Mahal Mana? Pajak Mobil Hybrid vs Bensin 2026: Begini Cara Hitung dan Bedanya

Durasi Baca: 5 menit
Ikhtisar: Pajak hybrid tidak otomatis murah. Nilai kendaraan, aturan daerah, PKB, opsen, dan insentif menjadi faktor penentunya.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Membeli mobil bukan cuma menghitung cicilan dan konsumsi BBM. Ada satu angka yang sering muncul belakangan, tetapi bisa memengaruhi biaya kepemilikan selama bertahun-tahun: pajak kendaraan.

Perdebatan hybrid dan bensin pun masuk ke wilayah ini. Hybrid sering dikaitkan dengan teknologi rendah emisi dan efisiensi bahan bakar, sedangkan mobil bensin punya struktur teknologi yang sudah lama dikenal. Namun untuk urusan pajak, tidak tepat jika langsung menyimpulkan hybrid pasti lebih murah.

Besaran yang dibayar sangat bergantung pada nilai kendaraan, ketentuan daerah tempat kendaraan terdaftar, jenis pajak, serta insentif yang sedang berlaku.

Pajak hybrid dan bensin, apa saja yang dihitung?

Komponen utama pajak kendaraan mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam sistem yang berlaku sejak implementasi kebijakan HKPD, terdapat pula Opsen PKB, yakni pungutan tambahan yang ditetapkan sebesar 66 persen dari PKB terutang. Pembayaran opsen dilakukan bersamaan dengan PKB.

Untuk kendaraan baru, terdapat pula Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) beserta Opsen BBNKB. Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari BBNKB terutang. BBNKB sendiri dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bekas pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenai BBNKB berdasarkan ketentuan nasional tersebut.

Artinya, rumus lama yang hanya menjumlahkan PKB, SWDKLLJ dan biaya administrasi sudah tidak cukup untuk menggambarkan struktur pembayaran kendaraan pada era opsen.

Baca Juga: Keeway Road Falcon 250 Resmi Jadi Cruiser Rp57 Jutaan, Desainnya Bikin Ingat Honda Rebel

Hybrid memang mendapat perlakuan pajak khusus?

Ada kebijakan fiskal untuk kendaraan rendah emisi, tetapi periode dan jenis insentifnya perlu diperhatikan.

Pada 2025, pemerintah memberikan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen dari harga jual bagi LCEV tertentu, termasuk full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid yang memenuhi persyaratan. Kebijakan tersebut berlaku untuk tahun anggaran 2025.

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan alasan kebijakan tersebut. Dwi Astuti menyebut, “Insentif ini diberikan sebagai upaya mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong terciptanya emisi karbon rendah dari kendaraan listrik dan hybrid.”

Poin pentingnya: insentif 2025 tidak boleh langsung dianggap sebagai potongan pajak yang otomatis berlaku sepanjang 2026. Kebijakan insentif memiliki periode dan persyaratan masing-masing.

Lalu, mana yang pajaknya lebih ringan?

Jawabannya tidak bisa ditentukan hanya dari jenis mesin.

Misalnya, sebuah mobil hybrid memiliki harga dan NJKB tinggi, sedangkan mobil bensin pembanding memiliki harga lebih rendah. Dalam kondisi seperti itu, pajak hybrid dapat saja berada di atas mobil bensin.

Sebaliknya, jika dua kendaraan mempunyai kelas harga dan nilai jual yang berdekatan, kemudian salah satunya memperoleh fasilitas fiskal atau insentif daerah, hasil akhirnya dapat berbeda.

Karena itu, perbandingan yang masuk akal harus menggunakan model kendaraan dengan kelas harga, tahun, kapasitas, dan wilayah registrasi yang sebanding.

Pajak kendaraan juga merupakan kewenangan daerah. Besaran dan fasilitas tertentu dapat berbeda antarwilayah karena ditetapkan melalui regulasi daerah masing-masing. Di Kalimantan Timur, misalnya, regulasi daerah sudah mengakomodasi mekanisme opsen PKB dan BBNKB dalam sistem pajak daerah.

