Balikpapan TV - Hai Cess! Gerak cepat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor kembali jadi sorotan. Selasa (04/11/2025), ia melaksanakan audiensi maraton ke dua kementerian strategis: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Tujuannya jelas — memperkuat posisi PPU sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus memastikan dukungan fiskal dan infrastruktur tetap seimbang.
Audiensi ini bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, tetapi menjadi bukti nyata dari penerapan strategi pembangunan yang kini dikenal luas dengan istilah “Mudyatnomics” — pendekatan ekonomi daerah yang menekankan efisiensi fiskal, kolaborasi lintas kementerian, dan keberlanjutan pembangunan.
Apa yang Dibahas Bupati PPU di Kementerian Keuangan?
Pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Fokus utama pembahasan adalah usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah strategis yang menjadi penyangga utama IKN.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara membawa dampak besar bagi daerah sekitar, khususnya PPU. Ia menilai perlunya kebijakan fiskal yang proporsional agar daerah mampu mengimbangi percepatan pembangunan di kawasan IKN.
“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional agar mampu mengimbangi dinamika pembangunan IKN. Kami berharap adanya skema afirmatif dari Kementerian Keuangan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” ucap Mudyat Noor.
Bupati juga menekankan pentingnya regulasi lanjutan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Langkah ini selaras dengan semangat Mudyatnomics yang menekankan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi lokal dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Mudyatnomics! Cara Mudyat Noor Bangun PPU di Tengah Efisiensi Anggaran
Apa yang Diperjuangkan di Kementerian Perhubungan?
Setelah dari Kemenkeu, Bupati Mudyat Noor bersama rombongan melanjutkan audiensi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten PPU menyampaikan beberapa usulan strategis, antara lain:
-
Revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Buluminung, serta potensi pembukaan akses transportasi laut lintas provinsi melalui aset dan infrastruktur perhubungan yang sudah ada di PPU.
-
Rencana perubahan Bandara VVIP Nusantara menjadi bandara komersial internasional, guna memperluas akses logistik dan ekonomi wilayah.
-
Pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan nasional dan usulan pengadaan Bus Sekolah melalui skema hibah.
-
Permohonan agar beberapa program Kemenhub difokuskan di PPU, sesuai arahan Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Drs. Suntana, M.Si.
Audiensi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN.
Bupati Mudyat Noor menegaskan, wilayah PPU sebagai gerbang utama menuju IKN memerlukan dukungan transportasi yang terintegrasi.
“Bandara VVIP berada di wilayah Kabupaten PPU. Kami berharap agar bandara ini juga dapat dibuka untuk penerbangan komersil. Hal ini penting agar manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan masyarakat sekitar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Tak hanya bandara, pembahasan juga menyentuh soal lampu penerangan jalan nasional yang minim di jalur padat kendaraan berat menuju IKN. “Jalanan PPU ini menjadi tempat wara-wiri mobil pengangkut alat berat untuk menyuplai IKN. Di situ banyak jalanan yang berupa hutan, masih gelap, sehingga dibutuhkan penerangan lampu jalan karena banyak tikungan dan rawan kecelakaan,” ujar Mudyat.
Apa Strategi Daerah Dalam Mengoptimalkan Pelabuhan Buluminung?
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, turut menyampaikan potensi besar Pelabuhan Buluminung sebagai pintu utama distribusi logistik IKN dan wilayah selatan Kalimantan.
“Core yang pertama dari kegiatan pelabuhan Buluminung adalah batubara dan CPO. Sekarang IKN hadir, yang perlu kita pikir adalah titik distribusi logistik keluar masuk yang paling penting, karena pintu masuknya ada di pelabuhan Penajam,” ucap Tohar.
Ia juga menyinggung proyek jalan tembus yang sedang dibangun Pemprov Kaltim dari Penajam–Kubar–Mahulu. “Artinya memang ada potensi yang bertambah utilitas dan fungsinya dari pelabuhan ke depan, manakala ini bisa dioptimalkan,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Wamenhub Suntana menyambut baik rencana revitalisasi dan membuka peluang investasi. “Untuk merubah Pelabuhan Buluminung menjadi pelabuhan umum tidak susah, pak. Kalau memang ada investor, nanti kita kasih konsesi,” ucap Suntana.
Bagaimana Audiensi Ini Mencerminkan Prinsip “Mudyatnomics”?
Konsep Mudyatnomics yang digagas oleh Bupati Mudyat Noor kini mulai tampak jelas penerapannya. Ketika banyak daerah masih menunggu arah kebijakan fiskal nasional, PPU justru memilih untuk proaktif membangun komunikasi langsung dengan kementerian terkait.
Pendekatan ini mencerminkan tiga pilar utama Mudyatnomics:
-
Kemandirian fiskal daerah melalui inovasi pendapatan dan efisiensi belanja.
-
Kolaborasi lintas sektor dan kementerian untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
-
Konektivitas ekonomi dan infrastruktur sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kondisi nasional yang menuntut efisiensi anggaran dan reformasi transfer ke daerah (TKD) tahun 2026, langkah ini memperlihatkan ketegasan arah pembangunan PPU yang tidak bergantung, tapi berinisiatif.
Apa Dampak Nyata bagi Masa Depan PPU dan IKN?
Langkah diplomasi fiskal dan infrastruktur ini membawa dua efek langsung bagi PPU. Pertama, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peluang kebijakan afirmatif dari Kemenkeu. Kedua, penguatan konektivitas wilayah lewat pengembangan pelabuhan dan bandara komersial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pendekatan kolaboratif ini menempatkan PPU bukan hanya sebagai “wilayah pendukung IKN”, tetapi sebagai mitra pembangunan aktif yang siap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hasil dari audiensi ini memberi sinyal positif: pemerintah pusat membuka ruang kajian teknis dan peluang investasi baru di sektor transportasi, pelabuhan, dan bandara.
Kasubdit Prasarana Bandar Udara Febi Oki Wahyudi bahkan menjelaskan potensi penambahan terminal umum jika bandara VVIP berubah status menjadi komersial.
“Secara perencanaan harus ada yang ditambah seperti terminal umum. Nanti akan bundling dengan Balikpapan, jadi investor bisa bekerjasama dengan Angkasa Pura untuk mengelola juga bandara itu,” jelas Febi.
Langkah strategis ini memperlihatkan arah baru pemerintahan Mudyat Noor yang berpijak pada sinergi, konektivitas, dan keberlanjutan ekonomi lokal.
Bupati Mudyat menyebut audiensi ke dua kementerian itu sebagai bentuk komitmen memperkuat fondasi pembangunan daerah berbasis kolaborasi, bukan kompetisi.
Gerak cepat inilah yang kini dikenal publik sebagai “Mudyatnomics” — sebuah filosofi kerja yang menempatkan diplomasi, data, dan keberanian dalam satu langkah konkret.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi awal dari penguatan daerah penyangga IKN yang lebih kuat, berdaya saing, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Mudyat Noor.
Turut hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua DPRD PPU, Sekretaris Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, perwakilan Bapelitbang, dan Kabag Prokopim.
Bagaimana “Mudyatnomics” Mengubah Gaya Pembangunan PPU?
Di tengah situasi fiskal nasional yang semakin ketat, Mudyat Noor justru mengubah paradigma.
Bukan menunggu bantuan, tapi membangun sinergi lintas kementerian.
Langkah ini sejalan dengan prinsip “Mudyatnomics” — pendekatan kolaboratif yang memadukan diplomasi, inovasi, dan efisiensi.
Bupati Mudyat memandang kolaborasi dengan pemerintah pusat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari strategi jangka panjang membangun daya saing daerah.
Dengan memperjuangkan fiskal afirmatif dan konektivitas transportasi, ia ingin memastikan PPU tumbuh beriringan dengan IKN, bukan tertinggal olehnya.
Sebelumnya Bupati Mudyat juga telah melakukan audensi ke beberapa Kementrian yaitu Mendikdasmen, Kementrian PUPR, Kementan, Wamenkes, dan Mentri Bappenas.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, strategi Mudyatnomics perlahan terbukti bukan sekadar teori, tapi model kerja nyata yang mengubah tantangan fiskal menjadi peluang pembangunan.
Perjalanan dinas Bupati PPU Mudyat Noor ke Kemenkeu dan Kemenhub menandai babak baru implementasi Mudyatnomics. Melalui diplomasi fiskal dan pembangunan infrastruktur strategis, PPU menegaskan komitmennya sebagai daerah penyangga IKN yang aktif, mandiri, dan visioner.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
1. Apa fokus utama audiensi Bupati PPU dengan Kemenkeu dan Kemenhub?
Pembahasan kebijakan fiskal afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta pengembangan infrastruktur transportasi dan konektivitas di PPU.
2. Bagaimana kaitan audiensi ini dengan konsep Mudyatnomics?
Audiensi menjadi wujud nyata Mudyatnomics — membangun ekonomi daerah berbasis kemandirian fiskal dan kolaborasi lintas kementerian.
3. Apa harapan dari hasil pertemuan tersebut?
Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di kawasan IKN.
DISKLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas dalam menganalisa struktur artikel untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
