Balikpapan TV - Hai Cess! Sejumlah kepala daerah penghasil sawit mendatangi Kementerian Dalam Negeri pada Rabu siang, 1 Oktober 2025. Mereka menuntut kejelasan soal Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang selama ini dianggap belum berpihak pada daerah penghasil.
Audiensi yang digelar di Gedung F lantai 8 Kemendagri itu mempertemukan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dengan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik. Dalam forum itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menegaskan kontribusi sawit sudah besar untuk kas negara, tapi imbal balik ke daerah masih jauh dari kata adil.
DBH Sawit Dinilai Belum Adil untuk Daerah Penghasil
Suasana audiensi berlangsung intens. Kepala daerah menyampaikan keresahan yang sama: sawit memang mendongkrak ekonomi nasional, tapi di sisi lain, jalan rusak, layanan publik seret, dan APBD kerap ngos-ngosan.
“Optimalisasi DBH sawit ini sangat mendesak. Banyak infrastruktur, terutama jalan umum yang rusak akibat aktivitas perkebunan, tapi pembiayaannya tidak memadai,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor.
AKPSI menekankan perlunya regulasi baru yang lebih berpihak. Pasalnya, pembagian DBH sawit selama ini tidak mencerminkan kontribusi daerah penghasil terhadap ekspor dan pajak sawit nasional. Daerah merasa “setengah hati” menikmati hasil dari jerih payah warganya.
Infrastruktur Jadi PR Mendesak di Wilayah Sawit
Salah satu titik yang paling disorot adalah infrastruktur jalan. Daerah penghasil sawit menanggung kerusakan berat akibat truk-truk angkutan sawit, tapi biaya pemeliharaan sering tidak tertutup dari DBH yang diterima.
Bupati Mudyat Noor menyebut kebutuhan perbaikan jalan bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal keberlangsungan ekonomi masyarakat. “Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini terdampak aktivitas perkebunan,” tegasnya.
Selain jalan, kebutuhan dasar lain seperti air bersih, pendidikan, hingga fasilitas kesehatan juga kerap terkendala minimnya kucuran DBH. Padahal, sawit menyumbang devisa besar dan menyokong stabilitas fiskal nasional.
Pemerintah Pusat Siap Sinkronisasi Kebijakan
Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, merespons positif. Ia menekankan pentingnya regulasi berbasis data sebagai dasar kebijakan fiskal. “Regulasi berbasis data itu penting untuk menyinkronkan program daerah dan pusat, termasuk untuk usulan kepala daerah soal DBH sawit,” kata Akmal.
Akmal menambahkan, pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap beban daerah penghasil. “Prinsipnya, daerah tidak boleh menanggung beban sendiri dari aktivitas ekonomi yang berskala nasional,” ujarnya. Dukungan pun akan diterjemahkan dalam koordinasi lanjutan lintas kementerian.
Tantangan di sektor sawit, menurutnya, bukan hanya soal uang. Ada persoalan kelembagaan petani, tuntutan keberlanjutan global, hingga keterbatasan sarana dasar. Semua itu perlu sinergi agar manfaat sawit bisa terasa sampai ke akar rumput.
Lobi Politik dan Harapan Baru dari AKPSI
Audiensi di Kemendagri bukan akhir, melainkan awal langkah panjang. AKPSI sepakat melanjutkan lobi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Targetnya jelas: memastikan DBH sawit benar-benar bisa menopang pembangunan daerah penghasil.
Bupati Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamuju yang hadir dalam forum itu juga menyuarakan hal senada. Mereka ingin ada aturan yang lebih pro-daerah, sinkron, dan bisa dieksekusi nyata di lapangan.
Cerita sawit ini ibarat dua sisi koin. Di satu sisi, ia menjadi primadona ekspor, tapi di sisi lain, meninggalkan jejak beban di jalanan desa, sekolah yang terbatas, hingga layanan publik yang terhambat. Daerah penghasil kini menunggu bukti nyata: kapan keadilan fiskal itu benar-benar turun dari pusat ke daerah.
Cerita perjuangan daerah penghasil sawit ini adalah cermin bahwa pembangunan butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar angka di kertas. Bagikan artikel ini biar makin banyak yang peduli soal keadilan fiskal untuk daerah penghasil sawit.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
