Balikpapan TV - Hai Cess! Forum dialog publik Rembuk Etam yang digelar Kaltim Post bersama IKA UB Kaltim dan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Rabu (26/11) menghadirkan bahasan utama terkait strategi pembangunan Kalimantan Timur di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna UWGM ini mempertemukan kepala daerah, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk mencari arah baru pembangunan setelah alokasi TKD 2026 turun lebih dari 59 persen. Forum dipandu Direktur BTV–STV, Wiji Winarko, dan disiarkan langsung melalui berbagai platform. Yuk lanjut baca sampai habis, Cess, biar kamu dapat seluruh insight pentingnya.
Apa Latar Belakang Rembuk Etam Digelar di Samarinda?
Forum ini lahir dari keresahan kolektif atas dinamika kebijakan fiskal nasional yang berpotensi memengaruhi kapasitas pembangunan daerah. Kaltim Post bersama IKA UB membuka wadah dialog untuk mengurai persoalan dan mencari jalan keluar terukur.
Pemimpin Redaksi Kaltim Post, Romdani, menuturkan bahwa ruang diskusi semacam ini penting untuk memastikan arah pembangunan Kaltim tetap terukur. “Pemangkasan TKD tentu menuntut perubahan strategi. Karena itu, Kaltim perlu ruang dialog terbuka agar arah pembangunan tetap terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Bagaimana Kondisi Fiskal Kaltim Menurut Paparan Bapenda?
Melalui Kepala Bidang PBPD, Maya Fatmini, Bapenda Kaltim memaparkan kondisi fiskal berdasarkan alokasi TKD 2025 dan rancangan 2026. Terjadi penurunan lebih dari 59 persen, membuat Kaltim harus melakukan mitigasi cepat.
Maya menekankan bahwa TKD tetap memegang peranan strategis dalam menopang layanan publik. “Penurunan TKD yang cukup drastis pada tahun 2026 harus kita sikapi dengan langkah konkret. Kaltim tidak boleh bergantung semata pada transfer pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Dahlia Poland Tinggalkan Rumah, Pilih Ngekos Usai Gugat Cerai Fandy
Langkah Apa yang Didorong Bapenda untuk Memperkuat Pendapatan Daerah?
Menurut Maya, daerah harus segera mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah mekanisme baru dan yang telah ada. Upaya tersebut termasuk memaksimalkan Bagi Hasil perusahaan pemegang IUPK, memperkuat BUMD, serta menggali potensi penerimaan dari sektor perairan di luar pertambangan.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi formula Dana Bagi Hasil (DBH). “Formula DBH perlu dikaji ulang. Kaltim sebagai daerah penghasil memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” katanya.
Apa Saja Tantangan yang Muncul Terkait Mandatory Spending Daerah?
Bagi Maya, penyesuaian kapasitas fiskal tidak boleh berbenturan dengan kewajiban mandatory spending seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tekanan anggaran berisiko membuat daerah berada di persimpangan sulit.
“Apabila TKD dipangkas besar, maka perlu ada harmonisasi dengan kewajiban yang dibebankan kepada daerah. Kita tidak boleh dipaksa memilih antara SPM dan program prioritas,” tambahnya.
Apa Sikap dan Pesan Penting Wali Kota Samarinda Terkait Situasi Ini?
Sorotan forum mengerucut pada Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun. Ia menggambarkan pemerintahan sebagai pesawat dengan dua mesin: sektor publik dan sektor swasta. Jika satu melemah, perjalanan bisa terganggu.
“DBH hanyalah salah satu dari dana TKD. Ketika dipangkas, daerah memang terguncang. Tapi ini bukan alasan untuk panik,” ujarnya tegas.
Bagaimana Respons Samarinda Saat Menghadapi Shock Fiskal 2026?
Andi Harun mengungkap bahwa pemangkasan TKD membuat Samarinda kehilangan dana insentif daerah, namun respons pemerintah tidak impulsif.
Ia menyebut ini sebagai fase shock fiscal yang harus dijadikan momentum evaluasi.
"Saya bilang, jangan panik, jangan marah. Ini momentum evaluasi diri," ungkapnya.
Efisiensi Belanja: Apa yang Dikritisi Wali Kota Secara Terbuka?
Dalam forum, Andi Harun memaparkan temuan mengejutkan mengenai belanja makan-minum yang mencapai Rp98 miliar. Pertanyaan kritik pun meluncur.
“Memang tidak bisa rapat tanpa snack? Bisa saja ditunda. Ini bukan mengurangi hak, ini efisiensi,” tegasnya.
Apa Inti Pandangan Wali Kota tentang Penghematan Anggaran?
Efisiensi, menurutnya, bukan soal memangkas gaji atau TTP pegawai. Justru merapikan belanja tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan kebutuhan ATK yang kini banyak bergeser ke digital.
Ia menegaskan bahwa belanja harus berorientasi pada dampak. “Apa guna kita punya uang banyak, jika tidak kembali untuk rakyat?” ujarnya.
Bagaimana Perspektif Historis Andi Harun tentang Pengelolaan Anggaran?
Ia mengingatkan bahwa pada 1999, APBD Kaltim hanya Rp700 miliar namun pembangunan tetap berjalan. Pesannya sederhana: yang terpenting bukan besar anggaran, tetapi cara mengelola secara efektif dan berorientasi publik.
Kesan penutup dari Andi Harun memunculkan refleksi mendalam: perubahan fiskal harus dijawab dengan kerja cerdas, bukan reaksi emosional.
Forum Rembuk Etam di Samarinda membuka percakapan kritis soal pemangkasan TKD 2026. Bapenda Kaltim menawarkan strategi peningkatan PAD serta penataan DBH, sementara Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya efisiensi belanja dan ketenangan fiskal.
Diskusi ini menegaskan satu hal: pembangunan Kaltim harus terus bergerak meski anggaran menyusut. Yuk share artikel ini biar makin banyak yang paham situasi fiskal daerah kita!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
1. Mengapa TKD Kaltim mengalami penurunan pada 2026?
Karena adanya kebijakan nasional penyesuaian fiskal yang memengaruhi alokasi dana ke daerah.
2. Apa langkah utama yang diambil daerah menghadapi penurunan TKD?
Optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta evaluasi formula DBH.
3. Apa dampak pemangkasan TKD bagi layanan publik?
Potensi tekanan pada program prioritas, sehingga perlu penataan ulang anggaran.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