Baca Juga: Mercedes-AMG GT 63 Pro: V8 4.000 cc dengan 612 HP dan Rem Carbon Ceramic

Cara menghitung pajak mobil pada 2026

Untuk gambaran sederhana, komponen pembayaran tahunan dapat dilihat sebagai:

PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ + biaya administrasi yang berlaku

Sedangkan kendaraan baru dapat melibatkan:

BBNKB + Opsen BBNKB + PKB + Opsen PKB + SWDKLLJ + biaya penerbitan dokumen dan TNKB yang berlaku.

Besaran administrasi kepolisian untuk kendaraan roda empat juga memiliki tarif tersendiri. PP Nomor 76 Tahun 2020, misalnya, menetapkan penerbitan STNK kendaraan roda empat atau lebih sebesar Rp200.000 dan TNKB sebesar Rp100.000 per pasang.

Karena tarif daerah dan nilai kendaraan berbeda, rumus tersebut belum bisa menghasilkan angka pajak tanpa data kendaraan yang spesifik.

Simulasi Perhitungan dan Perbandingan Antara Pajak Kendaraan hybrid dengan Bensin

simulasi yang fokus pada kendaraan yang kelas dan harganya berdekatan, dengan konteks kendaraan terdaftar di Balikpapan, Kalimantan Timur, kepemilikan pertama, dan kondisi pajak normal.

Saya memakai Toyota Yaris Cross 1.5 G CVT sebagai contoh bensin dan Toyota Yaris Cross 1.5 G Hybrid EV CVT sebagai pembanding. Keduanya sama-sama SUV 1.5 liter dan varian G, sehingga perbandingannya cukup masuk akal. Harga Jakarta 2026 yang tersedia berada di sekitar Rp372,9 juta untuk G CVT dan Rp399 juta untuk G Hybrid EV.

Baca Juga: Suzuki Ertiga Cruise 2026: Harga, Mesin Hybrid, Fitur, dan Perubahannya

Dasar tarif Kaltim 2026

Untuk kepemilikan pertama, Kaltim menetapkan PKB 0,8%. Opsen PKB sebesar 66% dari PKB terutang, sehingga beban gabungan PKB + opsen secara matematis setara sekitar 1,328% dari dasar pengenaan PKB. Ketentuan ini tercantum dalam Perda Kaltim dan masih menjadi acuan pada 2026.

SWDKLLJ mobil pribadi digunakan sebesar Rp143.000.

Namun ada satu hal penting yang sering bikin tabel pajak internet menjadi drama nasional: NJKB bukan harga OTR. NJKB adalah dasar yang digunakan dalam penghitungan pajak, sehingga kita tidak boleh begitu saja mengalikan harga mobil Rp399 juta dengan tarif PKB.

Karena angka NJKB 2026 spesifik kedua varian Yaris Cross tersebut tidak tersedia secara terbuka dalam sumber yang saya gunakan, simulasi berikut memakai NJKB yang sama, Rp300 juta, agar perbandingan benar-benar adil dan menunjukkan pengaruh skema pajaknya.

Baca Juga: Rolls-Royce Sweptail: Ketika Mobil Mewah Dibuat Seperti Kapal Pesiar Darat

Simulasi pajak tahunan

Asumsi:

• Toyota Yaris Cross G CVT: harga sekitar Rp372,9 juta
• Toyota Yaris Cross G Hybrid EV: harga sekitar Rp399 juta
• NJKB simulasi: Rp300 juta untuk masing-masing
• Kepemilikan pertama
• Registrasi Balikpapan, Kaltim
• Tidak ada progresif
• Tidak ada denda
• SWDKLLJ: Rp143.000

Jadi, dengan NJKB yang sama, pajak tahunan keduanya sama persis.

Ini justru poin penting untuk artikel: tidak ada tarif PKB khusus yang otomatis membuat hybrid lebih murah hanya karena mesinnya hybrid dalam simulasi dasar ini. Perbedaan tagihan muncul ketika dasar pengenaan pajaknya berbeda atau ada fasilitas pajak tertentu.

Kalau NJKB hybrid ternyata lebih tinggi?

Nah, di sinilah perbedaannya mulai kelihatan.

Misalnya untuk ilustrasi, NJKB bensin Rp280 juta, sedangkan hybrid Rp300 juta.

