Balikpapan TV - Hai Cess! Di ruang musyawarah yang sarat wibawa di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, suara para kiai sepuh berpadu dengan perwakilan pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah. Di sanalah Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan pesan tegas namun teduh: hasil Musyawarah Kubro wajib ditindaklanjuti bersama demi menjaga keutuhan dan kewibawaan jam’iyah. Forum ini berlangsung Ahad, 21 Desember 2025, dengan suasana khidmat, penuh dialog, dan partisipasi luas, baik luring maupun daring.
Penasaran kenapa pesan ini terasa penting dan menyentuh banyak pihak? Baca terus sampai akhir Cess!, karena di balik kalimat yang disampaikan, ada panggilan kebersamaan, introspeksi, dan jalan konstitusional yang disepakati bersama untuk merawat rumah besar NU.
Baca Juga: Rumah Urban Modern 2026 yang Mudah Dikelola, Paduan Kenyamanan dan Teknologi Cerdas
Mengapa hasil Musyawarah Kubro Lirboyo dianggap mengikat bersama?
Keputusan Musyawarah Kubro Lirboyo lahir dari proses musyawarah panjang, terbuka, dan melibatkan representasi luas struktur NU. KH Said Aqil Siroj menegaskan, hasil forum ini bukan pendapat personal siapa pun, melainkan sikap kolektif yang mengikat secara moral dan organisatoris. Dalam forum bertema penguatan persatuan NU, diskusi berlangsung intens lebih dari dua jam, mencerminkan keseriusan para peserta dalam merumuskan keputusan.
Ia menyampaikan secara lugas bahwa apa yang dihasilkan merupakan suara kebenaran yang diyakini bersama. “Apa yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah… semuanya kita yakini sebagai shautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka itu harus kita tindak lanjuti demi membela kebenaran,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bobot keputusan yang tak bisa dipisahkan dari tanggung jawab bersama.
Dengan dasar itu, setiap unsur NU diajak untuk menghormati dan melaksanakan hasil musyawarah. Bukan untuk kepentingan satu kelompok, melainkan demi marwah jam’iyah. Nah’ itu sudah, pahamlah ikam, ketika keputusan lahir dari musyawarah kolektif, maka kekuatannya ada pada kebersamaan.
Apa pesan Kiai Said soal konflik internal yang mencuat?
Konflik internal yang belakangan mengemuka menjadi keprihatinan mendalam KH Said Aqil Siroj. Ia menyebut kondisi ini ironis, mengingat NU dikenal luas sebagai organisasi yang menjunjung moderasi, tawassuth, dan tawazun, serta kerap menjadi penengah berbagai persoalan sosial. Sorotan publik atas konflik ini, menurutnya, justru mencederai wajah NU.
“Sungguh ironis dan sangat memalukan,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa nilai-nilai moderasi seharusnya tercermin pertama kali di tubuh organisasi sendiri. Pesan ini disampaikan tanpa nada menyudutkan, melainkan ajakan reflektif agar semua pihak melihat persoalan secara jernih.
Ia menolak praktik saling menyalahkan. Dalam pandangannya, tanggung jawab menjaga NU tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Ini kerja kolektif seluruh warga NU. Ya’kalo dipikir pelan-pelan, pahamlah ikam, konflik tak akan selesai jika ego terus di depan.
Bagaimana ajakan introspeksi dan muhasabah disampaikan?
Ajakan introspeksi menjadi benang merah pernyataan KH Said Aqil Siroj. Ia mengimbau seluruh unsur NU—pengurus, kiai, hingga mustasyar—untuk bermuhasabah secara kolektif. “Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu,” ungkapnya, mengajak setiap individu mengaudit diri sebelum diaudit oleh Allah. Pesan ini disampaikan dengan kesadaran bahwa beban menjaga organisasi sangat berat.
Menurutnya, setelah muhasabah, langkah berikutnya adalah mu‘atabatun nafs, menyalahkan diri sendiri. Ia bahkan mencontohkan kalimat reflektif, “Katakan: yang salah saya. Kenapa sampai terjadi perselisihan separah ini?” Pendekatan ini menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan personal maupun kelompok.
Sikap ini diharapkan meredam ketegangan dan membuka ruang dialog yang sehat. Bubuhan NU diajak untuk menahan diri, menurunkan tensi, dan kembali pada nilai-nilai dasar organisasi. Kekawalan ikam, pesan ini terasa sederhana, tapi dalam maknanya.
Apa jalan konstitusional yang disepakati dalam Musyawarah Kubro?
Musyawarah Kubro Lirboyo menetapkan tiga pokok kesepakatan sebagai jalan keluar konstitusional. Pertama, mendorong kedua belah pihak untuk melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Opsi ini ditempatkan sebagai prioritas demi persatuan.
Kedua, jika islah tidak tercapai, mandat diserahkan kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dalam waktu paling lama satu hari setelah tenggat islah berakhir. Langkah ini dipandang sebagai mekanisme sah dalam tradisi NU.
Ketiga, bila dua opsi awal tidak terlaksana, peserta sepakat mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa berdasarkan kesepakatan PW dan PC yang hadir, dengan waktu paling lambat sebelum keberangkatan kloter pertama haji Indonesia. Semua ini ditegaskan sebagai ikhtiar menjaga marwah dan kedaulatan organisasi, sekaligus mencegah ruang intervensi dari luar.
Musyawarah Kubro Lirboyo menegaskan kewajiban menindaklanjuti keputusan bersama demi keutuhan NU. KH Said Aqil Siroj mengajak seluruh unsur untuk introspeksi, menghentikan saling menyalahkan, dan menempuh jalan konstitusional yang telah disepakati. Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham dan ikut menjaga marwah jam’iyah, Cess!.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!' (Shifa)
FAQ
Apa tujuan utama Musyawarah Kubro Lirboyo?
Meneguhkan keutuhan dan kewibawaan jam’iyah NU melalui keputusan kolektif.
Siapa saja yang hadir dalam forum tersebut?
Para kiai sepuh serta perwakilan PWNU dan PCNU dari berbagai daerah, baik luring maupun daring.
Apa risiko jika konflik dibiarkan berlarut?
Berpotensi mencederai marwah NU dan membuka ruang intervensi eksternal.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
