Pelabuhan Nenang Diproyeksikan Jadi Simpul Ekonomi Kelautan Baru PPU

Ilustrasi aktivitas perairan Penajam dengan kapal yang berlayar di kawasan Nenang, menggambarkan rencana pengembangan pelabuhan sebagai pusat ekonomi kelautan PPU.

Durasi Baca: 6 menit

Ikhtisar:
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyiapkan Pelabuhan Nenang sebagai calon pusat kegiatan ekonomi kelautan sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah baru. Rencana ini masuk dalam proposal pembangunan yang dibawa Pemkab PPU ke pemerintah pusat. Di balik rencana tersebut ada persoalan yang lebih besar: bagaimana aktivitas kapal yang selama ini ramai di perairan Penajam bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat dan daerah.

Balikpapan TV - Hai Ces! Perairan Penajam sebenarnya sudah lama sibuk. Kapal datang dan beraktivitas, lalu lintas laut bergerak, kebutuhan logistik muncul. Namun bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kesibukan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi manfaat ekonomi yang tinggal di daerah.

Dari situ muncul rencana Pelabuhan Nenang.

Pemkab PPU mengusulkan pembangunan pelabuhan di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, kepada pemerintah pusat. Bupati PPU Mudyat Noor menyebut fasilitas tersebut tidak sekadar disiapkan sebagai tempat kapal bersandar, tetapi diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi kelautan sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

“Urgensi pembangunannya karena dari pelabuhan itu nantinya bisa memberikan PAD yang besar bagi PPU,” kata Mudyat pada 30 September 2026.

Pernyataan itu menjadi kunci untuk memahami mengapa Nenang kembali mendapat perhatian pada 2026.

Bukan Sekadar Tempat Kapal Bersandar

Konsep yang disiapkan Pemkab PPU berangkat dari aktivitas kapal yang sudah berlangsung di perairan sekitar Penajam.

Menurut Mudyat, kawasan perairan Pantai Penajam memiliki aktivitas yang cukup tinggi. Selama ini, kapal yang berada di kawasan tersebut belum seluruhnya mendapatkan layanan melalui fasilitas pelabuhan di wilayah PPU. Pemerintah daerah melihat kondisi itu sebagai peluang ekonomi yang belum digarap maksimal.

“Potensi itu selama ini belum kita gali. Sekarang pemerintah sedang menyiapkannya,” ujar Mudyat.

Karena itu, Pelabuhan Nenang diarahkan agar kapal-kapal yang beraktivitas di perairan PPU dapat memperoleh layanan di fasilitas tersebut. Kebutuhannya bukan hanya aktivitas sandar, tetapi juga kebutuhan logistik dan kebutuhan harian kapal.

Jika konsep tersebut berjalan, maka aktivitas kapal dapat menciptakan rantai ekonomi baru di darat. Jasa pendukung, logistik, perdagangan, tenaga kerja hingga aktivitas usaha masyarakat di sekitar kawasan berpotensi ikut bergerak.

Namun, potensi tersebut belum boleh dianggap sebagai PAD yang sudah pasti masuk ke kas daerah. Pelabuhan Nenang masih berada pada tahap persiapan dan pengusulan pembangunan.

Proposalnya Sudah Dibawa ke Pemerintah Pusat

Perkembangan penting terjadi pada 23 September 2026.

Bupati PPU Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU membawa sejumlah proposal infrastruktur prioritas, termasuk pembangunan Pelabuhan Nenang dan Jembatan Sungai Riko.

Dari sisi pemerintah daerah, Pelabuhan Nenang dipandang mempunyai fungsi yang lebih luas daripada kebutuhan lokal.

Plt Kepala Bapelitbang PPU Ade Rianto Embong Bulan menyebut pelabuhan itu disiapkan sebagai pintu masuk strategis yang dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas laut di Teluk Balikpapan.

“Pelabuhan Nenang disiapkan sebagai pintu masuk strategis yang dapat mengurai kepadatan lalu lintas laut di Teluk Balikpapan,” kata Ade.

Pemkab juga mengaitkan pembangunan tersebut dengan penguatan rantai pasok logistik, ketahanan pangan, investasi serta pemerataan pembangunan di kawasan pesisir dan wilayah hinterland.

Artinya, Nenang mulai ditempatkan dalam peta pembangunan PPU yang lebih besar.

PPU Sedang Membangun Ekosistem Pelabuhan

Rencana Pelabuhan Nenang menjadi semakin menarik jika dilihat bersamaan dengan perkembangan pelabuhan lain di PPU.

