Durasi Baca: 5 menit
Ikhtisar: BRIN dan DPR RI mendorong digitalisasi KPM PKH Paser melalui literasi teknologi, pemutakhiran DTSEN, pengawasan bantuan, serta pengembangan UMKM keluarga penerima.
Balikpapan TV - Hai Ces! Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama DPR RI mendorong digitalisasi KPM PKH Paser untuk memperkuat ketepatan bantuan dan pemberdayaan keluarga.
Upaya ini penting karena perubahan kondisi ekonomi membuat data penerima bantuan harus diperbarui secara berkala agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Literasi Digital Jadi Bekal Keluarga Penerima PKH
Masih ada keluarga penerima bantuan yang menghadapi keterbatasan akses informasi digital dalam mencari peluang ekonomi maupun layanan pemerintah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengguna riset dan inovasi bagi pendamping serta penerima PKH Kabupaten Paser.
Kegiatan berlangsung Rabu, 26 Agustus 2026, di Hotel Kyriad Sadurengas dengan tema Inovasi Digital untuk Memperkuat Pemberdayaan KPM.
Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kemampuan menggunakan teknologi semakin penting bagi keluarga penerima PKH.
Menurut Hetifah, berbagai informasi mengenai pekerjaan dan bantuan sosial kini banyak tersedia secara daring.
“Sekarang semua informasi diumumkan secara online, mulai dari peluang kerja hingga bantuan sosial. Bagi keluarga PKH, kita tidak boleh lagi gagap teknologi,” kata Hetifah Sjaifudian.
Pesannya bukan sekadar soal kemampuan memakai perangkat digital, tetapi juga bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk memperluas peluang keluarga.
Mengapa Pemutakhiran Data PKH Paser Jadi Perhatian?
Masalah ketepatan penerima bantuan masih berkaitan erat dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Anggota DPRD Paser Basri Mansyur menyoroti adanya bantuan yang dinilai belum tepat sasaran akibat persoalan pendataan.
Menurut Basri, digitalisasi dapat membantu memperbarui data penerima manfaat secara berkala sekaligus memperkuat pengawasan.
“Perekonomian masyarakat terus berubah setiap tahun. Adanya digitalisasi ini sangat penting untuk pemutakhiran data (DTSEN) dan pengawasan agar masalah salah sasaran ini bisa kita selesaikan bersama,” kata Basri Mansyur.
Pemutakhiran tersebut relevan dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis utama kebijakan sosial pemerintah.
Pemerintah menjadikan DTSEN sebagai sumber data utama untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi sejak 2025.
Sistem tersebut juga dirancang agar kondisi sosial ekonomi keluarga dapat diperbarui mengikuti perubahan keadaan masyarakat.
Baca Juga: Disbudpar PPU Salurkan 11 Toilet Portable Senilai Rp204 Juta untuk Destinasi Wisata
Angka Kemiskinan Paser Turun, Tetapi Tantangannya Belum Selesai
Konteks kemiskinan membuat akurasi data menjadi semakin penting bagi Kabupaten Paser dalam menentukan sasaran intervensi.
Pemerintah Kabupaten Paser mencatat persentase penduduk miskin turun dari 8,63 persen pada 2024 menjadi 8,13 persen pada 2025.
Meski trennya menurun, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan penanganan lebih terarah.
Pada April 2026, Pemkab Paser menyebut angka kemiskinan ekstrem berada di 0,87 persen dan menargetkan penghapusannya hingga nol persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program sosial bukan hanya bergantung pada besarnya bantuan yang disalurkan.
Ketepatan penerima menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah sesuai kondisi keluarga dan kebutuhan wilayah.
DTSEN sendiri memuat informasi sosial ekonomi individu dan keluarga serta peringkat kesejahteraan yang digunakan dalam penentuan sasaran bantuan.
Riset Daerah Diarahkan untuk Mendorong Keluarga Naik Kelas
Digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, bukan hanya memperbaiki administrasi penerima bantuan.