Bensin:

PKB = Rp280 juta × 0,8%
= Rp2.240.000

Opsen = Rp2.240.000 × 66%
= Rp1.478.400

Total dengan SWDKLLJ:

Rp2.240.000 + Rp1.478.400 + Rp143.000 = Rp3.861.400 per tahun

Hybrid:

PKB = Rp300 juta × 0,8%
= Rp2.400.000

Opsen = Rp2.400.000 × 66%
= Rp1.584.000

Total:

Rp2.400.000 + Rp1.584.000 + Rp143.000 = Rp4.127.000 per tahun

Selisihnya:

Rp4.127.000 - Rp3.861.400 = Rp265.600 per tahun.

Jadi, walaupun hybrid menggunakan teknologi elektrifikasi, NJKB yang lebih tinggi dapat membuat tagihan pajaknya ikut lebih tinggi.

Bagaimana dengan pajak saat membeli mobil baru?

Ini bagian yang lebih menarik.

Kaltim menetapkan BBNKB sebesar 8%, sedangkan opsen BBNKB sebesar 66% dari BBNKB terutang.

Dengan NJKB simulasi Rp300 juta:

BBNKB:

Rp300.000.000 × 8% = Rp24.000.000

Opsen BBNKB:

Rp24.000.000 × 66% = Rp15.840.000

Sehingga:

BBNKB + Opsen BBNKB = Rp39.840.000

Karena kedua mobil dalam simulasi mempunyai NJKB yang sama, komponen BBNKB tersebut juga sama.

Artinya, selisih harga beli hybrid Rp26,1 juta dalam contoh harga OTR tersebut tidak otomatis berarti selisih pajak kendaraan sebesar Rp26,1 juta. Dasar pajaknya menggunakan NJKB, bukan sekadar harga OTR.

Jadi berapa selisih pajak hybrid dan bensin?

Untuk artikel BTV, saya sarankan memakai dua skenario supaya pembaca tidak terjebak pada kesimpulan "hybrid pasti lebih murah".

Skenario 1: NJKB sama

• Bensin: Rp4.127.000/tahun
• Hybrid: Rp4.127.000/tahun
• Selisih: Rp0

Skenario 2: NJKB bensin Rp280 juta dan hybrid Rp300 juta

• Bensin: Rp3.861.400/tahun
• Hybrid: Rp4.127.000/tahun
• Selisih: Rp265.600/tahun

Dalam lima tahun, tanpa memperhitungkan perubahan NJKB, progresif, atau perubahan regulasi:

• Bensin: Rp19.307.000
• Hybrid: Rp20.635.000
• Selisih: Rp1.328.000

Jadi angka "selisih jutaan" bisa terjadi, tetapi bukan semata-mata karena satu mobil hybrid dan satu lagi bensin. Nilai dasar pengenaan pajak, kepemilikan, wilayah dan fasilitas yang berlaku ikut menentukan.

Jangan lupa, pajak tahunan bukan satu-satunya biaya

Pembeli mobil juga perlu memisahkan pajak kendaraan tahunan dari pajak dan biaya saat membeli kendaraan baru.

PPnBM merupakan pajak pada tahap impor atau penyerahan kendaraan dari pabrikan dalam kondisi yang diatur ketentuan perpajakan. Sementara PKB merupakan pajak kendaraan yang dibayarkan secara berkala oleh pemilik kendaraan. Insentif pada tahap penjualan tidak otomatis berarti PKB tahunan ikut mendapat potongan dengan mekanisme yang sama.

Ini bagian yang sering bikin perhitungan calon pembeli berantakan. Satu istilahnya sama-sama mengandung kata "pajak", tetapi waktunya, dasar pengenaannya, dan pihak yang memungut bisa berbeda.

Cara membandingkan hybrid dan bensin secara adil

Jika sedang memilih kendaraan, gunakan empat data sekaligus:

1. Harga dan NJKB kendaraan
2. PKB serta Opsen PKB di wilayah registrasi
3. PPnBM atau insentif yang berlaku saat pembelian
4. Biaya administrasi serta SWDKLLJ

Untuk pembeli di Balikpapan, angka final sebaiknya mengikuti data kendaraan dan ketentuan pajak yang berlaku di Kalimantan Timur, bukan memakai simulasi dari provinsi lain.

