Balikpapan TV – Hai Cess! Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan langkah tegas memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah di tengah keterbatasan fiskal yang makin ketat. Bupati PPU, Mudyat Noor, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak lebih kreatif dan berorientasi hasil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Bupati, Kamis (27/11/2025).
Di forum itu, ia menekankan bagaimana situasi fiskal yang menurun, peluang bantuan pusat, hingga prioritas sektor ekonomi rakyat harus dijawab dengan inovasi konkret. Biar makin jelas, lanjut terus baca artikelnya ya Cess!
Bagaimana Arahan Awal Bupati PPU Menjawab Tantangan Fiskal?
Mudyat langsung menegaskan bahwa rutinitas tidak boleh lagi jadi budaya kerja SKPD. Ia meminta percepatan, kreativitas, dan keberanian membaca peluang pendanaan di tengah APBD yang terbatas. Ia menekankan bahwa kinerja harus berorientasi hasil, bukan sekadar daftar kegiatan.
Menurutnya, kondisi APBD tidak mampu menopang seluruh rencana pembangunan sehingga setiap perangkat daerah wajib memaksimalkan potensi sektor masing-masing agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Apa Saja Sektor Prioritas yang Diminta Jadi Penggerak Ekonomi?
Bupati Mudyat menyebutkan tiga sektor inti: perikanan, pertanian, dan pariwisata. Ia menilai ketiganya mampu menjadi lokomotif ekonomi rakyat di tengah dinamika pembangunan dan geliat kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain potensi alamnya besar, sektor tersebut membuka ruang bagi program produktif yang bisa terhubung dengan pendanaan dari kementerian, provinsi, hingga pihak ketiga.
Mengapa Sektor Perikanan Menjadi Fokus dan Apa Tantangannya?
Mudyat memaparkan peluang bantuan pusat, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuka ruang pendanaan hingga Rp22 miliar. Peluang itu harus ditekan menjadi aksi nyata dan diarahkan ke titik prioritas.
Namun ia mengingatkan bahwa persoalan terbesar berada pada hulu, mulai dari ketersediaan es hingga solar. Ketidaksiapan logistik membuat banyak ikan terjual sebelum masuk Penajam sehingga nilai ekonominya hilang.
Bagaimana Strategi Mendorong Pertanian, Desa Produktif, dan Pembiayaan?
Untuk sektor pertanian, bupati meminta pemetaan program prioritas agar terkoneksi dengan skema pendanaan lintas kementerian atau sektor swasta. Ia menegaskan bahwa desa harus diarahkan menjadi pusat produktivitas, bukan sekadar pengguna anggaran.
Mudyat ingin desa berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang menyediakan industri pangan, perikanan, peternakan, hingga usaha rakyat. Semua diarahkan agar desa mandiri secara ekonomi.
Apakah Digitalisasi Desa dan Penguatan APBD Masih Jadi Agenda Utama?
Ya, Cess. Bupati menegaskan percepatan digitalisasi melalui program Desapedia. Jika minimal 30 desa memenuhi kriteria digital, PPU berpotensi meraih insentif pusat hingga Rp20 miliar.
Terkait APBD, ia meminta efisiensi ketat terhadap perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program nonteknis. Meski begitu, ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak dikurangi dengan catatan ASN menunjukkan kinerja.
Mengapa SKPD Harus Tidak Bergantung pada APBD?
Dalam Rakor sebelumnya (12/8/2025), Bupati Mudyat sudah mengingatkan bahwa tantangan fiskal makin berat, apalagi adanya rencana pemangkasan transfer dana ke daerah secara nasional yang mencapai Rp100 triliun. Karena itu, ia menegaskan bahwa SKPD wajib menyusun program berbasis kebutuhan masyarakat sambil mencari peluang pembiayaan dari APBN, provinsi, hingga pihak ketiga untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Apa Contoh Program yang Bisa Ditarik dari Kementerian dan Provinsi?
Bupati mencontohkan berbagai peluang, mulai dari pembangunan sekolah, pengadaan buku, laptop digitalisasi pendidikan, hingga relawan guru dari pensiunan. Semua bisa mengurangi beban APBD dan mempercepat pelayanan publik.
Selain kementerian, ia meminta SKPD aktif berjejaring dengan provinsi. Koordinasi yang baik memungkinkan banyak program provinsi diarahkan ke PPU karena kebutuhan daerah tidak akan diketahui jika tidak diusulkan.
Bagaimana Peran Kolaborasi Lintas Sektor Termasuk PKK?
Mudyat mengingatkan bahwa pembangunan tidak wajib bergantung pada anggaran besar. Organisasi seperti PKK memiliki sumber daya manusia mumpuni yang bisa menopang program pemerintah meski anggaran minimal. Dengan posisi PPU yang strategis dekat Balikpapan dan Samarinda, koordinasi lintas wilayah dan pusat menjadi lebih mudah dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
Apa Target Akhir dari Seluruh Kebijakan Ini?
Bupati menutup arahan dengan penegasan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada industri perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata lokal. Proyek glamor tidak masuk agenda.
Menurutnya, ketika ekonomi rakyat kuat, kecilnya APBD tidak jadi persoalan utama. Rakor ditutup dengan penyusunan tindak lanjut teknis lintas SKPD guna mempercepat pembangunan meski menghadapi tekanan fiskal.
Arah pembangunan PPU diarahkan pada penguatan sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan desa produktif. Tantangan fiskal dijawab melalui inovasi, efisiensi, dan perluasan kerja sama lintas kementerian serta provinsi.
Jika informasi ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman-temanmu ya, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
1. Apa alasan utama sektor perikanan jadi prioritas di PPU?
Karena memiliki potensi besar dan peluang bantuan pusat, namun masih menghadapi persoalan logistik hulu.
2. Apakah semua desa di PPU wajib mengikuti digitalisasi Desapedia?
Minimal 30 desa menjadi target agar PPU memperoleh insentif pusat hingga Rp20 miliar.
3. Mengapa SKPD diminta tidak bergantung pada APBD?
Karena tren nasional menunjukkan pemangkasan dana transfer yang berpotensi menekan pendapatan daerah.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
Editor : Arya Kusuma