Ikhtisar: Disdag Samarinda menyerap aspirasi pedagang Pasar Pagi jelang penataan tahap dua, fokus pada kepastian waktu, lapak, dan validasi data.
Balikpapan TV - Hai Cess! Dinas Perdagangan Kota Samarinda mulai bergerak menghimpun aspirasi pedagang Pasar Pagi menjelang rencana penataan tahap dua. Langkah ini dilakukan lewat forum diskusi terbuka yang difasilitasi DPRD Kota Samarinda, jadi ruang bicara langsung antara pedagang dan pemerintah, tanpa muter-muter, singkat tapi kena sasaran.
Forum ini langsung masuk inti persoalan. Pedagang menyampaikan masukan, keluhan, dan harapan sebagai bahan pertimbangan sebelum kebijakan lanjutan diambil. Supaya ikam ndak ketinggalan konteks dan gambaran besarnya, baca terus sampai akhir Cess!
Apa tujuan Disdag Samarinda menyerap aspirasi pedagang Pasar Pagi?
Langkah penyerapan aspirasi ini dijalankan sebagai respons atas kebutuhan pedagang akan kepastian. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nurrahmani, menegaskan seluruh hasil diskusi akan dirangkum lalu disampaikan kepada Wali Kota Samarinda sebagai dasar penentuan kebijakan penataan tahap dua.
Forum dialog menjadi wadah penting karena pedagang bisa menyampaikan langsung kondisi lapangan. Bukan sekadar catatan administratif, tapi juga pengalaman nyata selama berdagang di Pasar Pagi. Nah’ itu sudah, suara pedagang akhirnya benar-benar dicatat, bukan sekadar lewat.
Disdag menilai aspirasi ini krusial agar kebijakan yang lahir tetap berpihak dan tidak menimbulkan gejolak baru. Pendekatannya dibuat terbuka, melibatkan DPRD, dan mengutamakan komunikasi dua arah antara pedagang dan pemerintah kota.
Baca Juga: Revitalisasi Kandilo Plaza, Langkah Pemkab Paser Menguatkan Ekonomi Kerakyatan
Apa saja keluhan utama pedagang jelang penataan tahap dua?
Dari forum diskusi, muncul dua poin yang paling sering disampaikan pedagang. Pertama soal kepastian waktu dimulainya penataan tahap dua. Kedua soal jaminan mendapatkan lapak berjualan setelah penataan dilakukan.
“Pedagang hanya ingin kepastian. Kapan penataan tahap dua dimulai dan apakah mereka benar-benar mendapatkan tempat berjualan,” ujar Nurrahmani, Senin (26/1/2026).
Selain itu, pedagang juga menyoroti persoalan data lama yang dinilai belum rapi. Perbedaan jenis dagangan, zonasi lapak, hingga perubahan aktivitas dagang menjadi sumber kebingungan. Ya’kalo datanya ndak sinkron, pahamlah ikam, kebijakan pun bisa melenceng.
Bagaimana proses validasi data pedagang Pasar Pagi dilakukan?
Disdag Samarinda saat ini masih melakukan validasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Proses ini mencakup jumlah pedagang aktif, jenis dagangan, hingga pola aktivitas perdagangan di Pasar Pagi.
Nurrahmani menjelaskan, pendataan tidak berhenti di dokumen. Kondisi riil di lapangan turut diperhatikan, termasuk situasi psikologis pedagang, apalagi mendekati bulan Ramadan. “Data yang kami kumpulkan mencerminkan dinamika perdagangan di lapangan. Ini penting agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pedagang,” katanya.
Semua aspirasi, termasuk usulan pendataan manual dan evaluasi sistem digital, dipastikan akan disampaikan apa adanya kepada Wali Kota Samarinda. Keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan daerah setelah kajian rampung.
Bagaimana persoalan pihak ketiga dan SKTUB dijelaskan pemerintah?
Sementara itu, Isu lama kembali mencuat soal peran pihak ketiga dalam penataan Pasar Pagi. Dari hearing DPRD, terungkap sejumlah Surat Keterangan Tempat Usaha Berdagang diperoleh pedagang dari PT Al Khaidir. Pedagang bernama Yusuf mengaku memiliki dua SKTUB yang dibeli pada 2012 dengan nilai sekitar Rp380 juta, namun dalam pendataan terbaru justru tergeser oleh nama penyewa.
“Lapak itu kami beli, bukan gratis. Tapi saat pendataan, yang dipakai malah nama penyewa. Padahal penyewa saya itu hanya sementara, waktu Covid,” ujar Yusuf.
Menanggapi hal itu, Nurrahmani yang akrab disapa Yama menegaskan PT Al Khaidir bukan makelar, melainkan pihak ketiga yang dulu membangun Pasar Pagi. Setelah masa kerja sama berakhir dan aset diserahkan ke pemerintah kota, dilakukan penyesuaian SKTUB. UPT Pasar Pagi ditegaskan tidak terlibat praktik jual beli lapak.
Insight: Penyerapan aspirasi pedagang Pasar Pagi menjadi langkah penting untuk meredam kebingungan dan menjaga keberlanjutan aktivitas perdagangan. Kepastian waktu, lapak, serta transparansi data menjadi kunci agar penataan tahap dua berjalan lebih tertib dan adil. Pendekatan dialog dan validasi lapangan memberi ruang kebijakan yang lebih realistis dan berpijak pada kondisi nyata pedagang, pahamlah ikam.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham situasi Pasar Pagi Samarinda Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
Apa fokus utama penataan tahap dua Pasar Pagi Samarinda?
Fokusnya pada kepastian waktu penataan dan jaminan lapak bagi pedagang berdasarkan data valid.
Apakah semua aspirasi pedagang akan ditindaklanjuti?
Seluruh aspirasi dirangkum dan disampaikan apa adanya kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan.
Bagaimana status SKTUB yang berasal dari pihak ketiga?
SKTUB disesuaikan setelah aset pasar diserahkan ke pemerintah kota sesuai ketentuan hak guna pakai.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