Poin Penting

• Hybrid tidak otomatis memiliki pajak tahunan yang lebih rendah.
• Opsen PKB sebesar 66 persen dari PKB terutang sudah menjadi bagian dari mekanisme pajak kendaraan daerah.
• Opsen BBNKB juga sebesar 66 persen dari BBNKB terutang.
• Insentif PPnBM hybrid 3 persen yang disebut pemerintah berlaku untuk tahun anggaran 2025, sehingga tidak tepat dipakai sebagai asumsi otomatis untuk seluruh 2026.
• Perbandingan paling akurat harus menggunakan kendaraan dan wilayah registrasi yang sama atau setara.

Cara Hitung Rincian Pajak Mobil Baru di Kaltim

Untuk mobil baru roda empat yang dibeli dan didaftarkan di Kalimantan Timur pada 2026, komponen biaya awalnya perlu dipisahkan antara pajak daerah, sumbangan wajib, dan PNBP administrasi kepolisian. Sejak 5 Januari 2025, Kaltim menggunakan skema baru PKB dan BBNKB dengan opsen.

1. BBNKB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sehingga menjadi salah satu komponen utama ketika membeli mobil baru.

Di Kaltim, tarif BBNKB untuk kendaraan pribadi adalah 8% dari dasar pengenaan BBNKB, yang menggunakan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah.

Rumus:

BBNKB = 8% × dasar pengenaan BBNKB

Misalnya dasar pengenaan = Rp300 juta:

8% × Rp300 juta = Rp24 juta

Perlu dicatat, Rp300 juta tersebut bukan otomatis harga OTR mobil di dealer. Dasar pengenaan pajak mengikuti nilai jual kendaraan yang ditetapkan pemerintah.

2. Opsen BBNKB

Ini komponen yang muncul bersama BBNKB dalam sistem baru.

Tarif Opsen BBNKB = 66% dari BBNKB terutang. Dengan demikian, tarif efektif gabungan BBNKB + opsen menjadi:

8% + (66% × 8%) = 13,28%

Pemprov Kaltim sendiri menyebut tarif efektif BBNKB dan opsennya menjadi 13,28%, turun dari tarif sebelumnya 15%.

Dengan dasar pengenaan Rp300 juta:

• BBNKB = 8% × Rp300 juta = Rp24 juta
• Opsen BBNKB = 66% × Rp24 juta = Rp15,84 juta
• Total = Rp39,84 juta

Contoh perhitungan serupa juga tercantum dalam regulasi daerah, dengan pembulatan opsen pada contoh menjadi Rp16 juta.

3. PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang kemudian menjadi kewajiban tahunan pemilik.

Untuk kendaraan pribadi pertama, tarif PKB Kaltim adalah 0,8%. Tarif progresif berlaku untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dengan tarif 0,9%, 1%, 1,1%, dan 1,2% sesuai urutan kepemilikan.

Untuk mobil pertama:

PKB = 0,8% × dasar pengenaan PKB

Misalnya dasar pengenaan Rp300 juta:

PKB = Rp2,4 juta

4. Opsen PKB

Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang. Jadi bukan 66% dari harga mobil. Ini penting, karena kalau langsung mengalikan harga mobil dengan 66%, kalkulator pajaknya sudah mulai berhalusinasi.

Dengan PKB Rp2,4 juta:

Opsen PKB = 66% × Rp2,4 juta = Rp1,584 juta

Gabungan PKB + opsen:

Rp2,4 juta + Rp1,584 juta = Rp3,984 juta

Secara efektif:

0,8% × 1,66 = 1,328%

Pemprov Kaltim juga menyatakan tarif efektif PKB setelah opsen menjadi 1,328%, turun dari tarif sebelumnya 1,75%.

5. SWDKLLJ

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bukan PKB dan bukan BBNKB. Dana ini merupakan kewajiban yang terkait dengan perlindungan kecelakaan lalu lintas melalui Jasa Raharja.

Untuk sedan, jeep, station wagon, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sampai 2.400 cc, tarif yang tercantum dalam layanan Samsat adalah Rp143.000.

Jadi untuk mobil pribadi umum:

SWDKLLJ = Rp143.000

Kendaraan dengan kategori atau kapasitas tertentu dapat memiliki tarif berbeda.

