Durasi Baca: 8 Menit
Ikhtisar: Artikel ini membahas strategi Mudyatnomics melalui diplomasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan, memperkuat budaya, menjaga lingkungan, dan memperluas konektivitas digital di PPU.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui kunjungan ke tiga kementerian di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan Bupati PPU Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin untuk memastikan program prioritas daerah tetap berjalan pada 2027 meski menghadapi efisiensi anggaran.
Pendekatan ini menarik perhatian karena pembangunan daerah biasanya sangat bergantung pada kemampuan APBD. PPU justru memilih membangun kolaborasi lintas kementerian sebagai strategi mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.
Pembangunan Daerah Tidak Boleh Terhenti karena Efisiensi Anggaran
Keterbatasan anggaran sering menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Banyak program strategis harus ditunda ketika ruang fiskal semakin sempit.
Pemkab PPU memilih pendekatan berbeda. Melalui konsep yang disebut Mudyatnomics, pemerintah daerah memperluas ruang kerja sama dengan kementerian untuk memperoleh dukungan program yang lebih besar.
Strategi tersebut diterapkan melalui road show ke Kementerian Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi.
Tenaga Ahli Bapelitbang PPU, Cakra, menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bentuk diplomasi pembangunan yang bertujuan mencari alternatif pendanaan melalui program pemerintah pusat.
"Strategi diplomasi anggaran dan diplomasi pembangunan yang diusung oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati fokus pada pencarian jalur alternatif pendanaan melalui APBN. Melalui road show ke tiga kementerian ini, kita memastikan program-program prioritas PPU tidak terhenti meski dalam masa efisiensi anggaran," ujarnya.
Mengapa Infrastruktur Digital Menjadi Prioritas?
Transformasi digital menjadi salah satu agenda utama yang dibawa Pemerintah Kabupaten PPU ke Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria serta Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Pemkab PPU mengusulkan penanganan sembilan wilayah yang masih mengalami blank spot dan kualitas jaringan telekomunikasi yang belum optimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Mentawir.
Bagi Pemerintah Kabupaten PPU, jaringan internet bukan lagi sekadar sarana komunikasi.
Konektivitas digital telah menjadi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga mendukung pertumbuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain mengusulkan penguatan jaringan seluler, pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan sekitar 200 titik Wi-Fi publik.
Saat ini, PPU baru memiliki sekitar 28 titik layanan internet, dan sebagian besar masih terkonsentrasi di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah ingin memperluas akses internet hingga menjangkau fasilitas publik lainnya.
Pembahasan bersama Kementerian Komdigi juga mencakup pemanfaatan frekuensi 700 MHz, pengembangan jaringan fiber optik, fixed broadband, teknologi satelit, hingga direct-to-cell untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan konvensional.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Tak Hambat Pembangunan, Hasil Mudyatnomics PPU Kantongi Dukungan Tiga Kementerian
Menjaga Identitas Budaya di Tengah Pesatnya Perkembangan IKN
Jika digitalisasi menjadi fondasi pembangunan masa depan, maka kebudayaan menjadi identitas yang harus dipertahankan.
Karena itu, rombongan Pemerintah Kabupaten PPU juga melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Ahmad Mahendra dan Sekretaris Direktorat Jenderal Judi Wahjudin. Salah satu isu utama yang dibahas adalah percepatan penyelesaian pembangunan Rumah Adat Kuta Adat Paser.
Rumah adat yang direncanakan memiliki panjang sekitar 117 meter itu baru terealisasi sekitar 28 meter. Pemerintah daerah masih membutuhkan anggaran lebih dari Rp21 miliar untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
Kementerian Kebudayaan kemudian menawarkan konsep pengembangan melalui pendekatan living museum, site museum, dan eco museum.
Konsep tersebut memungkinkan rumah adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga berkembang menjadi pusat pendidikan, ruang publik, destinasi wisata, sekaligus sarana pelestarian tradisi masyarakat Paser.
Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa pelestarian budaya menjadi semakin penting karena kawasan inti pemerintahan IKN berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU.