Kabid Litbang Bappedalitbang Paser Sujono Cipto Trisno menyebut riset daerah terus diarahkan mendukung UMKM dan produk unggulan desa.
“Memang kita akui untuk produk hasil riset di Paser masih di level nomor 1 dan 2 merangkak,” kata Sujono Cipto Trisno.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan agar hasil riset daerah dapat semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Bagi keluarga penerima PKH, pengembangan produk lokal dapat menjadi bagian dari proses menuju kemandirian ekonomi.
Artinya, teknologi dan riset tidak berhenti pada pengelolaan data, tetapi juga dapat membuka ruang penguatan usaha masyarakat.
Baca Juga: Disdukcapil PPU Siapkan Layanan Adminduk di MPP IKN, Warga Sepaku Dapat Akses Lebih Dekat
Digitalisasi Harus Berujung pada Manfaat Nyata
Penggunaan teknologi akan memiliki dampak kuat jika pendamping dan keluarga penerima memahami cara memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Hengki Muradi sebagai narasumber.
Anggota DPRD Paser Abdul Aziz, Dinas Sosial, pendamping PKH, serta sejumlah keluarga penerima PKH juga mengikuti kegiatan.
Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa pembaruan data membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pendamping, lembaga riset, dan masyarakat.
Pada akhirnya, teknologi menjadi alat untuk memperbaiki proses, sedangkan kualitas data tetap menentukan keputusan yang dihasilkan.
Bagi Paser, kebutuhan itu terasa penting karena penurunan angka kemiskinan perlu diikuti kebijakan yang semakin presisi.
Poin Penting
- BRIN dan DPR RI menggelar peningkatan kapasitas pengguna riset dan inovasi bagi pendamping serta penerima PKH Paser.
- Kegiatan berlangsung 26 Agustus 2026 di Hotel Kyriad Sadurengas.
- Literasi digital dinilai penting agar keluarga penerima PKH mampu mengakses informasi dan peluang ekonomi.
- Digitalisasi diarahkan untuk mendukung pemutakhiran DTSEN dan mengurangi risiko bantuan salah sasaran.
- Kemiskinan Paser turun menjadi 8,13 persen pada 2025.
- Riset daerah diarahkan mendukung UMKM dan produk unggulan desa.
Insight Redaksi
Paser sedang menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menjaga bantuan tepat sasaran dan mendorong keluarga menjadi lebih mandiri. Data yang rapi penting, tetapi pemberdayaan jangan berhenti di aplikasi. Pendamping perlu memastikan teknologi benar-benar dipakai untuk mencari peluang, mengembangkan usaha, dan memperkuat ekonomi keluarga. Kalau hanya digital di sistem, manfaatnya masih separuh jalan. Di sinilah kerja bersama pemerintah, BRIN, DPRD, dan masyarakat jadi penting.
Data penerima perlu rutin diperbarui, sementara pendamping bisa mengarahkan keluarga memanfaatkan teknologi untuk usaha dan akses peluang ekonomi.
Bagikan artikel ini ke kawalan ikam supaya makin banyak yang paham kenapa data bantuan dan literasi digital sama-sama penting.
Mau mengikuti perkembangan pemberdayaan masyarakat dan isu Kaltim yang dekat dengan kehidupan sehari-hari? Pantau terus Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa tujuan digitalisasi KPM PKH di Paser?
Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan literasi teknologi, memperbarui data penerima, memperkuat pengawasan, dan mendukung pemberdayaan keluarga.
2. Apa kaitan DTSEN dengan bantuan sosial?
DTSEN menjadi basis data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
3. Berapa angka kemiskinan Kabupaten Paser pada 2025?
Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser tercatat 8,13 persen pada 2025, turun dari 8,63 persen pada 2024.
4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
Kegiatan melibatkan BRIN, DPR RI, DPRD Paser, Dinas Sosial, pendamping PKH, peneliti BRIN, serta keluarga penerima PKH.
Sumber Informasi
Media Kaltim Post, dengan judul “BRIN Dorong Digitalisasi KPM PKH Paser untuk Putus Rantai Kemiskinan”, oleh Muhammad Najib. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
