota berdasarkan kebijakan dan kebutuhan pembangunan.
- Pokir DPRD berasal dari kajian permasalahan pembangunan berdasarkan penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur penelaahan pokir dan penyelarasannya dengan prioritas pembangunan serta kapasitas anggaran.
- Andi Harun menilai pokir perlu dikaitkan dengan representasi elektoral anggota DPRD berdasarkan dapil.
- Hamas berpandangan anggota DPRD provinsi memiliki tanggung jawab terhadap seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Insight Redaksi
Polemik bankeu dan pokir menunjukkan pentingnya membedakan ruang kebijakan anggaran dengan jalur aspirasi politik. Dokumen APBD dan aturan perencanaan harus menjadi rujukan bersama, bukan sekadar arena adu argumentasi. Bubuhan Samarinda tentu ingin pembangunan berjalan tanpa sekat antardaerah. Yang paling penting, perdebatan jangan sampai mengaburkan kebutuhan masyarakat.
Dokumen APBD perlu dibaca bersama sebelum pernyataan politik berkembang menjadi perdebatan panjang yang membingungkan publik.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya pembahasan bankeu dan pokir kada berhenti sebagai polemik politik saja.
Polemik anggaran boleh berbeda pandangan, tetapi arah akhirnya harus jelas: pembangunan Kaltim yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Update info hanya di Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa yang dimaksud bankeu dalam polemik ini?
Bankeu merupakan bantuan keuangan yang menjadi bagian dari kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk mendukung daerah penerima sesuai kebutuhan dan ketentuan.
2. Apa yang dimaksud pokir DPRD?
Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh melalui risalah rapat dengar pendapat dan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
3. Apa dasar aturan pokir DPRD?
Salah satu dasar yang dirujuk dalam pembahasan ini adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya Pasal 178.
4. Mengapa Dapil Samarinda menjadi bagian polemik?
Andi Harun menilai anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda memiliki mandat elektoral dari masyarakat Samarinda sehingga aspirasi hasil reses perlu dikaitkan dengan wilayah tersebut.
5. Apa sikap Andi Harun terhadap daerah yang membutuhkan anggaran lebih besar?
Ia menyatakan tidak mempermasalahkan jika daerah dengan kapasitas fiskal atau kebutuhan pembangunan tertentu memperoleh dukungan bankeu lebih besar.
Sumber Informasi
Media Kaltimpost, dengan judul “Andi Harun Tanggapi Pernyataan Hamas soal Bankeu dan Pokir: Jangan Keliru Memahami Aturan”, oleh M Hafiz Alfaruqi. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id. Informasi polemik dan perkembangan terbaru juga diverifikasi melalui pemberitaan Headline Kaltim.
