Balikpapan TV – Hai Cess! Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur terus tancap gas memperkuat kualitas layanan publik.
Lembaga ini menggelar Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service (SDS) di Hotel Atlet Sempaja Samarinda, Kamis (13 November 2025).
Agenda ini dihadiri perangkat daerah se-Kaltim, perwakilan BPKAD kabupaten/kota, BUMD, akademisi, hingga para pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.
Lewat forum ini, BPKAD Kaltim ingin memastikan pelayanannya makin cepat, transparan, dan akuntabel. Yuk, lanjut baca sampai tuntas, Cess, biar tahu kenapa program ini penting banget buat masa depan pelayanan publik di Kaltim!
Apa Tujuan Forum Konsultasi Publik yang Digelar BPKAD Kaltim?
Forum Konsultasi Publik jadi ajang penting buat mempererat komunikasi antara BPKAD dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, masyarakat dan perangkat daerah bisa menyampaikan masukan, keluhan, hingga ide kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Menurut Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, forum ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja BPKAD.
“Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi SDS ini menjadi acuan dan standar pelayanan BPKAD dalam mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat serta memonitor kinerja tiap unit pelayanan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Dana Pendidikan Gratispol Rp44,15 Miliar Resmi Cair untuk 7 PTN di Kaltim, Ini Rinciannya!
Apa Itu Seven Days Service (SDS) dan Kenapa Penting?
Seven Days Service (SDS) adalah inovasi pelayanan yang memungkinkan urusan keuangan dan aset daerah ditangani dalam waktu maksimal tujuh hari kerja. Tujuannya sederhana: pelayanan publik harus cepat, tanggap, dan tepat.
“Melalui SDS, kami ingin memastikan pelayanan di BPKAD tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat,” jelas Muzakkir.
Program ini diharapkan bisa jadi tolok ukur baru pelayanan publik di Kaltim—lebih terstruktur, lebih mudah, dan pastinya lebih terpercaya.
Bagaimana Forum Ini Mendorong Efektivitas dan Kolaborasi Antarinstansi?
Kegiatan ini nggak cuma bicara soal teori, tapi juga praktik nyata koordinasi antarlembaga. Forum ini mempertemukan berbagai pihak yang punya peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga level provinsi.
Menurut Muzakkir, soliditas antarinstansi adalah kunci, “Kami berharap kegiatan ini mempererat silaturahmi, meningkatkan pemahaman bersama, serta menjadi sarana bagi peserta untuk memberikan masukan demi perbaikan layanan BPKAD ke depan,” ungkapnya.
Apa Manfaat Nyata Forum SDS bagi Pelayanan Publik Kaltim?
Manfaat paling terasa dari forum ini adalah meningkatnya kualitas komunikasi dan kecepatan layanan di lingkungan BPKAD. Dengan SDS, proses administrasi keuangan daerah dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.
Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk mengapresiasi para pegawai dan narasumber yang berperan aktif dalam meningkatkan kinerja BPKAD. Muzakkir juga mengajak semua pihak agar tetap semangat berinovasi dan menjaga integritas dalam bekerja.
“Semoga forum ini membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan dan mendukung terwujudnya Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas,” pungkasnya.
Tips Singkat Bermanfaat: Meningkatkan Efektivitas Layanan Publik
1. Gunakan prinsip 3T: Tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
2. Perkuat komunikasi antarinstansi, biar koordinasi nggak mandek di meja administrasi.
3. Transparansi is the key. Publikasikan informasi layanan secara terbuka supaya publik bisa ikut mengawasi.
FAQ
1. Apa tujuan utama Forum Konsultasi Publik BPKAD Kaltim?
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan BPKAD serta menampung masukan dari berbagai pihak terkait.
2. Apa makna dari program Seven Days Service (SDS)?
SDS adalah inovasi pelayanan BPKAD Kaltim agar semua urusan administrasi keuangan dan aset daerah bisa selesai maksimal tujuh hari kerja.
3. Siapa yang bisa memberikan masukan dalam forum ini?
Semua peserta dari perangkat daerah, BPKAD kabupaten/kota, BUMD, akademisi, hingga masyarakat yang berkepentingan dalam bidang keuangan daerah.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
