Balikpapan TV - Hai Cess! Dorongan serius untuk menguatkan ekonomi desa kini datang dari Penajam Paser Utara. Dari ruang kerja pemerintahan hingga balai desa yang bersahaja, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan satu arah penting: desa dan kelurahan harus mampu menggali pendapatan asli secara mandiri lewat program digitalisasi yang rapi, transparan, dan berkelanjutan.
Menariknya, ajakan ini bukan sekadar wacana. Ikam diajak menyimak sampai tuntas karena di balik kata “digitalisasi” ada peta jalan yang menyentuh hajat hidup bubuhan desa, dari pengelolaan dana, pengawasan, sampai peluang UMKM naik kelas. Ceritanya mengalir dari hulu ke hilir, pahamlah, supaya gambarnya utuh Cess!.
Mengapa digitalisasi jadi kunci menaikkan pendapatan asli desa di PPU?
Digitalisasi dipandang sebagai pintu masuk untuk membuka potensi ekonomi desa yang selama ini belum benar-benar terpetakan. Bupati PPU Mudyat Noor menilai banyak desa dan kelurahan sebenarnya memiliki sumber pendapatan sendiri, hanya saja belum dikumpulkan dalam satu sistem data yang utuh. Ketika data itu disusun secara menyeluruh dan dikelola digital, potensi yang tadinya samar bisa terlihat jelas dan terukur.
Ia menyampaikan secara lugas bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah menaikkan pendapatan desa. Setelah data terkumpul dan potensi muncul ke permukaan, pemerintah tinggal menentukan sektor mana yang perlu dikembangkan agar roda ekonomi desa bergerak lebih kencang. Pendekatan ini menempatkan desa sebagai subjek, bukan sekadar penerima program, nah’ itu sudah, arahnya jelas.
Bagi masyarakat desa, transparansi data juga membawa dampak langsung. Warga dapat melihat bagaimana potensi wilayahnya diolah, sekaligus memahami arah pembangunan ekonomi yang sedang ditempuh pemerintah desa. Di titik ini, digitalisasi berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan kepercayaan publik.
Apa evaluasi Pemkab PPU terhadap program pembangunan desa selama ini?
Pemkab PPU menilai banyak program pembangunan desa berjalan tanpa fokus yang kuat dan cenderung terfragmentasi. Akibatnya, tidak sedikit program yang berhenti di tengah jalan dan tidak menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat. Kondisi ini menjadi catatan penting yang mendorong penertiban serta penyelarasan program desa ke depan.
Mulai tahun depan, arah kebijakan diarahkan agar program desa lebih terkoordinasi dan terhubung satu sama lain. Dengan pola yang terarah, setiap kegiatan diharapkan saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan ini juga memudahkan evaluasi, karena capaian dapat diukur dengan indikator yang jelas.
Bagi aparatur desa, perubahan ini menuntut cara kerja yang lebih disiplin dan berbasis data. Bukan lagi sekadar menjalankan kegiatan, tetapi memastikan setiap program memberi manfaat nyata. Ya’kalo pahamlah ikam, pembangunan yang rapi akan terasa langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Atlet Dari 4 Negara Ramaikan Festival Dayung Manggar 2025 di Balikpapan
Bagaimana perubahan mindset penggunaan Dana Desa ditekankan?
Perubahan pola pikir kepala desa menjadi sorotan penting. Mudyat Noor menekankan Dana Desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan kegiatan yang minim manfaat langsung. Ia mengingatkan pengalaman awal otonomi daerah, ketika dana publik justru banyak terserap untuk kepentingan aparat.
Pesan ini disampaikan tegas karena Dana Desa menyentuh kebutuhan dasar warga. Ketika mindset sudah tepat, alokasi anggaran akan lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar rutinitas administratif. Di sinilah peran edukasi dan pendampingan menjadi krusial.
Peran Badan Permusyawaratan Desa juga diperkuat. Sinergi antara pemerintah desa dan BPD dibutuhkan agar pengawasan berjalan efektif dan praktik kolusi dapat dicegah. Jika pengelola dan pengawas sampai kongkalikong, masyarakat yang dirugikan, dan itu yang ingin dihindari bersama.
Sejauh mana percepatan transformasi digital dan dampaknya bagi UMKM desa?
Percepatan transformasi digital tidak berhenti pada pengelolaan data. Pemkab PPU melalui Diskominfo telah menyiapkan layanan internet gratis di sejumlah tempat umum, serta mengajukan pembangunan tower telekomunikasi di wilayah blank spot ke Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah ini membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa.
Menurut Mudyat, akses internet menjadi fondasi peningkatan layanan publik sekaligus penggerak ekonomi desa. UMKM didorong memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan membangun branding dari desa. Dengan akses yang merata, pelaku usaha kecil memiliki peluang yang sama untuk berkembang.
Seluruh pemerintah desa juga diminta mensinergikan penggunaan Dana Desa dengan program pemerintah daerah. Di PPU terdapat 30 desa penerima Dana Desa setiap tahun. Ketika dana tersebut diselaraskan dengan program daerah, efektivitas dan akuntabilitas meningkat, dan manfaatnya kembali ke masyarakat desa.
Ikhtisar Singkat
Dorongan digitalisasi desa di PPU diarahkan untuk memetakan potensi, menaikkan pendapatan asli desa, memperbaiki tata kelola Dana Desa, serta mempercepat layanan publik dan ekonomi UMKM. Langkah ini menekankan transparansi, sinergi, dan perubahan pola pikir aparatur desa. Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham arah pembangunan desa di PPU Cess!.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
Apa tujuan utama digitalisasi desa di PPU?
Untuk memetakan potensi desa secara menyeluruh, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memperkuat transparansi tata kelola.
Siapa yang berperan mengawasi penggunaan Dana Desa?
Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan pengawasan yang saling bersinergi.
Bagaimana dampaknya bagi UMKM desa?
UMKM didorong memanfaatkan akses internet dan platform digital untuk pemasaran serta penguatan branding.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.