Balikpapan TV - Hai Cess! Kontroversi baru mencuat dari ruang fiskal nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa disorot tajam setelah kebijakan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 menuai gelombang protes dari para kepala daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Mursala Sarnubi, bahkan menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti sang Menkeu.
Dalam Video Youtube Kanal @Akbar Faizal Uncensored (14 Oktober 2025) berjudul "MENKEU BERULAH, GUBERNUR KALTIM MERINTIH. KETUA ASOSIASI BUPATI TUNTUT PRABOWO GANTI PURBAYA", menyebutkan bahwa Langkah pemotongan ini (TKD dan DBH), yang diklaim bertujuan memperkuat proyek nasional seperti makan siang gratis dan sekolah rakyat, justru memicu rintihan ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Pertanyaannya: benarkah efisiensi fiskal harus dibayar dengan ketimpangan regional?
Mengapa Kebijakan Menkeu Purbaya Menuai Gelombang Kritik?
Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dianggap “berulah” setelah memangkas dana transfer daerah secara signifikan. Berdasarkan paparan dalam diskusi publik, total pemotongan TKD tahun 2025 mencapai Rp226 triliun dari total Rp919 triliun, atau sekitar 29,34%.
Purbaya beralasan, pemotongan dilakukan karena banyak pemda dianggap tidak efisien: serapan rendah, dana parkir tinggi, dan perencanaan anggaran lemah.
Namun, alasan ini langsung dimentahkan APKASI. Ketua APKASI Mursala Sarnubi menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. Ia menyebut, “Pemotongan ini bukan soal moral hazard, tapi soal prioritas nasional. Menkeu hanya menjustifikasi untuk mengalihkan anggaran ke proyek pusat,” ujarnya dalam forum terbuka.
Bahkan Presiden dan Mendagri sebelumnya menyebut pemotongan tersebut dilakukan demi membiayai program nasional unggulan. Tapi di sisi lain, daerah merasa dibiarkan “kering anggaran”.
Apa yang Dialami Kaltim Setelah Pemotongan Dana?
Kaltim menjadi sorotan utama karena terkena pemotongan paling besar secara nasional. Gubernur Rudi Mas’ud menyampaikan keluhannya dengan nada getir:
“Total pemotongan DBH kami mencapai 73 hingga 76 persen. Dari seharusnya Rp5,5 triliun, kami hanya menerima Rp1,6 triliun,” ungkapnya.
Rudi menyebut beban Kaltim terlalu berat. Sebagai daerah penghasil batu bara dan migas, kontribusinya mencapai 56% dari total penjualan hasil tambang nasional. Namun ironisnya, subsidi energi justru dinikmati sebagian besar wilayah Jawa, sedangkan Kaltim harus menanggung efek fiskal dari kebijakan pusat.
“Penduduk kami hanya 4,1 juta, tapi subsidi energi nasional yang kami bantu biayai, lebih banyak dinikmati pulau lain,” lanjutnya.
Rudi juga menyoroti ketimpangan dibandingkan negara tetangga. “Kuching di Malaysia mendapatkan Rp5,5 triliun dari migas, sedangkan kami cuma Rp50 miliar. Ini bukan sekadar angka, ini bentuk ketidakadilan fiskal,” tegasnya.
Bagaimana Dampak Ekonomi dan Sosialnya di Daerah?
Pemotongan DBH dan TKD membuat banyak daerah terancam stagnasi. Rudi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kaltim akan sulit menembus 5%, bahkan ada kekhawatiran dana yang tersisa tak cukup membayar TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai).
Kondisi ini bisa berimbas ke layanan publik, proyek infrastruktur, hingga penggajian aparatur daerah.
Para ekonom daerah menilai, jika pemotongan tidak segera direvisi, efek domino akan terasa: proyek macet, konsumsi menurun, dan kepercayaan publik pada fiskal pusat bisa tergerus. Bagi Kaltim, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga psikologis: daerah penghasil merasa diperlakukan seperti “penonton di ladangnya sendiri”.
Apa Usulan dan Tuntutan dari Daerah Penghasil?
Gubernur Kaltim mengusulkan agar daerah diberi kewenangan penuh 12 mil laut sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. Menurutnya, dengan retribusi hanya 1 dolar per ton batu bara, Kaltim bisa mengantongi Rp6 triliun, cukup untuk menambal kekurangan fiskal akibat pemotongan DBH.
Dari sisi APKASI, Mursala Sarnubi menyuarakan hal serupa. Ia menilai keputusan Purbaya terlalu sepihak dan tanpa dialog dengan kepala daerah. “Kalau kebijakan dibuat tanpa mendengar daerah penghasil, itu bukan reformasi fiskal, tapi kolonialisasi anggaran,” ujarnya tegas.
APKASI pun menuntut agar Presiden Prabowo mengganti Menkeu Purbaya karena dianggap “terlalu koboi” dan tidak memahami dinamika keuangan daerah. Selain itu, mereka meminta kebijakan DBH dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan gubernur dan bupati, serta memberi perhatian khusus bagi daerah dengan APBD di bawah Rp1,5 triliun.
Apakah Pemotongan Ini Bisa Dibenarkan?
Secara makro, Menkeu Purbaya mungkin punya niat menata kembali efisiensi fiskal nasional. Namun dari perspektif daerah, kebijakan ini terasa sepihak dan tidak komunikatif.
Ketimpangan kebijakan fiskal semacam ini dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara pulau Jawa dan luar Jawa.
Kebijakan pemotongan TKD dan DBH oleh Menkeu Purbaya telah menimbulkan badai fiskal baru. Kaltim dan sejumlah daerah penghasil merasa diperlakukan tidak adil. Keadilan fiskal, kata mereka, bukan sekadar pembagian dana — tapi pengakuan atas kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
1. Apa alasan utama pemerintah memotong dana TKD dan DBH tahun 2025?
Untuk efisiensi anggaran dan pembiayaan program nasional seperti makan siang gratis dan sekolah rakyat, meski menuai kritik dari daerah.
2. Mengapa Kaltim menjadi yang paling terdampak?
Karena statusnya sebagai daerah penghasil sumber daya alam dengan kontribusi besar, namun tetap menerima pemotongan hingga 76%.
3. Apa tuntutan utama dari APKASI?
Dialog terbuka dengan pemerintah pusat dan penggantian Menkeu Purbaya yang dianggap tidak komunikatif serta tidak adil terhadap daerah penghasil.
