Balikpapan TV - Hai Cess! Insiden ditabraknya pilar jembatan di Sungai Mahakam kembali terulang. Kali ini, Jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu menjadi sasaran tongkang bermuatan batu bara pada dini hari 23 Desember 2025. Kejadian ini menambah daftar panjang tabrakan serupa, setelah sebelumnya pilar Jembatan Mahakam I juga dihantam ponton dan tongkang pada Februari dan Maret lalu.
Peristiwa berulang ini langsung mendapat sorotan keras dari DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai kejadian tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai kecelakaan. Ada persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam. Penasaran kenapa insiden ini dianggap bukan sekadar musibah biasa dan apa dampaknya ke publik? Baca terus sampai akhir Cess!
Kenapa DPRD Kaltim Menilai Ini Bukan Kecelakaan Biasa?
Berulangnya tabrakan pilar jembatan membuat DPRD Kaltim angkat suara. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, secara tegas menyebut kejadian ini sebagai bentuk kelalaian. Menurutnya, kontrol lalu lintas pelayaran di Sungai Mahakam tidak berjalan maksimal, meski insiden serupa sudah berkali-kali terjadi.
“Sudah berulang kali jembatan kita ditabrak ponton maupun tongkang. Ini menunjukkan ada kelalaian. Kontrolnya tidak maksimal,” tegas Sabaruddin, Selasa, 23 Desember 2025. Ia menyoroti peran otoritas pelayaran seperti Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sabaruddin juga menekankan bahwa jika prosedur pengolongan kapal dipatuhi dengan benar, tabrakan semestinya tidak terjadi. Kejadian berulang justru menguatkan dugaan adanya pelanggaran prosedur yang terus dibiarkan, nah’ itu sudah, alarmnya jelas Cess.
Di Mana Letak Dugaan Kelalaian Pengawasan Pelayaran?
Komisi II DPRD Kaltim menilai ada indikasi kuat pelanggaran prosedur pelayaran. Dugaan itu mencakup pengolongan kapal di luar jam yang telah ditetapkan, serta ketiadaan kapal pandu dan assist tugboat saat tongkang melintas di bawah jembatan.
“Seharusnya tabrakan tidak terjadi jika ada assist dan kapal pandu yang konsisten melakukan pendampingan. Kalau pengolongan dilakukan di luar jam yang diinstruksikan atau tanpa kapal pandu, itu jelas pelanggaran,” ujar Sabaruddin. Pernyataan ini disampaikan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambah maknanya.
Ia juga menolak keras anggapan bahwa faktor alam menjadi penyebab utama. Menurutnya, dimensi antar pilar Jembatan Mahakam Ulu sudah memadai untuk pengolongan tongkang. Jadi, kalau masih terjadi tabrakan, itu bukan soal arus atau cuaca. “Jangan dikategorikan sebagai masalah alam. Ini murni human error,” katanya ketus. Ya’kalo sudah begini, pahamlah ikam, masalahnya di mana.
Bagaimana Kondisi Jembatan Mahakam Ulu Pascainsiden?
Usai insiden, seluruh pihak terkait langsung turun ke lapangan. Sat Polairud Polresta Samarinda memeriksa nakhoda, kru kapal, serta saksi di lokasi kejadian. Di saat yang sama, tim gabungan dari Pemprov Kaltim yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR-Pera, dan Satpol PP Kaltim melakukan pengecekan kondisi jembatan.
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa secara kasatmata terlihat adanya gesekan dan kerusakan pada pilar 6 atau P6 Jembatan Mahakam Ulu. Pilar ini menghubungkan wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir.
“Itu harus benar-benar dipastikan lewat pemeriksaan menyeluruh. Apakah ada pergeseran atau seperti apa, jadi pemeriksaannya total,” tegas Firnanda. Ia menambahkan, pemeriksaan tidak bisa dilakukan sembarangan dan membutuhkan alat khusus untuk memastikan keamanan struktur jembatan. Proses ini jelas memakan waktu, dan keselamatan publik jadi prioritas utama.
Apa Langkah Lanjutan dan Dampaknya ke Aktivitas Pelayaran?
Sebagai tindak lanjut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda mengeluarkan Notice Marine. Pemberitahuan ini ditujukan kepada seluruh nakhoda kapal, operator kapal, dan perusahaan pelayaran yang melintas di Sungai Mahakam.
Notice tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan struktur Jembatan Mahakam Ulu dilakukan pada 24 Desember 2025 mulai pukul 07.30 Wita hingga selesai. Selama pemeriksaan berlangsung, seluruh kapal diminta tidak melintas dan tidak melakukan aktivitas pengolongan di area jembatan serta meningkatkan kewaspadaan.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Kaltim tengah menghimpun data konkret kerusakan jembatan. Data ini akan menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pemilik kapal. Rencana Rapat Dengar Pendapat dengan KSOP, Pelindo, dan pihak perusahaan sebenarnya ingin dilakukan secepatnya, bahkan dalam 24 jam. Namun, agenda itu tertunda karena libur Natal dan cuti bersama. Bubuhan yang terlibat banyak pulang kampung, kondisi lapangan pun belum ideal, Cess.
Ikhtisar Singkat
Insiden tabrakan tongkang di Jembatan Mahakam Ulu kembali membuka persoalan serius soal pengawasan pelayaran di Sungai Mahakam. DPRD Kaltim menilai kejadian ini sebagai bentuk kelalaian manusia, bukan faktor alam. Pemeriksaan jembatan masih berlangsung dan aktivitas pelayaran dibatasi demi keselamatan bersama. Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam dan kekawalan ikam supaya makin banyak yang paham soal isu keselamatan publik di Kaltim, Cess.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
Apakah Jembatan Mahakam Ulu aman dilintasi saat ini?
Keamanan jembatan masih dalam tahap pemeriksaan menyeluruh oleh tim PUPR menggunakan alat khusus.
Mengapa DPRD Kaltim menyebut insiden ini human error?
Karena dimensi jembatan dinilai memadai dan dugaan kuat mengarah pada pelanggaran prosedur pelayaran.
Apakah aktivitas kapal dihentikan sementara?
Ya, KSOP Samarinda mengeluarkan Notice Marine untuk menghentikan sementara aktivitas pengolongan kapal.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