Pada 2026, Pemkab PPU juga mempercepat pembenahan Pelabuhan Benuo Taka di Kelurahan Buluminung. Pelabuhan tersebut disiapkan sebagai pelabuhan pengumpan untuk melayani PPU, Ibu Kota Nusantara dan kawasan sekitarnya.

Pelabuhan Benuo Taka sudah beroperasi sejak 2017 dan sebelumnya melayani bongkar muat batu bara serta minyak sawit mentah. Pemerintah daerah kini ingin memperluas fungsinya untuk mendukung penumpang dan distribusi logistik.

Data yang disampaikan Pemkab melalui ANTARA menyebut aktivitas Benuo Taka telah memberikan kontribusi PAD sekitar Rp4 miliar hingga Rp6 miliar per tahun. Pengelolaannya juga dialihkan kepada Perumda untuk memaksimalkan potensi pendapatan sekaligus membuka peluang kerja sama investasi.

Di sinilah posisi Nenang menjadi menarik.

Benuo Taka diarahkan untuk memperkuat fungsi logistik kawasan, sementara Nenang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi kelautan yang menangkap aktivitas kapal dan kebutuhan jasa di wilayah Penajam.

Keduanya tidak harus dilihat sebagai proyek yang saling menggantikan. Justru keduanya dapat menjadi bagian dari jaringan ekonomi maritim PPU jika fungsi dan konektivitasnya dirancang dengan jelas.

Nenang Juga Sedang Mendapat Perhatian di Sektor Nelayan

Ada satu konteks lain yang tidak kalah penting.

Kelurahan Nenang juga masuk dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pada September 2026, Pemkab PPU menyebut Nenang dan Tanjung Tengah menjadi dua lokasi KNMP yang mendapat anggaran sekitar Rp16 miliar dari APBN.

Perkembangan berikutnya menunjukkan tiga dari lima lokasi KNMP PPU telah memasuki tahap kontrak, termasuk Nenang.

Program KNMP sendiri secara nasional diarahkan untuk memperkuat ekosistem perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan fasilitas KNMP dapat mencakup sarana seperti pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal dan kios perbekalan nelayan.

Kondisi tersebut membuat Nenang memiliki peluang membentuk ekosistem ekonomi pesisir yang lebih lengkap.

Pelabuhan dapat menangani aktivitas kapal dan logistik, sementara kawasan nelayan dapat memperkuat aktivitas perikanan dan usaha masyarakat.

Tetapi koneksi tersebut masih harus dibangun melalui kebijakan dan perencanaan yang jelas. KNMP dan Pelabuhan Nenang merupakan program berbeda sehingga tidak tepat jika keduanya dianggap sebagai satu proyek.

Tantangan Terbesarnya Justru Ada di Laut

Rencana pembangunan pelabuhan tentu tidak berhenti pada ketersediaan lahan.

Mudyat menyebut kebutuhan lahan untuk Pelabuhan Nenang minimal sekitar 10 hektare. Lahan yang dipertimbangkan tidak harus merupakan aset pemerintah, selama memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan.

Selain persoalan lahan, kondisi perairan juga menjadi pertimbangan.

Pemkab menilai kawasan Teluk Balikpapan sudah memiliki lalu lintas laut yang padat dan kondisi perairannya tidak semuanya ideal untuk pembangunan pelabuhan baru.

“Kalau kita bangun di wilayah Teluk Balikpapan, pertama dangkal, kedua lalu lintas perairannya sudah sangat padat,” ujar Mudyat.

Karena itu, kelayakan teknis akan menjadi salah satu penentu utama.

Rencana pelabuhan harus menjawab persoalan kedalaman, akses kapal, keselamatan pelayaran, kebutuhan lahan, konektivitas darat, fasilitas pendukung hingga model pengelolaan. Tanpa itu, potensi ekonomi yang besar di atas kertas bisa sulit diwujudkan di lapangan.

BUP Disiapkan untuk Mengelola Peluang Ekonomi

Pemkab PPU juga mulai menyiapkan Badan Usaha Pelabuhan atau BUP sebagai bagian dari rencana pengelolaan Pelabuhan Nenang.

Pembentukan BUP ditargetkan rampung pada Oktober 2026, menurut keterangan pemerintah daerah pada akhir September.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memikirkan bangunan fisik.

Ada pula pertanyaan mengenai siapa yang akan mengelola, bagaimana layanan diberikan, bagaimana investasi masuk dan bagaimana aktivitas pelabuhan dapat menghasilkan penerimaan daerah.

Ini penting karena pelabuhan pada akhirnya bukan hanya persoalan beton, dermaga dan kapal.

Pelabuhan adalah ekosistem bisnis.