Di tengah arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk akibat pembangunan IKN, budaya lokal tidak boleh kehilangan ruang hidupnya. Sebaliknya, budaya harus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Baca Juga: Pengembangan Kebudayaan PPU di Tengah IKN, Menjaga Identitas Lokal Agar Tetap Hidup
Lingkungan Hidup Menjadi Pilar Ketiga Pembangunan PPU
Road show juga membawa rombongan Pemkab PPU ke Kementerian Lingkungan Hidup.
Bupati dan Wakil Bupati PPU diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Mochammad Jumhur Hidayat beserta jajaran kementerian. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.
Strategi pembangunan yang akan dicapai dalam Road Show Pemkab PPU kali ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara tiga sektor utama, yaitu transformasi digital, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
Ketiga sektor tersebut saling berkaitan.
Digitalisasi tanpa pemerataan hanya akan memperlebar kesenjangan. Pembangunan tanpa pelestarian budaya dapat mengikis identitas masyarakat. Sementara pertumbuhan ekonomi tanpa perlindungan lingkungan berpotensi menimbulkan persoalan baru pada masa mendatang.
Apa Arti Persetujuan Tiga Kementerian Bagi PPU?
Seluruh usulan yang dibawa Pemkab PPU diterima oleh tiga kementerian untuk menjadi program prioritas pada 2027.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan APBD.
Kolaborasi menjadi kata kunci baru.
Sinergi lintas kementerian yang dibangun Pemkab PPU mencakup pelestarian budaya, penguatan lingkungan, dan pemerataan infrastruktur digital.
Ketiga sektor tersebut saling berkaitan.
Kebudayaan memperkuat identitas daerah. Lingkungan menjaga keberlanjutan pembangunan. Infrastruktur digital memperluas akses pelayanan publik.
"Alhamdulillah, respons dari Bapak Menteri, Bapak Wamen, hingga para Dirjen sangat positif. Semua usulan strategis yang disampaikan Pemkab PPU telah diterima dan berkomitmen menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang," kata Cakra.
Poin Penting
- PPU melakukan road show ke tiga kementerian di Jakarta.
- Strategi pembangunan dilakukan melalui pendekatan Mudyatnomics.
- Kementerian Kebudayaan mendukung pengembangan Kuta Adat Paser.
- PPU mengusulkan penyelesaian sembilan wilayah blank spot.
- Sekitar 200 titik Wi-Fi publik diusulkan untuk memperluas akses internet.
- Program lingkungan menjadi bagian dari agenda pembangunan.
- Seluruh usulan Pemkab PPU diterima sebagai prioritas 2027.
Insight Redaksi
Pembangunan daerah memasuki fase baru. Ketergantungan terhadap APBD mulai bergeser menuju model kolaboratif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
PPU sedang menguji pendekatan tersebut melalui diplomasi pembangunan. Ini menarik. Infrastruktur digital, kebudayaan, dan lingkungan ditempatkan dalam satu kerangka besar. Kada cukup hanya membangun jalan atau gedung.
Program seperti ini perlu diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai peluang besar hanya berhenti di atas meja administrasi.
Bagikan jua informasi ini ke bubuhan ikam supaya semakin banyak masyarakat memahami arah pembangunan PPU.
Ikuti terus perkembangan pembangunan daerah hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan Mudyatnomics?
Mudyatnomics merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan kolaborasi, diplomasi program, dan pencarian alternatif pendanaan di luar APBD.
2. Mengapa jaringan internet menjadi prioritas di PPU?
Karena infrastruktur digital berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Apa fungsi Kuta Adat Paser yang sedang dikembangkan?
Selain sebagai simbol budaya, rumah adat diharapkan menjadi pusat edukasi, ruang publik, dan destinasi wisata.
Sumber Informasi: Artikel ini mengacu pada informasi resmi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai program pembangunan, penguatan kebudayaan, pengelolaan lingkungan, dan pemerataan infrastruktur digital. Artikel disusun ulang secara orisinal dengan gaya jurnalistik Balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma