Balikpapan TV - Hai Cess! Ketika pemerintah pusat mulai menata ulang kebijakan fiskal nasional melalui efisiensi belanja daerah dan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026, banyak kepala daerah mulai cemas. Namun tidak demikian dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia justru menjadikan situasi ini sebagai momentum lahirnya strategi pembangunan baru — sebuah pendekatan yang oleh sebagian pengamat mulai dijuluki sebagai “Mudyatnomics”.
Kalau daerah lain sibuk menyesuaikan belanja, Mudyat justru “tancap gas” membangun kolaborasi lintas kementerian dan menggandeng DPR RI agar PPU tetap tumbuh seiring proyek nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Menariknya, pola kepemimpinan seperti ini tidak hanya efisien, tapi juga visioner — memadukan keberanian, diplomasi, dan kreativitas dalam tata kelola pembangunan.
Menjawab Tantangan Efisiensi ala Tito
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Batam (21/9/2025) menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah sebagai respons atas pengalihan TKD senilai Rp693 triliun. Ia menyoroti perlunya kepala daerah benar-benar “memelototi” penggunaan anggaran — memastikan setiap rupiah digunakan untuk manfaat rakyat, bukan sekadar biaya operasional yang membengkak.
“Belanja pegawai memang harus dibayar, tapi operasionalnya bisa dikorupsi, bisa di-mark-up. Itu yang harus diawasi,” ujar Tito tegas.
Selain efisiensi, Tito juga mengingatkan pentingnya daerah memanfaatkan program-program strategis pemerintah pusat senilai total Rp1.376 triliun — mulai dari revitalisasi sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, hingga lumbung pangan.
Arahan itu tampaknya benar-benar diresapi oleh Mudyat Noor. Alih-alih mengeluh soal anggaran, ia justru bergegas membangun jejaring ke kementerian dan lembaga pusat untuk memastikan PPU tak tertinggal dalam arus besar pembangunan nasional.
Membangun Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan
Mudyat menaruh perhatian besar pada pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor kesehatan. Ia baru saja berhasil memperoleh dukungan anggaran Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk penguatan fasilitas layanan kesehatan di PPU.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam pertemuan di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta (2/10/2025). Dana tersebut akan digelontorkan pada 2026 mendatang, untuk pengadaan alat kesehatan seperti CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan.
Menurutnya, banyak warga masih harus dirujuk ke luar daerah seperti Balikpapan untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. “Dengan dukungan ini, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat. Ini kabar baik bagi kita semua,” tambahnya.
Wamenkes Dante menegaskan komitmen pemerintah pusat, “Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk dukungan percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN.”
Ke depan, Pemkab PPU juga menyiapkan tenaga dokter spesialis dan SDM kompeten agar peralatan medis dapat dimanfaatkan optimal. “Bukan hanya alatnya, tapi SDM-nya juga kita siapkan,” jelas Mudyat.
Dari Bendung Talake hingga Jembatan Riko–Buluminung
Langkah konkret itu terlihat saat Mudyat Noor bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budi Satrio Djiwandono, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, di Jakarta (7/10/2025).
“Alhamdulillah, kita telah direspons positif untuk beberapa program besar seperti Bendung Gerak Talake, Bendung Lawe-Lawe, dan juga Jembatan Riko–Buluminung. Termasuk jalan ketahanan pangan yang sebelumnya sempat terblok, kini sudah kita coba buka kembali dan mendapat respons baik dari pihak kementerian,” ujar Mudyat Noor usai pertemuan itu.
Baginya, proyek-proyek itu bukan sekadar infrastruktur fisik. Tapi simbol dari keyakinannya bahwa PPU bisa tumbuh mandiri dan kuat, bahkan saat daerah lain menahan belanja. “Kita bergerak karena menunggu bukan solusi,” tambahnya.
Respons positif dari Kementerian PU menjadi sinyal kuat bahwa strategi diplomasi daerah yang dilakukan Mudyat berbuah hasil. Dengan pendekatan personal, argumentatif, dan berbasis data, Bupati PPU berhasil menempatkan wilayahnya sebagai prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur nasional.
Sinergi dengan Bappenas: PPU Sebagai Penyangga IKN
Keterbatasan fiskal tak membuat PPU berhenti berinovasi. Pada 24 Juli 2025, Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin melakukan audiensi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Fokusnya: menyusun Masterplan Kawasan Kabupaten PPU yang selaras dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Rachmat menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah. “Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas perencanaan di daerah. PPU punya potensi lahan besar dan strategis. Tapi semua harus berbasis data dan indikator yang jelas,” ujarnya.
Dari pertemuan itu, Bappenas sepakat mendukung pengembangan kota pintar, ekonomi hijau berbasis potensi lokal, pariwisata pendukung IKN, serta penguatan SDM lokal — isu yang juga menjadi perhatian utama Mudyat Noor.
“SDM adalah pondasi. Kita tidak mau hanya jadi penonton dalam pembangunan IKN. Anak-anak muda PPU harus jadi pelaku utama,” tegas Mudyat dalam beberapa kesempatan.
Aksi Nyata di Dunia Pendidikan
Mudyat juga fokus pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Pada 4 Agustus 2025, ia melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mudyat menyampaikan berbagai persoalan pendidikan di PPU — mulai dari keterbatasan ruang kelas, fasilitas belajar yang belum memadai, hingga distribusi guru yang belum merata. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap sarana pendidikan di PPU, terutama di wilayah terpencil,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus sejalan dengan penguatan SDM guru dan pemerataan akses. “Kami siap bersinergi dengan Kemendikbudristek agar anak-anak PPU mendapat pendidikan yang layak dan setara secara nasional,” tambahnya.
Dari Sawit ke Swasembada: Kepemimpinan Nasional dari Daerah
Tak hanya di bidang infrastruktur, Mudyat juga menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional. Pada 29 Agustus 2025, ia memimpin rombongan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Pertemuan itu menghasilkan beberapa agenda besar, termasuk pemanfaatan lahan sawit untuk peternakan sebagai langkah menuju swasembada pangan hewani. Lebih dari itu, Mudyat dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Sawit Nasional 2025, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden RI.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini momentum menunjukkan bahwa sawit bukan musuh lingkungan, tapi penopang ketahanan pangan dan energi nasional,” ujar Mudyat penuh semangat.
Efisiensi yang Produktif: Pelajaran dari Daerah Lain
Apa yang dilakukan Mudyat Noor sejatinya adalah bentuk nyata dari “efisiensi produktif” — bukan sekadar memangkas anggaran, tapi mengalihkannya ke sektor yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai perbandingan, Tito Karnavian pernah mencontohkan Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan, yang berhasil memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkan dananya untuk membangun bendungan dan irigasi bagi delapan ribu hektare sawah. Langkah serupa kini terlihat di PPU: dana terbatas tidak menghambat inovasi, justru menumbuhkan kreativitas fiskal.
Bagi Mudyat Noor, pesan itu sebagai panduan. Setiap rupiah diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi warga — mulai dari ketahanan pangan hingga infrastruktur pendukung IKN. Di tangan Mudyat, efisiensi berubah jadi energi kreatif yang memperkuat kemandirian daerah.
Ia menjadikan efisiensi sebagai strategi bertahan dan berinovasi tidak menunggu bantuan datang, tapi aktif menjemput bola dengan konsep yang konkret. Ia membangun jejaring lintas kementerian agar PPU tetap bergerak maju.
Itulah filosofi “Mudyatnomics”
Mudyatnomics: Filsafat Pembangunan di Tengah Keterbatasan
Konsep “Mudyatnomics” bukan teori ekonomi, melainkan gaya kepemimpinan berbasis kolaborasi, efisiensi, dan keberanian bertindak di tengah tekanan fiskal.
Dalam konteks transformasi besar-besaran Kalimantan Timur akibat kehadiran IKN, strategi seperti inilah yang membuat PPU tetap relevan dan kompetitif.
“Bagi kami, efisiensi bukan alasan berhenti membangun. Justru ini ujian sejauh mana kita bisa berinovasi untuk rakyat,” tutup Mudyat Noor dengan nada optimistis.
Ketika banyak daerah terpaku pada keterbatasan, Penajam Paser Utara justru bergerak maju dengan paradigma baru. Mudyatnomics menjadi simbol keberanian daerah kecil yang bermimpi besar: membangun dari pinggiran, menyambung jalan ke masa depan, dan menegaskan bahwa efisiensi tak berarti stagnasi.
PPU kini bukan sekadar daerah penyangga IKN — tapi juga contoh nyata bagaimana kepemimpinan visioner mampu mengubah efisiensi menjadi energi pembangunan. Energi perubahan itu datang bukan dari anggaran besar, melainkan dari semangat besar untuk terus bergerak.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!” 