Semakin banyak layanan yang bisa tumbuh di sekitarnya, semakin besar pula peluang manfaat ekonomi menyebar ke masyarakat.

Yang Dinanti Bukan Hanya Pelabuhannya

Bagi masyarakat PPU, pertanyaan terpenting nantinya bukan sekadar kapan Pelabuhan Nenang dibangun.

Pertanyaannya adalah apa yang berubah setelah pelabuhan itu hadir.

Apakah nelayan mendapatkan akses layanan yang lebih baik? Apakah usaha masyarakat pesisir ikut tumbuh? Apakah logistik menjadi lebih efisien? Apakah investasi benar-benar masuk? Dan yang tidak kalah penting, apakah aktivitas tersebut menghasilkan PAD yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan?

Pertanyaan-pertanyaan itu belum memiliki jawaban final karena proyeknya sendiri masih berada dalam tahap persiapan dan pengusulan.

Namun arah kebijakannya sudah mulai terlihat.

PPU sedang berusaha mengubah posisi geografisnya yang berada di kawasan perairan strategis menjadi kekuatan ekonomi. Pelabuhan Nenang menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

Jika berhasil, Nenang bukan hanya tempat kapal berhenti.

Ia bisa menjadi titik tempat aktivitas laut bertemu dengan ekonomi darat: nelayan, logistik, perdagangan, jasa, investasi dan penerimaan daerah.

Di situlah nilai sebenarnya dari sebuah pelabuhan. Bukan pada panjang dermaganya, tetapi pada seberapa jauh denyut ekonomi yang datang dari laut bisa dirasakan masyarakat di darat.

Poin Penting

Pemkab PPU mengusulkan pembangunan Pelabuhan Nenang kepada pemerintah pusat.
Nenang diproyeksikan sebagai pusat kegiatan ekonomi kelautan.
Salah satu targetnya adalah menciptakan sumber PAD baru.
Pemkab sedang menyiapkan BUP untuk mendukung pengelolaan pelabuhan.
Kebutuhan lahan disebut minimal sekitar 10 hektare.
Pelabuhan juga diharapkan memperkuat logistik, investasi dan aktivitas ekonomi pesisir.
PPU pada saat yang sama sedang mengembangkan Pelabuhan Benuo Taka sebagai simpul logistik kawasan IKN.
Nenang juga menjadi salah satu lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
Realisasi Pelabuhan Nenang masih membutuhkan tahapan kajian, dukungan pembangunan dan pemenuhan persyaratan teknis.

Insight Redaksi

Pelabuhan Nenang layak diperhatikan bukan karena PPU sedang menambah satu lagi infrastruktur di garis pantai. Nilai strategisnya justru berada pada upaya pemerintah menangkap aktivitas ekonomi laut yang sudah berlangsung dan membawanya masuk ke dalam ekosistem ekonomi daerah.

Tantangannya adalah memastikan manfaat tersebut tidak berhenti pada pendapatan pemerintah, tetapi juga menciptakan ruang tumbuh bagi masyarakat pesisir.

Bagi PPU, laut bukan lagi sekadar batas wilayah. Laut sedang diperlakukan sebagai ruang ekonomi baru.

FAQ

Apakah Pelabuhan Nenang sudah dibangun?
Belum. Hingga awal Oktober 2026, pembangunan masih berada pada tahap pengusulan dan persiapan.

Apa tujuan utama Pelabuhan Nenang?
Pemkab PPU menyiapkannya sebagai pusat kegiatan ekonomi kelautan dan salah satu sumber PAD baru.

Berapa kebutuhan lahannya?
Bupati PPU menyebut kebutuhan minimal sekitar 10 hektare, dengan lahan yang tidak harus merupakan aset pemerintah selama memenuhi kelayakan teknis.

Apakah Pelabuhan Nenang sama dengan Pelabuhan Benuo Taka?
Tidak. Keduanya merupakan fasilitas dan rencana pengembangan berbeda. Benuo Taka diarahkan sebagai pelabuhan pengumpan untuk mendukung logistik PPU dan IKN, sedangkan Nenang diproyeksikan sebagai pusat ekonomi kelautan.

Mengapa Nenang dianggap strategis?
Pemkab melihat tingginya aktivitas kapal di perairan Penajam serta kepadatan lalu lintas di Teluk Balikpapan sebagai peluang untuk membangun simpul ekonomi dan layanan pelabuhan di wilayah PPU.

Sumber Informasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; Bupati PPU Mudyat Noor; Bapelitbang PPU; Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Kementerian Kelautan dan Perikanan

Editor : Arya Kusuma