Balikpapan TV - Hai Cess! Di tengah sorotan banjir yang kerap muncul di kawasan Sempaja, Samarinda, Pemprov Kaltim menegaskan pendekatan ganda dalam pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II atau RSUD AMS II. Fokusnya jelas, penanganan banjir tetap jalan, pembangunan rumah sakit juga lanjut, tanpa saling mengorbankan fungsi lingkungan.
Penasaran bagaimana desain rumah sakit bisa ikut menjaga daya serap air dan apa saja langkah konkret Pemprov Kaltim di kawasan DAS Sempaja? Yuk, lanjut baca terus sampai akhir supaya ikam paham gambarannya secara utuh, Cess!
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Samarinda: Lansia Tewas Tertimpa Truk Sawit, Begini Kronologinya
Bagaimana Desain RSUD AMS II Mengantisipasi Banjir?
Pembangunan RSUD AMS II dirancang bukan sekadar berdiri sebagai fasilitas kesehatan, tetapi juga memperhitungkan pengendalian air. Kepala DPUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa bangunan rumah sakit ini dilengkapi sistem drainase dan sumur resapan berkapasitas besar.
Seluruh talang bangunan terhubung langsung ke jaringan drainase dan sumur resapan. Total daya tampung sumur resapan yang disiapkan mencapai sekitar 12.110 meter kubik. Angka ini dirancang agar air hujan dapat tertampung sebelum dialirkan secara bertahap ke sistem drainase kawasan.
“Total kapasitas sumur resapan yang kami siapkan mencapai sekitar 12.110 meter kubik, dirancang untuk menampung air secara maksimal,” jelas Firnanda. Secara desain, fungsi resapan air tetap dijaga dan bahkan diperkuat. Nah’ itu sudah, konsepnya memang dipikirkan dari awal Cess!
Seberapa Besar Daya Resap Lahan RSUD AMS II?
Selain bangunan, kondisi lahan eksisting juga jadi perhatian utama. Area seluas 1,3 hektare yang tengah diurug dengan rata-rata kedalaman satu meter disebut memiliki kemampuan tangkapan air hingga 13.000 meter kubik.
Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk menahan limpasan air hujan sebelum dilepas secara bertahap ke sistem drainase. Dengan pendekatan ini, pembangunan RSUD AMS II diklaim tidak menambah beban banjir di kawasan sekitar.
“Jadi dari sisi desain, fungsi resapan tetap dipertahankan dan bahkan dibuat lebih optimal,” terangnya. Pendekatan ini menjadi bagian penting agar pembangunan infrastruktur besar tetap sejalan dengan upaya pengendalian banjir. Ya’ kalo begini, pahamlah ikam kenapa desainnya disebut matang Cess!
Apa Upaya Jangka Panjang Pemprov Kaltim di DAS Sempaja?
Firnanda menegaskan, perhatian Pemprov Kaltim terhadap DAS Sempaja bukan baru dilakukan saat ini. Salah satu langkah nyata adalah penyediaan lahan seluas 1,15 hektare untuk pembangunan Embung Sempaja oleh Balai Wilayah Sungai pada 2019 lalu.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang dalam upaya penanganan banjir,” tegasnya. Keberadaan embung ini berfungsi sebagai penahan air sekaligus pengendali debit saat curah hujan tinggi.
Langkah jangka panjang ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak dilakukan secara reaktif. Bubuhan ikam bisa melihat, kebijakan ini disiapkan untuk dampak yang berkelanjutan, bukan sekadar solusi sesaat.
Mengapa Normalisasi Sungai dan Drainase Terus Dilakukan?
Pada tahun ini, Pemprov Kaltim juga melakukan normalisasi Sungai Karang Mumus sebagai outlet DAS Sempaja. Pekerjaan dilakukan dari Jembatan PM Noor hingga Jembatan Gelatik sepanjang 2,2 kilometer.
“SKM ini merupakan muara aliran dari DAS Sempaja, sehingga kapasitasnya harus benar-benar dipastikan memadai,” singkat Firnanda.
Normalisasi juga menyasar DAS Sempaja dari Jembatan Perum Rapak Binuang hingga Jembatan Jalan Perjuangan sepanjang satu kilometer. Pekerjaan berlanjut hingga Jalan Wahid Hasyim sepanjang 1,2 kilometer, termasuk normalisasi drainase kawasan GOR Kadrie Oening.
“Ini menjadi bukti bahwa selama ini kami serius dan konsisten menangani persoalan banjir di Samarinda, termasuk di kawasan DAS Sempaja,” tegasnya. Pahamlah ikam, ini kerja berlapis Cess!
Apa Tantangan yang Masih Dihadapi di Lapangan?
Meski berbagai langkah telah dilakukan, masih ada pekerjaan rumah. Salah satunya penyelesaian drainase di sisi kanan Jalan PM Noor yang masih terputus di beberapa titik.
Firnanda berharap dukungan Pemerintah Kota Samarinda, terutama terkait pembebasan lahan. Salah satu titik kendala berada di depan SPBU Jalan PM Noor. Tanpa ketersediaan lahan, pembangunan drainase tidak bisa maksimal.
“Jika lahannya tersedia, kami siap langsung membangun. Drainase ini sangat penting karena berfungsi membagi beban DAS Sempaja sekaligus mengalirkan air menuju Sungai Karang Mumus,” pungkasnya. Bubuhan ikam perlu tahu, koordinasi lintas pemerintah jadi kunci di sini.
Baca Juga: UMSK Samarinda 2026 Resmi Bertambah, 4 Sektor Ini Gajinya Paling Tinggi
Ringkasan Singkat
Penanganan banjir di kawasan Sempaja dilakukan Pemprov Kaltim melalui pendekatan ganda. Desain RSUD AMS II menjaga fungsi resapan air, sementara normalisasi sungai dan drainase terus diperkuat. Upaya jangka panjang seperti embung dan normalisasi DAS menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah.
Yuk, bagikan artikel ini ke bubuhan ikam dan kekawalan ikam supaya makin banyak yang paham penanganan banjir di Samarinda Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
1. Apa tujuan utama sistem resapan di RSUD AMS II?
Untuk menahan dan mengendalikan limpasan air hujan agar tidak menambah debit banjir di kawasan Sempaja.
2. Apa saja langkah Pemprov Kaltim menangani banjir di DAS Sempaja?
Pembangunan embung, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan desain bangunan berkonsep resapan.
3. Mengapa drainase Jalan PM Noor belum tersambung penuh?
Masih terkendala pembebasan lahan di beberapa titik sehingga pembangunan belum bisa dilanjutkan.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