6. Penerbitan STNK

Untuk kendaraan roda empat, biaya penerbitan STNK sebesar Rp200.000.

Ini merupakan PNBP kepolisian, bukan pajak daerah. Informasi layanan Samsat Kaltim mencantumkan tarif kendaraan roda empat sebesar Rp200.000.

7. Penerbitan TNKB

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor untuk kendaraan roda empat dikenakan Rp100.000.

Ini juga masuk kategori PNBP kepolisian, bukan PKB.

Simulasi mobil baru Rp300 juta

Agar terlihat utuh, kita gunakan dasar pengenaan Rp300 juta dan asumsi mobil pribadi pertama.

Jadi, dengan asumsi dasar pengenaan Rp300 juta, komponen yang dihitung menjadi sekitar Rp44,267 juta.

Namun angka tersebut bukan otomatis total biaya OTR mobil Rp300 juta, karena harga OTR dealer dapat mengandung komponen lain dan dasar pengenaan pajak tidak sama dengan harga jual konsumen.

Mana yang dibayar sekali dan mana yang berulang?

* PKB dan opsen PKB menjadi kewajiban tahunan, sehingga pada pembelian mobil baru komponen tahun pertama dapat ikut muncul dalam administrasi kendaraan baru.

** STNK dan TNKB diterbitkan kembali sesuai siklus administrasinya, bukan dibayar sebagai biaya tahunan rutin. Untuk kendaraan roda empat, penerbitan STNK Rp200.000 dan TNKB Rp100.000.

Satu hal penting untuk simulasi hybrid vs bensin

Kalau tujuan akhirnya adalah membandingkan mobil hybrid dengan mobil bensin yang kelas dan harganya setara, komponen yang paling menarik justru:

BBNKB + Opsen BBNKB + PKB + Opsen PKB.

Sebab STNK, TNKB, dan SWDKLLJ pada dasarnya tidak menjadi pembeda utama hanya karena mobil tersebut hybrid atau bensin.

Dengan kata lain, kalau dua mobil mempunyai dasar pengenaan pajak yang sama, maka komponen pajak daerah dalam simulasi ini juga sama. Perbedaan tagihan baru muncul ketika dasar pengenaan, status kepemilikan, kategori kendaraan, atau fasilitas/insentif pajak yang berlaku berbeda.

Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar utama pengaturan PKB dan BBNKB Kaltim, sementara ketentuan administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB juga telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2025 yang berstatus berlaku.

Insight Redaksi

Anggapan "hybrid pasti pajaknya murah" sama kurang tepatnya dengan anggapan "mobil bensin pasti pajaknya mahal". Pajak kendaraan bukan cuma soal teknologi mesin. Nilai kendaraan, regulasi daerah, opsen, dan fasilitas fiskal ikut menentukan angka akhirnya.

Sebelum menentukan pilihan mobil, hitung total biaya kepemilikan: harga kendaraan, pajak tahunan, konsumsi energi, servis, dan biaya administrasi. Dari sana baru terlihat beban yang harus disiapkan setiap tahun.

FAQ

Apakah mobil hybrid bebas pajak kendaraan?
Tidak. Hybrid masih menjadi objek pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Insentif tertentu tidak sama dengan pembebasan seluruh pajak.

Apakah pajak hybrid selalu lebih murah dari bensin?
Tidak. Besaran pajak dipengaruhi nilai kendaraan, PKB, aturan daerah, opsen, serta fasilitas fiskal yang memenuhi syarat.

Apakah insentif hybrid 3 persen masih otomatis berlaku pada 2026?
Tidak boleh diasumsikan demikian. Insentif PPnBM 3 persen yang diatur PMK 12 Tahun 2025 berlaku untuk tahun anggaran 2025.

Apakah mobil bekas dikenai BBNKB?
BBNKB nasional dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan. Penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenai BBNKB berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Bagaimana mengetahui pajak kendaraan secara akurat?
Gunakan kanal Samsat resmi sesuai wilayah kendaraan terdaftar atau layanan digital Samsat yang tersedia. Angka pada kendaraan tertentu bisa berbeda karena NJKB, wilayah, dan status kepemilikannya.

Editor : Arya Kusuma