Durasi Baca: 6 Menit
Topik: Hoaks perpajakan menghambat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Paser
Ikhtisar: Penyebaran informasi keliru membuat pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Paser melambat. BPS meluruskan tujuan sensus, menyiapkan strategi lanjutan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi memberikan data akurat.
Balikpapan TV - Hai Ces! Penyebaran hoaks yang mengaitkan Sensus Ekonomi 2026 dengan pajak membuat proses pendataan di Kabupaten Paser tersendat. Hingga awal Juli 2026, capaian pendataan baru sekitar 20 persen karena sebagian warga menolak menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
Masih banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan sensus ini? Simak faktanya sampai habis, supaya informasinya kada keliru lagi, Ces!
Baca Juga: Disporapar Paser Siapkan Trail Run Wisata Alam, Pelari Sekaligus Diajak Jelajahi Destinasi Unggulan
Mengapa Hoaks Pajak Menghambat Sensus Ekonomi 2026?
Masalah terbesar yang dihadapi petugas lapangan bukan sekadar menemukan responden, melainkan menghadapi kesalahpahaman yang sudah lebih dulu menyebar melalui media sosial.
Kepala BPS Kabupaten Paser, Bayu Prasetiyo, mengatakan isu yang menghubungkan Sensus Ekonomi 2026 dengan kewajiban perpajakan membuat sebagian masyarakat memilih menolak didata. "Banyak isu yang beredar di media sosial mengaitkan sensus ekonomi dengan pajak. Akibatnya, ada masyarakat yang menolak didata karena mengira informasi yang kami kumpulkan akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan mereka," ujar Bayu Prasetiyo, Rabu (8/7).
Penolakan tersebut berdampak langsung terhadap kecepatan pendataan. Padahal, masa sensus memiliki target waktu yang harus dipenuhi sehingga setiap keterlambatan akan memengaruhi keseluruhan proses pengumpulan data.
BPS menilai tantangan komunikasi kini sama pentingnya dengan pekerjaan pendataan di lapangan. Informasi yang keliru dapat berkembang cepat apabila tidak segera diluruskan.
Benarkah Data Sensus Digunakan untuk Menetapkan Pajak?
Bayu Prasetiyo menegaskan anggapan tersebut tidak benar. Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 bukan digunakan sebagai dasar penetapan ataupun penarikan pajak.
Menurutnya, sensus bertujuan memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh sehingga pemerintah memiliki gambaran perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
BPS secara nasional juga menjelaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan, memetakan karakteristik usaha, hingga melihat perkembangan ekonomi digital dan sektor usaha di Indonesia. Data yang dipublikasikan berbentuk statistik agregat, bukan informasi individu.
Kerahasiaan data responden juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sensus. BPS menyatakan perlindungan data terus diperkuat, termasuk melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Peruri, serta Telkom Indonesia guna menjaga keamanan sistem digital SE2026.
Baca Juga: 33 Karaoke Resmi Terdaftar di Paser, DPRD Siapkan Aturan Baru untuk Pengawasan Usaha Hiburan
Strategi BPS Paser Menghadapi Penolakan Warga
Agar informasi yang benar semakin luas diterima masyarakat, BPS Kabupaten Paser memperkuat koordinasi bersama pemerintah desa, aparat kelurahan, hingga ketua RT.
Pendekatan tersebut dilakukan supaya masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari tokoh yang mereka kenal sehingga hoaks dapat diluruskan lebih cepat. "Kami sudah berkoordinasi dengan aparat desa dan RT agar masyarakat mengetahui bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan penarikan maupun penetapan pajak," kata Bayu.
Pendekatan berbasis lingkungan dinilai efektif karena aparat desa dan RT memahami kondisi masyarakat setempat, termasuk wilayah yang masih memiliki tingkat penolakan cukup tinggi.
Di sisi lain, BPS juga mengingatkan masyarakat agar memastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi yang memiliki identitas saat melakukan pendataan.
Apa yang Dilakukan Jika Responden Belum Bersedia Didata?
BPS telah menyiapkan langkah operasional apabila petugas menemui penolakan atau responden sedang tidak berada di lokasi.
Alih-alih menghentikan pekerjaan, petugas akan mendahulukan pendataan terhadap responden lain sehingga target harian tetap berjalan.
Responden yang belum berhasil diwawancarai akan kembali dikunjungi dalam pendataan ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. "Kalau petugas tidak bisa menemui responden atau terjadi penolakan, mereka akan bergeser ke responden lain yang bisa ditemui lebih dahulu. Nanti pada Agustus kami akan datang kembali untuk melakukan pendataan ulang," jelas Bayu.
Strategi tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat yang sebelumnya belum menerima petugas agar tetap dapat berpartisipasi tanpa mengganggu target keseluruhan sensus.
Tips Singkat Mengenali Pendataan Sensus Resmi
- Pastikan petugas membawa identitas resmi BPS.
- Dengarkan penjelasan tujuan pendataan sebelum memberikan informasi.
- Jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
- Jika ragu, masyarakat dapat menghubungi kantor BPS setempat untuk memastikan keabsahan petugas.
Semakin lengkap data yang dihimpun, semakin baik pula kualitas informasi statistik yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
Baca Juga: DPRD Paser Perketat Aturan Hiburan Malam, Pencegahan Human Trafficking Jadi Prioritas
Poin Penting:
- Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Paser baru mencapai sekitar 20 persen.
- Hoaks yang mengaitkan sensus dengan pajak menjadi penyebab utama penolakan warga.
- BPS memastikan data sensus bukan digunakan untuk penetapan pajak.
- Sosialisasi diperkuat melalui pemerintah desa, kelurahan, dan ketua RT.
- Pendataan ulang terhadap responden yang belum berhasil akan dilakukan pada Agustus 2026.
Insight Redaksi: Pendataan statistik sering dianggap sekadar kegiatan administrasi, padahal kualitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada ketepatan data. Ketika hoaks berkembang, dampaknya bukan hanya memperlambat pekerjaan petugas, tetapi juga mengurangi akurasi gambaran ekonomi daerah. Di Paser, tantangan terbesar justru membangun kepercayaan publik. Kada cukup hanya mendata, komunikasi juga harus makin kuat. Nah, ini pang pekerjaan bersama, Ces.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam supaya semakin banyak warga memahami tujuan Sensus Ekonomi 2026 dan kada mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, Ces.
Selalu ikuti perkembangan informasi terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Paser berjalan lambat?
Karena penyebaran hoaks yang mengaitkan sensus dengan pajak membuat sebagian masyarakat menolak didata.
2. Apakah data Sensus Ekonomi digunakan untuk penetapan pajak?
Tidak. BPS menegaskan data hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan.
3. Berapa capaian pendataan di Kabupaten Paser hingga awal Juli 2026?
Sekitar 20 persen dari total sasaran pendataan.
4. Apa langkah BPS menghadapi penolakan masyarakat?
BPS menggandeng pemerintah desa, kelurahan, RT, serta menjadwalkan pendataan ulang pada Agustus 2026.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media Balpos, dengan judul "Hoaks Pajak Hambat Sensus Ekonomi 2026 di Paser, Pendataan Baru Capai 20 Persen", oleh penulis Tomi Wirahandi Wijaya. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
