Durasi Baca: 5 Menit
Ikhtisar: Keluhan perubahan desil warga PPU mendorong verifikasi ulang agar data kesejahteraan dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Balikpapan TV - Hai Ces! Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor meminta Dinas Sosial memverifikasi ulang data desil warga setelah muncul keluhan ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan data kesejahteraan.
Perubahan desil bukan sekadar angka di sistem. Bagi warga yang bergantung pada bantuan sosial, posisi tersebut dapat memengaruhi peluang memperoleh program pemerintah.
Keluhan warga membuat data desil kembali diperiksa
Sejumlah warga PPU mengeluhkan perubahan peringkat desil yang mereka nilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya. Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten PPU.
Bupati Mudyat Noor meminta Dinas Sosial melakukan pemantauan dan mengkaji kembali hasil pendataan yang ditemukan di lapangan.
Dalam keterangannya, Mudyat menekankan perlunya pembenahan data agar informasi yang digunakan pemerintah benar-benar dapat menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Kita berharap informasi ini bisa langsung disalurkan ke SKPD terkait biar gampang dalam penanganannya,” ujar Mudyat Noor.
Ia juga meminta Dinsos melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan pendataan desil sesuai standar yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi penting karena data kesejahteraan bukan hanya digunakan untuk mencatat kondisi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses penentuan sasaran berbagai program pemerintah.
Baca Juga: Dermaga Speedboat Penajam Rusak, Pemprov Kaltim Siapkan Rp400 Juta untuk Perbaikan
Mengapa perubahan desil bisa berpengaruh terhadap bansos?
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN. Data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran program pemerintah.
BPS menjelaskan DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, serta evaluasi berbagai program. Pengelolaannya berada di bawah BPS, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing.
Data tersebut dibagi ke dalam kelompok kesejahteraan. Semakin rendah posisi desil, semakin tinggi tingkat prioritas kesejahteraan yang menjadi sasaran sejumlah program bantuan.
Karena itu, perubahan posisi desil dapat menjadi persoalan serius apabila data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi rumah tangga sebenarnya.
BPS sendiri menyebut DTSEN terus diperbarui. Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.
Data desil tidak ditentukan hanya dari satu kondisi warga
Ada anggapan bahwa perubahan satu kondisi ekonomi otomatis membuat desil seseorang berubah. BPS menjelaskan penentuan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.
Variabel yang digunakan mencakup identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset hingga kepemilikan usaha.
Artinya, perubahan satu indikator belum tentu langsung mengubah posisi desil. Sistem pemeringkatan mempertimbangkan sejumlah informasi sosial ekonomi yang tersedia.
Namun, persoalan muncul ketika informasi dalam sistem belum mencerminkan kondisi terkini sebuah keluarga. Karena itulah pembaruan dan pengecekan lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data.
BPS pada Agustus 2026 bahkan menangani kasus warga di Kulon Progo yang posisi desilnya berubah drastis. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, BPS menemukan informasi dalam DTSEN sebelumnya belum mencerminkan kondisi terkini warga tersebut.
Apa yang akan dilakukan Pemkab PPU?
Di PPU, instruksi Bupati menjadi langkah lanjutan atas keluhan masyarakat mengenai perubahan desil.
Dinsos diminta kembali memantau dan melakukan verifikasi terhadap data yang dianggap tidak sesuai. Dengan pengecekan tersebut, kondisi warga diharapkan dapat dibandingkan dengan informasi yang tercatat dalam sistem.
Langkah ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi faktual masyarakat untuk mendukung pemutakhiran data, meskipun penetapan DTSEN berada dalam sistem nasional.
BPS menegaskan pemerintah daerah berperan dalam mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan, termasuk melalui sumber data dan pengecekan yang relevan.
Warga juga dapat mengajukan pembaruan data
Persoalan desil tidak sepenuhnya harus menunggu pemerintah melakukan pengecekan dari rumah ke rumah.
BPS menyediakan kanal pembaruan informasi sosial ekonomi. Masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya belum sesuai kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia.
BPS menyebut pembaruan dapat dilakukan melalui kanal Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta kanal Cek DTSEN. Namun, pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat posisi desil berubah karena data tersebut tetap melalui proses pemutakhiran dan penghitungan sesuai metode yang berlaku.
Ini berarti warga yang merasa kondisi ekonominya belum tercermin dalam data sebaiknya memastikan informasi yang disampaikan benar dan sesuai keadaan sebenarnya.
Baca Juga: Krisis Air Sepaku Makin Terasa, PPU Tetapkan Status Siaga dan Perkuat Distribusi Air Bersih
Akurasi data menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran
Persoalan desil di PPU memperlihatkan bahwa kualitas data sangat dekat dengan kehidupan warga. Ketika data berubah, dampaknya bisa dirasakan oleh keluarga yang sedang mengandalkan program bantuan pemerintah.
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga agar data nasional tetap mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
DTSEN memang dirancang sebagai basis data yang terus dimutakhirkan. BPS menyatakan pemutakhiran dilakukan secara berkala dan DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mencakup 290,13 juta record individu atau 95,98 juta record keluarga.
Di tingkat daerah, verifikasi ulang yang diminta Bupati PPU menjadi bagian penting agar informasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah tetap relevan dengan kondisi sebenarnya.
Bagi warga, persoalannya sederhana: ketika kondisi kehidupan berubah, data pemerintah juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut.
Poin Penting:
- Bupati PPU Mudyat Noor meminta Dinsos melakukan verifikasi ulang terhadap data desil yang dikeluhkan warga.
- Perubahan desil dapat berpengaruh terhadap penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
- DTSEN dikelola BPS dan terus dimutakhirkan dengan berbagai sumber data.
- Penentuan desil mempertimbangkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi, bukan satu kondisi saja.
- Warga dapat menyampaikan pembaruan apabila informasi sosial ekonominya belum sesuai kondisi sebenarnya.
Insight Redaksi
Persoalan desil di PPU menunjukkan bahwa ketepatan bantuan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga kualitas data penerima. Verifikasi lapangan menjadi penting ketika informasi dalam sistem tidak lagi sesuai kondisi warga.
Bagi masyarakat, akses untuk memperbarui data juga perlu dipahami agar persoalan administrasi tidak berujung pada terlewatnya keluarga yang memang membutuhkan bantuan.
FAQ
Apa itu desil?
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan sasaran program pemerintah.
Mengapa desil warga bisa berubah?
Posisi desil dapat berubah karena DTSEN terus dimutakhirkan berdasarkan berbagai data sosial dan ekonomi masyarakat.
Apakah perubahan desil otomatis menghentikan bansos?
Tidak semua program menggunakan batas desil yang sama. Posisi desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program.
Siapa yang mengelola DTSEN?
BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendukung pemutakhiran sesuai kewenangannya.
Apa yang bisa dilakukan jika data tidak sesuai?
Masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui kanal resmi yang tersedia, termasuk Cek Bansos, operator desa/kelurahan melalui SIKS-NG, dan Cek DTSEN.
